NERACA

Jakarta--Kementerian Koperasi dan UKM mengakui sebagian masyarakat yang ingin mendirikan koperasi memahami aturan, ketentuan, dan prosedur sehingga memperlambat proses pendirian koperasi. "Ini salah satu permasalahan yang dihadapi yang memperlambat proses pendirian koperasi itu sendiri," kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Untung Tri Basuki, di Jakarta, Rabu.

Selama ini, banyak pihak mengeluhkan pelayanan dan pemberian badan hukum pendirian koperasi yang memerlukan proses lama. Namun justru hal itu lebih disebabkan karena belum semua masyarakat paham tentang aturan pendirian koperasi dengan baik.  "Selain itu juga karena keterbatasan jumlah aparat yang melayani pendaftaran koperasi," katanya.

Untuk itu pihaknya terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi melalui konsultasi langsung.   "Kami terus meningkatkan koordinasi dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi agar turut memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi,” terangnya

Untung menambahkan selama 2011 pengesahan pendirian koperasi yang ditandatangani Deputi Bidang Kelembagaan atas nama Menteri ditargetkan sebanyak 35 Surat Keputusan Pengesahan Pendirian.  Namun dalam pelaksanaannya koperasi yang didirikan melebihi target yaitu sebanyak 79 koperasi yang terdiri atas 74 koperasi primer dan lima koperasi sekunder.  "Sampai Desember 2011 total jumlah koperasi yang pengesahan pendiriannya ditandatangani Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM adalah sebanyak 1.264 koperasi yang terdiri dari 1.089 koperasi primer dan 175 koperasi sekunder," kata Untung Tri Basuki. **cahyo