Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi

NERACA

Medan - Unsur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tegas melakukan pemberantasan kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai instansi mau pun lembaga yang merugikan keuangan negara.

"Sebab, pengusutan kasus korupsi itu, merupakan tugas dan kewenangan penegak hukum tersebut," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Syafruddin Kalo, SH di Medan, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, meskipun pemberantasan kasus korupsi telah banyak dilakukan oleh penegak hukum itu, namun kenyataanya kasus korupsi yang telah menghancurkan perekonomian negara dan menghambut kegiatan pembangunan tersebut tidak pernah berhenti."Penegak hukum diharapkan agar terus berjuang, dalam mengusut hingga tuntas kasus korupsi tersebut," ujar Syafruddin.

Ia menyebutkan, dalam pemberantasan kasus korupsi yang terus semakin marak di negeri ini, penegak hukum harus memiliki semangat yang cukup tinggi dan jangan sampai berhenti."Apalagi, sampai patah semangat dan tidak melakukan kinerja dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat," ucap dia.

Syafruddin mengatakan, kasus korupsi tersebut harus dapat diminimalisir oleh penegak hukum, sehingga tidak terjadi lagi "kebocoran" keuangan negara. Sebab, korupsi tersebut mengakibatkan terkendalanya pembangunan infrastruktur, pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu, para penegak hukum harus bersikap tegas, dalam pemberantasan korupsi yang telah "menggerogoti" keuangan negara. Bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan uang negara itu, harus diproses secara hukum dan prosesnya tidak pilih kasih terhadap pelaku korupsi tersebut.

"Penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, dan tata kelola yang baik, serta bebas dari korupsi," kata Guru Besar Fakultas Hukum USU itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam mengusut kasus-kasus korupsi."Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi, coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena kasus korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden menyampaikan hal ini dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi "e-LHKPN" (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di hotel Bidakara pada 11-12 Desember 2017.

Melalui peringatan itu, KPK sebagai penyelenggara berharap agar pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat. Ant