Pemerintah Janji Adil Terapkan Pajak E-Commerce

NERACA

Jakarta - Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital. Kalau konvensional dikenakan pajak, yang daring juga dikenakan pajak, kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa (12/12).

Mardiasmo masih merumuskan tata cara cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan antara konvesional dan digital. "'E-commerce' ini kan cukup luas. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar," ujarnya.

Dia menegaskan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku perdagangan elektronik yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena wajib pajak yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak. Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018. Adapun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik, perangkat lunak dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap barang tidak berwujud yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

BERITA TERKAIT

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar - Sepanjang 2017

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar Sepanjang 2017 NERACA  Sukabumi - Sepanjang tahun 2017, jumlah retribusi pajak perizinan…

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah provinsi…

Pemerintah Serap Rp25,5 triliun dari Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp25,5 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ekonomi Global Membaik Ditandai dengan Surplusnya Neraca Perdagangan

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kinerja sektor perdagangan nasional yang membaik…

Jadi Mensos, Idrus Marham Ingin Kurangi Kemiskinan

  NERACA   Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Rabu (17/1) dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri…

Program Swasembada Pangan Dinilai Belum Membumi

  NERACA   Bogor - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fitriana Fauzi SH, LLM mengatakan kebijakan pemerintah mengambil…