Genjot Belanja APBN Alkes Dalam Negeri - Tekan Kebutuhan Impor Alkes

NERACA

Jakarta - Ketergantungan Indonesia pada alat kesehatan (alkes) impor masih relatif tinggi. Berdasarkan data izin edar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, hingga Oktober 2017 baru 8% dari total 11.895 atau 966 izin edar yang dikeluarkan Kemenkes adalah alat kesehatan dalam negeri. Sedangkan 92% atau 10.893 izin merupakan alat kesehatan impor.

Dibanding tahun 2015, pangsa pasar produk alkes lokal memang menunjukkan peningkatan yakni dari sekitar 4% menjadi 8%. Namun, menurut Ketua umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Ade Tarya Hidayat, angka ini masih sangat rendah dan bisa dipercepat pertumbuhannya lagi jika dana APBN dialokasikan ke produk alkes dalam negeri.”Diperkirakan dana APBN yang dialokasikan untuk belanja alkes mencapai Rp17 triliun per tahun. Jika sebagian besar dialokasikan untuk membeli alkes produk lokal maka kebutuhan alkes impor bisa diturunkan,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ade Tarya menambahkan, kualitas alkes produk dalam negeri telah memenuhi standar internasional. Dia menjelaskan, produksi alkes dalam negeri memang masih terbatas alkes dengan teknologi menengah dan rendah, namun kualitas produknya tidak kalah dari produk dari luar negeri termasuk China. Bahkan tidak sedikit produsen alkes lokal yang telah mengekspor produknya ke luar negeri termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ini artinya, produsen alkes Indonesia telah mampu memenuhi standar kualitas yang disyaratkan dunia internasional.“Jadi, tak ada alasan bagi industri kesehatan dalam negeri untuk tidak membeli apalagi meragukan kualitas alkes produksi dalam negeri,”tegasnya.

Jumlah produsen alkes dalam negeri juga menunjukkan peningkatan dari 215 perusahaan di tahun 2016 menjadi 226 perusahaan di tahun 2017. Menurut Ade, hal ini tak lepas dari diadakannya e-katalog oleh Kemenkes. Dengan e-katalog ini terbuka kesempatan lebih besar bagi produsen alkes lokal untuk memasarkan produknya. Namun demikian, dirinya menegaskan ada sejumlah langkah yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ini lebih cepat.

Selain kemudahan perizinan, kemudahan impor bahan baku, pemerintah dalam hal ini Kemenkes juga didesak memberikan jaminan pembelian produk alkes yang dihasilkan perusahaan baru di dua tahun pertama mereka. Sementara Ketua Umum Gakeslab, Sugihadi menyebutkan, saat ini ada 12 perusahaan anggota GAKESLAB yang sedang bertransformasi menjadi produsen alkes dalam negeri dan tergabung dalam tim Inkubator yang dibentuknya.

BERITA TERKAIT

MUN Ikut Konsorsium Tol Dalam Kota Bandung - Bersama WIKA dan Summarecon

NERACA Jakarta - PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) lewat anak usahanya PT Margautama Nusantara (MUN) bersama PT Wijaya Karya (Persero)…

Perlu Tidak Impor Beras?

Persoalan lama kembali muncul di tengah kesibukan masyarakat menjelang Lebaran tahun ini. Perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan dan Perum…

Realisasi Belanja APBN Sumsel Masih Rendah

Realisasi Belanja APBN Sumsel Masih Rendah NERACA Palembang - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Investor Papua Didominasi Kaum Milenial

Kepala kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Papua Barat, Adevi Sabath mengatakan, investor pasar modal di Papua Barat didominasi oleh…

BEI Suspensi Perdagangan Saham SURE

Setelah masuk dalam kategori saham unusual market activity (UMA) atau pergerakan harga saham di luar kebiasaan, kini PT Bursa Efek…

Volume Penjualan Semen Baturaja Naik 38%

Hingga September 2018, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) mencatatkan penjualan semen domestik tumbuh 38% dibandingkan dengan periode yang sama…