Perbankan Diminta Realisasikan Targat Satu Juta Rumah

NERACA

Jakarta - Sejak digulirkannya program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), target satu juta rumah belum pernah tercapai. Pada 2015, hanya terbangun 699.770 unit, 805.169 unit pada 2016 dan 751.973 pada tahun ini per 27 November. Maka dari itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap perbankan dapat lebih memaksimalkan perannya dalam mendorong terealisasi target pemerintah membangun satu juta rumah.

Saat ini, PUPR mengaku sudah bekerja sama dengan 30 bank dalam menyalurkan KPR bersubsidi. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Lana Winayanti menjelaskan, pihaknya akan mendorong BTN dan bank-bank penyalur KRP subsidi lainnya guna meningkatkan kinerjanya. Salah satunya, dengan menggandeng PT Sarana Multigriya Financial (SMF) untuk melakukan sekuritisasi aset KPR.

Menurut Lana, sebagai BUMN, Bank BTN merupakan bank yang menerima penugasan pemerintah untuk menyalurkan KPR sejak tahun 1976 sampai saat ini. Dengan pengalaman yang begitu panjang, maka sudah selayaknya Bank BTN untuk meningkatkan kinerjanya terutama dari sisi demand dan bersinergi dengan Perum Perumnas serta pelaku pembangunan lainnya untuk mendorong suplai perumahan agar target Program Satu Juta Rumah bisa tercapai.

"Saya menghimbau Bank BTN untuk berkolaborasi dengan SMF agar sistem pembiayaan perumahan yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat beroperasi secara maksimal mendorong pencapaian target Program Satu Juta Rumah" ujar Lana dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/12).

Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengatakan, sejak berdiri tahun 1976, BTN berhasil menyalurkan KPR untuk 4,1 Juta unit rumah baik untuk KPR subsidi maupun non subsidi. "Perbaikan pelayanan dilakukan melalui Launching Plaza KPR yang dapat diakses masyarakat secara online selama 24 jam. Kami juga melakukan parade KPR dititik-titik yang mudah dikunjungi, diakses dan mudah untuk dilakukan transasksi dengan memberikan bunga sebesar 4,1 persen kepada masyarakat", katanya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR-BPN, Sofyan Djalil ikut mendukung program satu juta rumah melalui penyediaan sertifikasi tanah. Hingga 2017, Kementerian Agaria dan Tata Ruang terus melakukan sertifikasi tanah dengan target mencapai 5 juta sertifikat. Sedangkan di tahun 2019, target sertifikasi sebesar 9 juta sertifikat.

Lebih jauh lagi Sofyan Jalil juga mengatakan, pihaknya saat ini tengah merancang aturan tentang bank tanah negara. Nantinya, bank tanah negara ini dapat mengontrol harga tanah yang semakin liar. Apalagi sampai saat ini, harga tanah masih merupakan kendala yang luar biasa bagi MBR.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, capaian total hingga akhir tahun ini pun diperkirakan hanya sebesar 850 ribu unit. Menurutnya, bukan hanya tanah yang menjadi kendala pihaknya dalam menyediakan rumah, tapi juga regulasi yang tidak berjalan baik. "Kalau regulasi berjalan mulus bisa melebihi satu juta rumah," katanya.

Regulasi ini sebenarnya terus dilakukan perbaikan oleh pihaknya guna memudahkan semua pihak dalam mewujudkan satu juta rumah. Salah satunya percepatan perizinan meski pada praktiknya belum semua daerah bisa melakukan ini. Namun ia optimistis jika pengawasan dan regulasi dijalankan dengan baik maka pada 2018 target satu juta rumah untuk kali pertamanya terwujud. "Saya yakin tahun depan," katanya.

Hal ini dibantu dengan adanya bantuan pinjaman dari Bank Dunia sebesar 425 juta dolar AS untuk percepatan target. Pengembangan di perbatasan juga saat ini cukup menarik banyak pengembang. Pada 2017, lokasi pembangunan rumah banyak dilakukan di wilayah timur sebesar 54 persen. Namun untuk 2018, pembangunan rumah banyak dilakukan di wilayah Barat sebanyak 51,7 persen.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Masih Susun Perpres Kebijakan Satu Data

    NERACA   Jakarta - Pemerintah masih menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Satu Data atau 'One Data…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…

Link Net Buyback Saham 216,03 Juta Saham

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Link Net Tbk (LINK) sepakat untuk memberi kewenangan kepada manajemen…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Menkeu Upayakan Bunga Kredit Ultra Mikro Diperkecil

      NERACA   Sumut - Pemerintah berupaya memperkecil suku bunga Kredit Ultra Mikro untuk semakin memberi manfaat besar…

Gopay Diminta Ikuti Aturan QR Code

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengingatkan PT Dompet Anak Bangsa yang membawahi layanan sistem pembayaran digital…

Pemerintah Serap Rp25,5 triliun dari Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp25,5 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk…