Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

NERACA

Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan, sektor pariwisata menyumbang devisa kedua tertinggi setelah CPO, padahal sebelumnya hanya berada diposisi ke empat. Bahkan, ada keyakinan sektor pariwisata bisa masuk ke peringkat pertama di 2019. Hal itu seperti diutarakan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata Hiramsyah Thaib dalam perayaan Sewindu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Jakarta, Kamis (14/12).

Hiramsyah mengaku bahwa pihaknya baru memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan dimulai pada tahun depan dan dirinya mengaku optimis bahwa skema KPBU untuk sektor pariwisata akan banyak diminati oleh swasta. “Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dan tumbuhnya juga paling tinggi yaitu 24% atau empat kali lipat dari pertumbuhan nasional,” jelasnya.

Pemerintah berencana melibatkan swasta untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru senilai US$20 miliar. Hiramsyah mengungkapkan 10 destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan yakni, Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tenggger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai. “Kita fokuskan ke 4 destinasi untuk menggunakan skema KPBU ini untuk membangun infrastruktur dasar terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mengembangkan sektor wisata itu membutuhkan kerja yang sangat keras dan berbagai inovasi. Di Mandalika misalnya, berkat inovasi dalam regulasi isu pertanahan yang bermasalah selama puluhan tahun bisa terselesaikan selama tiga bulan. Selain itu, diharapkan juga ada inovasi dalam pembiayaan yakni menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) karena tidak semua kebutuhan anggaran Rp270 triliun itu bisa dibiayai oleh APBD. “Dari sinilah kami melihat peran penting PT PII, karena tanpa tandatangan PT PII swasta tidak bisa masuk untuk berinvestasi,” kata Hiramsyah.

Hiramsyah menegaskan pengembangan 10 destinasi wisata baru menjadi sangat penting karena industri wisata sangat rentan. Bencana Erupsi Gunung Agung di Bali misalnya yang membuat jumlah kunjungan menurun. Karena itulah, dibutuhkan alternatif destinasi wisata untuk menjaga jumlah wisatawan tetap tinggi. Namun, yang menjadi kendala saat ini ialah akses. Tidak semua tempat wisata memiliki akses yang baik seperti di Bali. Karena itulah, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur unutk membuka akses.

Ia juga mengharapkan skema KPBU tersebut banyak diminati oleh investor sehingga nantinya diharapkan pada tahun 2019 bisa masuk dalam 30 besar indeks pariwisata international dan menjadi penyumbang devisa terbesar. “Indeks pariwisata Indonesia terus melompat dari urutan 70 pada 2013 naik menjadi 50 pada 2015 dan sekarang ini diperingkat 42. Kami berharap pada 2019 nanti masuk 30 besar,” katanya.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah, siap membantu kementerian pariwisata untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru. “Dalam setiap proyek infrastuktur yang melibatkan swasta, maka PT PII akan berperan melakukan asistensi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan terutama terkait dengan resiko,” katanya.

BERITA TERKAIT

Pelaku Industri Pariwisata di Bali Didorong IPO

NERACA Denpasar - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajak perusahaan lokal di Bali khususnya yang bergerak di sektor pariwisata untuk…

Peta Lahan Pertanian Indonesia Kini Tersedia Secara Daring - Sektor Produksi

NERACA Jakarta – Peta informasi lahan pertanian dalam bentuk peta skala 1:50.000 kini telah tersedia dalam jaringan (daring/online) untuk seluruh…

Pemerintah Siapkan Skema KUR untuk Penggilingan Padi

    NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong revitalisasi penggilingan dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penerbitan Surat Berharga Perpetual, Bappenas Apresiasi OJK

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk…

Pembatasan Transaksi Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi

      NERACA   Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi…

Aspira Ikut Tingkatkan Kompetensi SMK - SMK Sales Award 2018

  NERACA   Jakarta - Dalam rangka mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi siswa/i SMK Kompetensi Keahlian…