NERACA

Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mendukung bisnis inklusif di Indonesia melalui investasi untuk sektor swasta dan riset. "Pada 2016, minimal delapan investasi telah dikeluarkan, berjumlah 500 juta dolar AS untuk program bisnis inklusif dari total 70 miliar dolar AS keseluruhan investasi swasta," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/12).

Sementara pada 2013 dan 2014, 11 dari 49 investasi swasta ADB adalah untuk investasi bisnis inklusif. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis inklusif melihat masyarakat miskin sebagai produsen dan juga konsumen di dalam rantai suplainya. ADB juga membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bisnis inklusif. Hal tersebut diwujudkan melalui dukungan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam riset untuk menemukan perbaikan rantai suplai bagi komoditas-komoditas strategis.

Komoditas strategis tersebut terutama menyangkut pertanian, perikanan dan UMKM serta dilakukan melalui inovasi teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi digital). Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian juga telah menciptakan kelompok kerja "Inovasi dan Bisnis Inklusif" pada 2016 untuk mengembangkan konektivitas dan rantai suplai ekonomi dari desa ke pasar kota dan global.

Disamping itu, pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan bisnis inklusif untuk mendorong ekonomi kerakyatan dengan melibatkan perusahan swasta dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Indonesia juga akan menularkan model bisnis inkusif ke negara-negara ASEAN. “Indonesia telah mengembangkan keuangan dan bisnis inklusif, baik oleh pemerintah maupun swasta. Sektor swasta berperan besar mengembangkan bisnis inklusif di berbagai sektor," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Menurut Enggartiasto, pengembangan bisnis inklusif di Indonesia terjadi pada sektor agrikultural seperti komoditas karet, cokelat, lada, teh, vanila, kopi, dan minyak kelapa sawit (CPO). Di sektor manufaktur, bisnis inklusif antara lain menyasar furnitur, elektronik, rotan, dan herbal. Sedangkan di sektor jasa, bisnis inklusif ditujukan untuk pengembangan pariwisata, pemasaran, dan layanan transportasi digital.

Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta besar di Indonesia wajib mengembangkan bisnis inklusif melalui program kemitraan dan tanggung jawab sosial (CSR). Pemerintah memandatkan perusahaan besar menginvestasikan dua persen keuntungan perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan lingkungan. "Pemerintah mengembangkan aplikasi digital untuk memberikan akses pasar terhadap usaha kecil menengah (UKM). Selain itu, pemerintah juga memberikan akses pembiayaan kepada petani dan UKM melalui kredit usaha rakyat," kata Enggartiasto.