JK Kecewa Utang Cuma Buat Subsidi

Jakarta – Hutang yang menggunung sampai Rp1800 triliun ternyata kebanyakan tak produktif. Bahkan hanya untuk menambah beban anggaran subsidi, termasuk BBM. Sehingga utang menjadi beban bagi rakyat Indonesia. "Ya itu masalahnya buat subsidi itu saja," kata mantan Wapres HM Jusuf Kalla kepada wartawan di Jakarta,1/2

Menurut JK-panggilan akrabnya, sudah seharusnya pemerintah dalam berutang itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti jalan tol, pembangunan alat pembangkit tenaga listrik hingga sektor produktif lainnya.

Sebenarnya, kata JK lagi, utang besar tak masalah. Namun untuk kegiatan yang produktif. "Kalau utang itu produktif tak jadi soal. Kalau utang itu dipakai untuk rutin belanja itu tidak masuk akal,"ucapnya

Hari ini, pemerintah kembali menambah utang sebesar Rp1,325 triliun melalui lelang tiga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Adapun empat sukuk yang diluncurkan adalah PBS001 (new issuance), PBS002 (new issuance), PBS003 (new issuance), dan IFR0010 (rapening) melalui sistem pelelangan Bank Indonesia (BI). Dari ke empat sukuk tersebut, pemerintah mencatatkan total penawaran masuk sebesar Rp4,176 triliun.

Namun, dari perhitungan yield, pemerintah hanya melelang tiga sukuk yakni PBS002 dengan yield 5,53 persen dan imbal hasil 5,45% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp415 miliar, jatuh tempo pada 15 Januari 2022 dan bid-to-cover-ratio 1,29.

Kedua, yakni PBS003 dengan yield 6,21% dan imbal hasil 6,0% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp510 miliar, jatuh tempo pada 15 Januari 2027 dan bid-to-cover-ratio 2,73. Terkahir IFR0010 dengan yield 6,8% dan imbal hasil 10,0% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp400 miliar, jatuh tempo pada 15 Januari 2036 dan bid-to-cover-ratio 4,19. Adapun setelmen akan dilakukan pada 2 Februari 2012. Penerbitan sukuk ini, nantinya digunakan pemerintah untuk menutup pembiayaan dalam APBN 2012.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah akan membatasi utang luar negeri yang diperuntukkan membiayai proyek-proyek di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pembiayaan pemerintah ke depannya dapat lebih terarah, juga sebagai batasan kemampuan pemerintah dalam mengembalikan utang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto mengatakan, Batas Maksimum Pinjaman (BMP) tersebut akan mulai diterapkan tahun depan. BMP ini, akan dikisaran USD6 miliar-USD6,1 miliar. "Oh BMP itu kita terapkan untuk 2013 sampai 2015 itu range-nya atau jumlahnya kira-kira antara USD6 miliar-USD6,1 miliar equivalent, kan ada yang yen tapi kan equivalentnya sekitar segitu. Nah untuk 2012 kan sudah ada di APBN sudah disahkan, disitu berapa sekira Rp50 trilun sekian ya, Rp54 triliun berapa gitu," ujarnya

Lebih lanjut Rahmat mengatakan, adanya BMP ini akan membuat pemerintah prudent, maksud Rahmat adalah agar kementerian lembaga yang mengajukan proyek-proyek yang masuk bluebook harus melihat bahwa kemampuan pemerintah ada batasnya untuk berutang. Itu menandakan kemampuan utang kita harus disesuaikan dengan dept capacity.

Selain itu menurutnya dengan telah ditetapkannya BMP tersebut, akan memacu kedisiplinan pemerintah khususnya kementerian dan lembaga dalam mengefisienkan pembiayaan proyeknya ke depan. "BMP itu mendisiplinkan kita semua, selama ini kan ada kesan yang masuk bluebook kan usulan dari K/L dan BUMN masuk semua, padahal kan sudah ditentukan berdasarkan UU. Menteri keuangan itu kan adalah otoritas pembiayaan jadi semua proyek itu otoritasnya menkeu," ungkapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Saran Buat PD Pasar Jaya Klender

Di kawasan sekitar Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur kondisinya sangat semrawut karena banyak angkot yang tidak menaikkan penumpangnya di terminal…

MNC Investama Bayar Utang US$ 215 Juta

Pangkas beban utang, PT MNC Investama Tbk (BHIT) berencana melunasi pinjaman berdenominasi dollar AS yang segera jatuh tempo. Perusahaan tercatat…

PII Galang Dana Lewat Surat Utang - Bidik Dana Kelola Rp 21 Triliun

NERACA Jakarta – Merambah bisnis industri keuangan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) membentuk anak usaha…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…