Ekonomi Jangan Terganggu Politik

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo wanti-wanti dengan dimulainya tahun politik yaitu Pilkada di 2018 dan Pilpres di 2019. Jokowi juga berharap ekonomi Indonesia bisa berjalan dan bergerak seiring dengan politik pada 2018 yang dianggap sebagai tahun politik. “Artinya, marilah kita memulai bersama agar yang politik berjalan, yang ekonomi mari bermain di wilayah ekonomi. Dan ingat bahwa ini bukan pertama kali Indonesia menjalankan pilkada serentak, dan bukan pertama kali pemilu diadakan di negara kita. Yang kemarin juga baik-baik saja, aman-aman saja,” ujarnya pada Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut dia, ekonomi Indonesia dalam pilkada atau pemilu sebelumnya yang dijalankan relatif tidak terpengaruh. Bahkan, kata Presiden, dalam tiga tahun banyak kemajuan yang telah dicapai di bidang ekonommi. Tercatat sejumlah lembaga rating internasional, mulai dari Moody's Rating hingga S&P memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia, meningkatnya daya saing global dari 41 menjadi 36 dari 137 negara, peringkat kemudahan berbinsinis (EODB) yang terus meningkat dari 2014 di ranking 120, tahun ini meloncat di ranking 72.

"Menurut saya itu sebuah lompatan yang sangat pesat. Tapi target saya memang bukan 72, saya sudah perintahkan ke Menko Ekonomi, targetnya 40 di 2019. Melihat angka seperti ini apa artinya? Menurut saya, kita harus optimis. Negara lain melihat kita saja optimis melihat perkembangan ekonomi kita, kenapa kita sendiri malah tidak optimis. Marilah kita lihat angka-angka," katanya. Dia menyoroti dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi kuartal III yang disumbang oleh ekspor barang dan jasa 17,27 persen, investasi besar 7,11 persen, yang dianggapnya sebagai indikator yang positif.

Di sisi lain konsumsi lembaga nonprofit mencapai 6,01 persen, konsumsi rumah tangga 4,93 persen (sedikit menurun), konsumsi pemerintah 3,46 persen. "Pertumbuhan tertinggi ada di informasi dan komunikasi 9,8 persen jasa lainnya 8,71 persen," katanya. Angka itu juga masih ditunjang dengan berbagai indikator lain yang menurut Presiden menunjukkan pertumbuhan positif. Ia mengakui menjelang 2018, memang makin banyak pihak yang bertanya-tanya kondisi ekonomi Indonesia di tahun politik.

"Dan banyak yang bicara, dunia usaha akan mengambil posisi 'wait and see'. Menunggu dan mengamati. Tapi pertanyaan saya sekarang, kalau mau 'wait and see' sampai kapan? Tahun 2014 kita ada pilpres, 'wait and see'. 2015 ada 150-an pilkada apa 'wait and see' lagi, 2016 106 pilkada 'wait and see' lagi, 2018 ada 171 pilkada 'wait and see lagi', 2019 ada pilpres, apa mau 'wait and see' lagi," katanya.

Jokowi berpendapat jika semua pihak bisa menghilangkan persepsi tahun politik maka diharapkan ekonomi bisa berjalan seiring. "Menurut saya, kontestasi politik, 0,2-0,3 persen itu justru ada belanja spanduk, kaos, sembako, justru naik. Tapi yang ngomong bukan saya, ekonom juga Pak Darmin," katanya.

Di sisi lain, ekonom senior Indef Prof Dr Didiek J. Rachbini menilai ekonomi Indonesia di tahun depan butuh perhatian khusus. Pasalnya, tahun depan banyak sekali aktivitas politik, seperti Pilkada serentak dan persiapan Pilpres di 2019 mendatang. “Sebenarnya ini warning dari teman-teman ekonom bahwa ancaman ekonomi di tahun politik agar politik dan permainan politik itu jangan kasar, jangan merusak sistem. Karena politik itu seperti roller coaster, naik turun. Kalau main politiknya akrobatik, tidak beres, ekonomi akan jatuh juga,” katanya.

Didiek mengingatkan, Pilkada DKI Jakarta yang belum lama diselenggarakan cukup menaikan suhu politik. Meski tak berdampak banyak ke ekonomi Indonesia, suhu politik seperti ini diharapkan tidak terulang kembali. “Pilkada DKI itu Pilkada yang tegang tapi terkendali, itu pengalaman yang buruk dan tidak boleh terulang kembali,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Aviliani menambahkan, kondisi ekonomi di tahun depan dengan adanya pesta demokrasi di banyak daerah akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Pasalnya, perputaran uang dengan adanya kampanye calon kepala daerah bisa berkontribusi ke peningkatan dari sisi konsumsi yang menjadi salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi. “Saya sih yakinnya tahun depan dengan adanya Pilkada itu mau enggak mau perputaran uang akan terjadi berarti konsumsi masyarakat akan naik," ujarnya. bari

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Paradoks Ekonomi dan Lingkungan Perlu Solusi

Menteri LHK: Paradoks Ekonomi dan Lingkungan Perlu Solusi NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan…

Lagi, IHSG Cetak Rekor Baru 6.429,69 - Ekonomi Nasional Membaik

NERACA Jakarta – Menutup perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (16/1) kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali…

Menjaga Persatuan di Tahun Politik

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)   Dalam menyambut awal tahun baru banyak…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perkuat Regulasi Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

NERACA Jakarta – Regulasi yang ada dinilai harus benar-benar diperkuat dalam rangka mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi…

PROSPEK EKONOMI MULAI MEMBAIK - Pimpinan Daerah Akan Dipanggil Presiden

Jakarta- Untuk mewujudkan percepatan proses perizinan yang terintegrasi (single submission), Presiden Jokowi akan memanggil semua pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pekan…

Waspadai Bitcoin Sarana Pencucian Uang

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai perkembangan Bitcoin dan Fintech di Indonesia. Pasalnya, muncul dugaan jika mata uang…