Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama infrastruktur yang menambahkan konektivitas nasional. “Pemerintah sudah membuatkan berbagai skema untuk mendorong dan meyakinkan swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur,” kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan di National Infrastructure Conference 2017 di Jakarta, Kamis (14/12).

Sri Mulyani mengatakan Pemerintah sudah membuat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang berperan untuk memberikan jaminan terhadap proyek infrastruktur yang memiliki risiko tinggi. “Investasi infrastruktur biasanya jangka panjang dan melewati satu periode pemerintahan. Karena itulah, PT PII berperan memberikan jaminan bahwa investasi yang ditanam akan kembali sekaligus keuntungan sesuai yang tercantum dalam perjanjian,” katanya.

Menurutnya, PT PII selama ini sudah menjalankan perannya dalam keterlibatan swasta membangun infrastruktur baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Karena itulah, kedepan diharapkan pihak swasta makin yakin dan percaya diri untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan dengan diadakannya National Infrastruktur Conference 2017 diharapkan dapat membuka peluang-peluang baru dalam baru dalam investasi maupun pembiayaan dalam proyek infrastruktur Nasional. “Kami menggunakan tema Infrastructure Unifies Nation, sebab seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa pembangunan infrastruktur saat ini sangat penting untuk menyatukan bangsa. Dengan tersedianya infrastruktur diharapkan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan sosial,” ungkapnya.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dari instansi pemerintah, khususnya Pemerintah daerah agar memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur nasional maupun daerah. “Acara ini juga bertujuan untuk memberikan referensi kepada calon PJPK (penanggung Jawab Proyek Kerjasama) dan investor mengenai bagaimana implementasi KPBU di Indonesia,” Jelas Armand.

Armand menambahkan saat ini PT PII sudah memberikan penjaminan atas 13 proyek infrastruktur dengan skema KPBU, yaitu PLTU Batang, 8 Proyek Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian- Legundi – Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan dan Serang-Panimbang), SPAM Umbulan dan seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur dengan total nilai investasi sekitar Rp 141 triliun. “Ke 13 proyek itu diharapkan bisa menjadi refrensi bagi pemerintah daerah dan swasta bahwa investasi di infrastruktur cukup nyaman dan menguntungkan,” tukasnya.

Sekedar informasi, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp410,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan outlook tahun ini senilai Rp 390,2 triliun. Berdasarkan ringkasan APBN 2018 yang dikutip Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu Rp 104,7 triliun.

Sisanya, anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan sebesar Rp 44,2 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 33,9 triliun, serta investasi pemerintah baik itu lewat PMN maupun LMAN sebesar Rp 41,5 triliun. Anggaran itu akan digunakan sebagai pembangunan dan preservasi jalan, meliputi jalan baru (832 kilometer), jalan tol (33 kilometer) dan jembatan (15.373 kilometer). Kemudian, anggaran itu juga akan digunakan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian (639 km), serta pembangunan bandara baru di delapan lokasi.

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga

Menteri LHK: Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga NERACA Jakarta - Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51…

Infrastruktur Pondasi Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…