Presiden Kelima Indonesia - Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan

Megawati Soekarno Putri

Presiden Kelima Indonesia

Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan

Tondano - Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri sekaligus Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila (UKP-PIP) mengatakan negara menjadi kuat jika Pancasila diajarkan terus menerus.

"Negara kuat jika Pancasila diajarkan mulai dari keluarga bahkan sejak kecil, karena Pancasila adalah dasar negara," kata Megawati dalam acara Sarasehan Gebyar Bela Negara di Tondano, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Megawati mengatakan selain diajarkan dalam keluarga, Pancasila pun harus dijadikan budaya, karena Pancasila merupakan pertahanan atau simbol negara."Kalau negara ini tidak punya Pancasila maka dengan mudah bisa diporak-porandakan oknum yang tidak bertanggungjawab, harus juga dimasukan dalam kurikulum pendidikan," ujar dia.

Megawati mengatakan kehidupan masyarakat pun harus dipersatukan terus agar bisa menjaga keutuhan negara. Intinya bahwa, bagaimana sejarah bangsa dan sejarah dunia, yang dalam hal ini bagaimana merasa terpanggil untuk membela negara, menyampaikan tentang perjuangan tokoh proklamator bapak Bung Karno, yang berjuang untuk perjuangan bangsa Indonesia dan Pancasila.

Untuk memajukan Pancasila serta mengenalkan akan arti sila yang ada di Pancasila itu sendiri, arti Bela Negara untuk kita dan kepada siapa kita harus membela negara."Memberikan kesadaraan kepada masyarakat bagaimana untuk menjaga Pancasila dan negara kita," kata dia.

Mengenai pelaksanaan Bela Negara di Sulut, Megawati mengatakan, Sulut merupakan salah satu daerah yang paling toleransi, selain itu Sulut merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, ras, agama."Sulut menjadi contoh bagi daerah lain, karena tetap menjaga kerukunan masyarakat di Indonesia," ungkap dia.

Sarasehan Bela Negara adalah program dari Kementerian Pertahanan, Bela Negara bukan kita akan mengangkat senjata, namun berkaitan dengan rasa memiliki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ant

BERITA TERKAIT

Utang Negara vs Defisit APBN

Belakangan ini banyak pihak “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke…

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

Kapolri - Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jenderal Pol Tito Karnavian Kapolri Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila  Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Indonesia harus…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…