JK Kecewa Utang Cuma Buat Subsidi

Jakarta – Hutang yang menggunung sampai Rp1800 triliun ternyata kebanyakan tak produktif. Bahkan hanya untuk menambah beban anggaran subsidi, termasuk BBM. Sehingga utang menjadi beban bagi rakyat Indonesia. "Ya itu masalahnya buat subsidi itu saja," kata mantan Wapres HM Jusuf Kalla kepada wartawan di Jakarta,1/2

Menurut JK-panggilan akrabnya, sudah seharusnya pemerintah dalam berutang itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti jalan tol, pembangunan alat pembangkit tenaga listrik hingga sektor produktif lainnya.

Sebenarnya, kata JK lagi, utang besar tak masalah. Namun untuk kegiatan yang produktif. "Kalau utang itu produktif tak jadi soal. Kalau utang itu dipakai untuk rutin belanja itu tidak masuk akal,"ucapnya

Hari ini, pemerintah kembali menambah utang sebesar Rp1,325 triliun melalui lelang tiga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Adapun empat sukuk yang diluncurkan adalah PBS001 (new issuance), PBS002 (new issuance), PBS003 (new issuance), dan IFR0010 (rapening) melalui sistem pelelangan Bank Indonesia (BI). Dari ke empat sukuk tersebut, pemerintah mencatatkan total penawaran masuk sebesar Rp4,176 triliun.

Namun, dari perhitungan yield, pemerintah hanya melelang tiga sukuk yakni PBS002 dengan yield 5,53 persen dan imbal hasil 5,45% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp415 miliar, jatuh tempo pada 15 Januari 2022 dan bid-to-cover-ratio 1,29.

Kedua, yakni PBS003 dengan yield 6,21% dan imbal hasil 6,0% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp510 miliar, jatuh tempo pada 15 Januari 2027 dan bid-to-cover-ratio 2,73. Terkahir IFR0010 dengan yield 6,8% dan imbal hasil 10,0% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp400 miliar, jatuh tempo pada 15 Januari 2036 dan bid-to-cover-ratio 4,19. Adapun setelmen akan dilakukan pada 2 Februari 2012. Penerbitan sukuk ini, nantinya digunakan pemerintah untuk menutup pembiayaan dalam APBN 2012.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah akan membatasi utang luar negeri yang diperuntukkan membiayai proyek-proyek di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pembiayaan pemerintah ke depannya dapat lebih terarah, juga sebagai batasan kemampuan pemerintah dalam mengembalikan utang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto mengatakan, Batas Maksimum Pinjaman (BMP) tersebut akan mulai diterapkan tahun depan. BMP ini, akan dikisaran USD6 miliar-USD6,1 miliar. "Oh BMP itu kita terapkan untuk 2013 sampai 2015 itu range-nya atau jumlahnya kira-kira antara USD6 miliar-USD6,1 miliar equivalent, kan ada yang yen tapi kan equivalentnya sekitar segitu. Nah untuk 2012 kan sudah ada di APBN sudah disahkan, disitu berapa sekira Rp50 trilun sekian ya, Rp54 triliun berapa gitu," ujarnya

Lebih lanjut Rahmat mengatakan, adanya BMP ini akan membuat pemerintah prudent, maksud Rahmat adalah agar kementerian lembaga yang mengajukan proyek-proyek yang masuk bluebook harus melihat bahwa kemampuan pemerintah ada batasnya untuk berutang. Itu menandakan kemampuan utang kita harus disesuaikan dengan dept capacity.

Selain itu menurutnya dengan telah ditetapkannya BMP tersebut, akan memacu kedisiplinan pemerintah khususnya kementerian dan lembaga dalam mengefisienkan pembiayaan proyeknya ke depan. "BMP itu mendisiplinkan kita semua, selama ini kan ada kesan yang masuk bluebook kan usulan dari K/L dan BUMN masuk semua, padahal kan sudah ditentukan berdasarkan UU. Menteri keuangan itu kan adalah otoritas pembiayaan jadi semua proyek itu otoritasnya menkeu," ungkapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Ditaksir Gelontorkan Subsidi Solar Rp16 triliun

      NERACA   Jakarta - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, PT Pertamina (Persero) berpotensi…

Awas Jebakan Utang

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2017, posisi utang Indonesia sebesar Rp3.825,79 triliun. Jumlah itu meningkat Rp45,81 triliun dari…

Utang dan Defisit Anggaran yang Berkualitas

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Seiring pengajuan Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2017, pemerintah memperkirakan defisit APBN…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…