Jakarta - Ribuan perusahaan asing ditengarai berbuat curang terkait setoran pajak. Tak pelak lagi perusahaan asing yang dituding "mengemplang" pajak di Indonesia.  Pasalnya, terjadi keanehan pembayaran pajak 4.300 perusahaan asing yang  lebih kecil nilainya dibandingkan kewajiban  pajak 200 BUMN.

NERACA

"PMA itu brengsek dalam membayar pajak, tidak ada pajak yang bisa diharapkan dari mereka. Makanya, itu harus dikejar,” kata mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier di DPR, Selasa (31/1).

Berdasarkan cacatan data 2008, penerimaan migas tercatat Rp 304,4 triliun. Sedangkan pertambangan umum hanya Rp 42,7 triliun. Lalu 2007, penerimaan migas mencapai Rp 186,6 triliun. Namun pertambangan umum hanya Rp 37,3 triliun. Kemudian 2006, penerimaan migas Rp 191,7 triliun. Tapi pertambangan umum Cuma Rp 29,8 triliun. Demikian pula 2005, penerimaan migas sekitar Rp 137,7 triliun. Tapi, pertambangan umum cuma Rp 17,7 triliun; dan 2004, penerimaan migas Rp 108,2 triliun. Sementara pertambangan umum Rp 9,0 triliun.

Data tersebut menyimpulkan betapa kontribusi hasil pertambangan umum terhadap APBN relatif sangat kecil dibanding migas yang cenderung naik. Prosentase penerimaan migas yaitu 29,1% (2004), 31,4% (2005), 33,7% (2006), 31,8% (2007), dan 36,3% (2008). Padahal produksinya anjlok di tahun-tahun sebelumnya.

Meski anjlok, harganya migas di pasar internasional relatif sangat tinggi. Berbeda dengan pertambangan umum yang produksi, ekspor, dan harganya relatif sangat tinggi tetapi prosentase penerimaannya relatif rendah.  "PMA itu brengsek dalam membayar pajak, tidak ada pajak yang bisa diharapkan dari mereka. Makanya, itu harus dikejar. Kalau di AS seluruh perusahaan besar ada petugas pajak yang standby memata-matai dan memonitor,” kata Fuad.

Sayangnya, Fuad enggan merinci apa penyebab serta nominal kerugian negara akibat pengemplang pajak itu." Kalau di Amerika seluruh perusahaan besar ada petugas pajak yang standby memata-matai dan memonitor,” terangnya

Lebih jauh mantan Menkeu zaman Soeharto ini, meminta kepada pemerintah untuk menempatkan pegawai pajak di perusahaan asing tersebut. “Untuk itu pemerintah harus menempatkan pegawai pajak yang digaji langsung oleh Ditjen Pajak,” tegasnya.

Fuad menilai, mengejar setoran pajak dari perusahaan asing justru lebih realistis ketimbang pemerintah berusaha mengejar setoran pajak dari sektor UKM. Karena, fakta yang ada mengatakan demikian. Jadi, seharusnya justru pemerintah harus mengejar perusahaan besar.“Omzet pengusaha mikro kan Rp 5 miliar ke bawah, sementara perusahaan asaing tentu jauh lebih besar,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Uchock Sky Khadafi, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Menurutnya, masalah pajak perusahaan asing ini memang tidak transparan (hanya Dirjen Pajak saja yang tahu), terkadang malah menteri keuangannya juga tidak tahu mana yang nunggak, mana yang tidak bayar,”tuturnya.

Ada Permainan

Berkaca dari persoalan di atas, Uchok meminta kepada DPR untuk melakukan evaluasi kepada Dirjen Pajak, karena dialah yang dianggap tak mampu dalam memunggut pajak. Dan kemudian, meminta kepada KPK agar melakukan penyelidikan dalam kasus pengemplang pajak ini.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja Dirjen Pajak juga patut diperhatikan. Karena, saat ini Dirjen Pajak kelihatan “tidak memiliki mutu” alias tidak mempunyai kapasitas untuk mengelola penerimaan negara, dan akibatnya negara terus mengalami kerugian.  Karenanya, Uchok mengatakan, berdasarkan fakta yang ada memang mengindikasikan adanya permainan (kongkalikong) diantara petugas pajak.

Pajak terhadap perusahaan asing pengemplang pajak. Kalau tidak tentu pendapatan negara dari pajak tidak sekecil itu. “Memang, ada indikasi kearah sana, kalau tidak kenyataannya tentu tidak seperti ini,” tegas Uchok.

Pernyataan Uchok ini diamini oleh Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Studies (IRRES), Marwan Batubara, ia juga mengakui adanya kongkalikong perusahaan asing dengan petugas pajak agar bebas pajak. “Mereka (perusahaan asing) memang terkesan berusaha bebas pajak,” imbuh Marwan.

Menurut mantan anggota DPD RI ini, kondisi ini terjadi karena, penggunaan sistem menilai sendiri diberlakukan begitu saja untuk para wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. “Itu yang harus diperbaiki untuk mendongkrak pendapatan negara,” tegasnya

Marwan mengharapkan adanya revisi Undang-Undang Pajak karena tidak relevan dengan kenyataan dilapangan. Dan yang terpenting, terkait dalam kasus pengemplangan pajak ini diperlukan orang-orang di Dirjend Pajak yang bersih dan transparan atas penerimaan pajak tersebut. “Harus ada orang yang bersih dan transparan, kalau tidak semua akan sia-sia saja,” ujarnya.

Kalah Pintar

Sementara itu, Telisa Felianty, Ekonom EC-Think menyebutkan, alasan kenapa hingga saat ini penerimaan pajak negara dari perusahaan asing masih sangat rendah. Menurutnya, ada banyak kemungkinan yang menyababkannya. Pertama, UU Pajak dan kemungkinan adanya perlakuan khusus yang didapat perusahaan asing. “Saya menduga ada perlakuan berbeda antara perusahaan asing dan domestik.  Faktor beda aturan inilah yang boleh jadi mempersulit Direktorat Jenderal Pajak menarik pajak dari mereka, lalu apakah perusahaan asing ini mempunyai perlakuan khusus seperti dapat tax holiday,” jelas Telisa.

Sehingga, anak perusahaan dan induk perusahaannya dalam transaksi tidak dikenai pajak. Karena mereka dapat keuntungan tax. Jadi kelihatannya memang banyak aturan yang ”bolong” disini selain adanya sikap segan Dirjen Pajak untuk menagih pajak mereka karena takut mereka lari untuk investasi di tempat lain.“Mereka juga pandai meminimalisasi pajak,” ujarnya.

Bahkan menurut Telisa, perusahaan asing memiliki lawyer dan ahli perpajakan yang hebat. Akibatnya, bukan tidak mungkin mereka memiliki model akuntansi yang berbeda dengan yang dipakai di Indonesia. Perhitungan pajaknya pun berbeda. Makanya orang Dirjen Pajak kalah argumen dengan ahli-ahli mereka. ”Perusahaan asing itu, menurut saya, cerdas dalam mengatur pengeluaran pajak seminim mungkin. Mereka lebih bisa memainkan lika-liku perpajakan di Indonesia. Mereka juga bisa melihat aturan perpajakan yang ”bolong” dan bisa ditembus untuk meminimalisasi pajak mereka,” katanya.

Sementara menurut Kurtubi, kecilnya kontribusi penerimaan hasil pertambangan nonmigas terhadap APBN sungguh aneh. Padahal produksi, ekspor, dan harga komoditas mineral hasil pertambangan umum (seperti emas, tembaga, nikel, perak, batubara) relatif sangat tinggi di tengah harga komoditas hasil pertambangan umum di pasar internasional yang tinggi. “Berarti ada kesalahan fatal dalam model pengelolaan pertambangan umum. Penyebabnya, Kontrak karya ini kelanjutan model konsesi zaman kolonial,”terangnya

Kurtubi kecewa, kecilnya  royalti yang diterima negara. Karena prosentasenya “terpaku mati” tanpa mengikuti pergerakan harga komoditas pertambangan umum di pasar internasional. “Zaman kolonial, royaltinya hanya 1%-2% yang dilanggengkan dalam kontrak karya yang ditandatangani oleh kontraktor dan pemerintah atau B to G (business-to-government). Pemerintah down grade dirinya sejajar kontraktor,” jelasnya. novi/ mohar/ munib/ ahmad/cahyo