Aksi Nyata Indonesia Mendukung Palestina

Oleh: Agung Widjayanto, Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin

KonflikIsrael – Palestina atau bagian darikonflik Arab - Israelyang lebih luas, merupakankonflik yang berlanjut antara bangsaIsrael dan bangsaPalestina. Konflik Israel - Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orangYahudiyang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkansolusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkansolusi dua bangsadengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah Israel masa kini,Jalur Gaza,Tepi Barat, danYerusalem Timur.

Dewasa ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja melemparkan bensin ke dalam api unggun konflik Israel-Palestina. Ia menyerukan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem segera. Trump juga menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan yang dilontarkan pada beberapa hari yang lalu itu langsung memicu reaksi keras dari berbagai penjuru dunia. Ada banyak alasan mengapa langkah ini berarti sangat signifikan tak hanya pada Israel-Palestina, tapi juga pada komunitas global. Ini bukan hanya pelecehan pada upaya damai kedua pihak, tapi juga mengancam keamanan global.

Dilansir diAljazirah, Rabu (6/12), Israel menduduki Yerusalem Timur setelah perang enam hari tahun 1967. Bagian barat kota suci ini direbut Israel dalam perang Israel-Arab pada 1948. Setelah kependudukan, Israel mengklaim seluruh wilayah Yerusalem Timur dalam wilayah kendalinya secara de-facto. Langkah ini tidak diakui oleh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, dulu.

Meski kecaman terus datang dari seluruh dunia, Israel tetap pada posisinya menduduki wilayah. Solusi dua negara kemudian muncul sebagai harapan untuk mengakhiri okupasi. Status Yerusalem hingga kini menjadi salah satu poin paling alot dalam penyelesaian konflik. Di bawah UN Partition Plan 1947, Yerusalem memiliki status spesial dan hendak diambil kendali juga kedaulatannya oleh komunitas internasional. Ini karena Yerusalem adalah situs suci tiga kepercayaan, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Pada perang 1948, Zionis Israel menekan untuk pengendalian bagian barat kota. Hingga akhirnya mereka berhasil mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai bagian kekuasaan.

Pada 1967, saat wilayah timur dibawah kendali Yordania, Israel kembali menekan. Langkah itu dilanjutkan dengan memperpanjang hukum Israel hingga wilayah timur. Pada 1980, Israel meloloskan Hukum Yerusalem yang menyebut kota suci tersebut sudah bersatu menjadi ibu kota Israel. Ini merupakan langkah formal mereka dalam menguasai Yerusalem Timur secara penuh.

Sebagai respons, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 478 di tahun yang sama. Dalam resolusinya, DK PBB menyatakan klaim Israel tersebut melanggar hukum internasional. Resolusi memperoleh 14 suara tanpa ada yang menolak. Hanya Amerika Serikat yang menyatakan abstain. Resolusi 478 merupakan satu dari tujuh resolusi DK PBB yang mengutuk upaya pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel.

Langkah Israel dinilai melanggar resolusi 476, yang menegaskan bahwa akuisisi wilayah dengan kekerasan tak dapat diterima. Resolusi menyatakan prihatin atas diberlakukannya "hukum dasar" di Knesset Israel yang menyatakan perubahan karakter dan status Kota Suci Yerusalem. Hal ini menurut PBB dapat berimplikasi pada perdamaian dan keamanan.

Komunitas internasional, termasuk AS dulu sepakat Yerusalem timur adalah wilayah jajahan. Tidak ada negara mana pun yang mengakui bagian Yerusalem mana pun adalah ibu kota Israel. Inilah mengapa seluruh kedutaan besar negara mana pun berada di Tel Aviv.

Namun demikian, disayangkan pada hari Rabu kemarin (6/11), Presiden Trump mengeluarkan langkah kontroversialnya sehingga berhasil menimbulkan polemik. Lewat pernyataannya, Trump ingin AS jadi negara pertama yang memiliki Kedutaan Besar di Yerusalem. Banyak negara yang mengecam dan menilai pernyataan tersebut merupakan sebuah bentuk aneksasi ilegal Israel atas Yerusalem Timur, serta merupakan pelanggaran menurut sejumlah prinsip hukum internasional.

Bagaimana dengan sikap Indonesia? Seperti di lansir situs berita bbc.com, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI dan PBB segera membahas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam pernyataan pers di Istana Bogor, Kamis (07/12), Presiden Joko Widodo menyebut "pengakuan sepihak itu melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang di sana AS merupakan salah satu anggota tetap, juga Majelis Umum PBB". Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata Jokowi, "bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia." Ia juga menyerukan PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk segera membahas dan menentukan sikap. "Saya akan datang sendiri ke sidang OKI itu," katanya.

Presiden Jokowi bersama negara-negara mitra kini sedang berupaya menekan pemerintah Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali langkah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel karena hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh DK PBB. Selain itu, langkah kontroversial AS juga merupakan bentuk dari okupasi terhadap suatu negara. Upaya Indonesia dalam melobi dunia internasional perlu untuk mendapat dukungan dari publik dalam negeri. Masyarakat juga diharapkan bijak dalam menyikapi hal tersebut dan tidak berlaku anarkis dalam menyuarakan aspirasinya yang justru kontra produktif dengan apa yang sedang diupayakan oleh pemimpin negara-negara dunia.

BERITA TERKAIT

Indonesia Eximbank Tetap Layani Nasabah - Lantai Gedung BEI Runtuh

NERACA   Jakarta - Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memastikan tetap akan melayani nasabah meskipun terjadi insiden…

ICW: 2018 Momentum Krusial Dalam Demokrasi Indonesia

ICW: 2018 Momentum Krusial Dalam Demokrasi Indonesia NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tahun 2018 adalah periode momentum…

Wapres Lantik Pengurus Dewan Masjid Indonesia

Wapres Lantik Pengurus Dewan Masjid Indonesia NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jumat (12/1) mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menatap IPO Bank Syariah

  Oleh: Syafaat Muhari, Peneliti IBFI, Universitas Trisakti Pasar modal syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak pengembangan awalnya pada…

Mencoba Memahami Kebijakan Penenggelaman Kapal

  Oleh : Andre Penas, Pemerhati Ekonomi Politik di LSISI   Saat diangkat Jokowi  sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi…

Impor Beras Jadi Pilihan

Oleh: Ahmad Wijaya Harga beras medium yang beberapa pekan ini terus naik akhirnya disikapi pemerintah dengan akan mengimpor 500.000 ton…