Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

NERACA

Jakarta - Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dari Indonesia, yang merupakan bagian dari kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa yang diterima di Jakarta, Selasa (12/12).

Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" (SPAK) dari Indonesia itu diwakili oleh Yuyuk Andriati Iskak dari Komite Pemberantasan Korupsi dan Judhi Kristantini dari SPAK Indonesia dan mendapat penghargaan "International Anti-Corruption Excellence (IACE) Award".

IACE Award merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan langsung oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani dan didukung oleh PBB, atas pendekatan yang efektif dan sukses sebagai sumbangan nyata dalam pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi.

Pemberian penghargaan dari Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, yang didukung oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tersebut dilaksnakan di Gedung PBB di Jenewa, Swiss.

Penghargaan diberikan kepada SPAK Indonesia atas keberhasilannya dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perilaku antikorupsi dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari suap, gratifikasi hingga penggelapan dana.

"Penghargaan ini tentunya ditujukan untuk seluruh agen SPAK di Indonesia yang sudah menjadi inspirasi perubahan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Sebuah langkah kecil yang sangat nyata untuk perbaikan Indonesia di masa depan," kata Yuyuk dari Komite Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Judhi dari SPAK Indonesia mengatakan bahwa peran perempuan dan keluarga sangat strategis dalam melakukan perubahan melalui pencegahan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Performa gerakan SPAK Indonesia dinilai memiliki visi, kepemimpinan, kreativitas, antusiasme dan komitmen serta dedikasi dalam menangani korupsi sehingga dapat menginspirasi pihak lain untuk melakukan cara-cara yang sama.

Gerakan SPAK sebagai gerakan antikorupsi berbasis pendekatan keluarga berhasil melatih lebih dari 1.300 agen pembaru di 34 provinsi di Indonesia untuk bergerak secara kolektif meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan, dalam menanamkan nilai-nilai dasar di keluarga untuk mencegah perilaku korupsi, yaitu kejujuran, keadilan, kerja sama, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kegigihan, keberanian dan kepedulian.

Acara pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh sejumlah Pejabat PBB, antara lain Direktur Jenderal Kantor PBB Jenewa, Michael Moller dan Direktur Eksekutif UNODC, Yuri Fedotov, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib.

"Di abad 21 ini tidak ada tempat untuk perilaku korupsi. Penganugerahan penghargaan hari ini merupakan bagian dari upaya masyarakat internasional menciptakan dunia tanpa korupsi," kata Dirjen PBB di Jenewa Michael Moller.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Dubes Hasan Kleib sangat menyambut baik terpilihnya SPAK dalam perolehan penghargaan tersebut."Pemberian penghargaan IACE merupakan pengakuan terhadap kontribusi Indonesia dalam gerakan dunia untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini, dan juga dinilai penting oleh PBB karena merupakan bagian yang sangat strategis dalam mendukung upaya PBB untuk implementasi Konvensi Anti-Korupsi PBB," ujar Dubes Hasan Kleib. Ant

BERITA TERKAIT

Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018

  Oleh : Steven Sulu, Mahasiswa Nusa Cendana Kupang Kali ini ajang pertandingan antar negara siap dilakukan di Indonesia. Asian…

Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut - Laporan Keuangan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…