Jakarta-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan sikap optimistis krisis ekonomi 1998 dan 2008 atau krisis 10 tahunan tidak akan berulang kembali menimpa Indonesia pada tahun depan. Keyakinan ini ditopang dengan kondisi perekonomian nasional dan dunia yang diprediksi membaik pada 2018.

NERACA

"Saya lihat di 2018 lebih baik ya (ekonomi). Saya tidak melihat ada kemungkinan seperti krisis 1998 dan 2008," ujar Rosan usai menghadiri acara Seminar Nasional Outlook Industri di Jakarta, Senin (11/12). Dia menilai, pelaku usaha yakin terhadap kondisi ekonomi global yang semakin membaik. Pengaruhnya, Rosan mengakui berimbas ke Indonesia sehingga perekonomian nasional dipatok tumbuh 5,4% pada 2018.

"Pertumbuhan kita cukup stabil dan relatif akan meningkat karena harga-harga komoditas mulai naik. Tahun depan pun akan sama karena pertumbuhan ekonomi China akan lebih baik, sehingga harga komoditas meningkat," ujarnya.

Alasan lain krisis 10 tahunan tidak akan melanda Indonesia, menurut dia, karena dampak dari kebijakan pemerintah membangun infrastruktur secara masif akan mulai terasa pada tahun depan dan seterusnya. "Tidak bisa secara instan, tapi perekonomian di 2018 akan berjalan lebih baik karena banyak pilkada yang akan membuat ekonomi tumbuh positif lantaran makin banyak spending di daerah," ujarnya.

Perbaikan ekonomi Indonesia, kata Rosan, juga akan ditopang dari dampak program cash for work. 30% dari dana desa dialokasikan untuk pendapatan pekerja di desa yang mengerjakan proyek padat karya. "Kalau 30% dari Rp 60 triliun, berarti Rp 20 triliun untuk pendapatan pekerja di desa. Ini akan mengalir secara tunai dan akan mendorong belanja masyarakat di perdesaan. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2018 diprediksi akan lebih baik," tutur dia.

Rosan mengatakan, tidak khawatir dengan kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik yang datang dari negara lain, seperti Amerika Serikat.  "Ketidakpastian akan selalu ada. Sekarang orang sudah mulai mengantisipasinya, jadi pasti dampaknya minim kalau sudah diantisipasi," ujarnya.

Pendapat Rosan ini membantah komentar ekonom UI Faisal Basri yang mengatakan, Indonesia akan mengalami krisis kecil pada akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh dua hal yang akan terjadi di akhir 2017. Pertama, yaitu terkait dengan penerimaan pajak. Hingga September 2017, realisasi pajak tercatat baru mencapai 59 persen dari total target sebesar Rp 1.241,8 triliun. Hal ini dinilai akan berdampak pada keuangan pemerintah.

‎"Bulan depan akan ada krisis, krisis kecil. Misalnya dengan penerimaan pajak yang realisasinya seperti sekarang," ujarnya dalam sebuah seminar di Jakarta, belum lama ini.

Kedua, yang akan memicu terjadinya krisis bagi Indonesia pada akhir tahun ini adalah kemungkinan kenaikan suku bun‎ga di AS. Sebelumnya The Fed memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga. "Kemudian dengan The Fed naikkan suku bunga.‎ Nanti kalau ada perubahan rupiah, kita kelojotan," ujar Faisal.

Namun, yang perlu dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis ini adalah dengan memperluas porsi sektor keuangan dalam mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Menurut dia, dengan peran sektor keuangan yang lebih besar, maka akan lebih banyak kredit yang bisa digunakan demi mendorong dunia usaha untuk terus tumbuh.

‎"Tugas kita semua sekarang bagaimana memperbesar sektor keuangan, karena sektor keuangan adalah jantung. Jadi, jantung ini menentukan kemampuan saya berlari. Saya mau lari kencang, lambat, bergantung pada jantung. Itulah sektor keuangan, yang fungsinya sama seperti jantung, dia memompakan darah dan mengalirkan kembali lewat kredit," ujarnya.

Pertumbuhan Industri dan Perkebunan

Keyakinan Kadin Indonesia bahwa krisis ekonomi 10 tahunan tidak bakal menimpa lagi Indonesia, hal ini terlihat dari data Kementerian Perindustrian yang menargetkan pertumbuhan industri pada 2018 mencapai 5,67%. Sejumlah industri unggulan masih akan menjadi penyumbang pertumbuhan industri di tahun depan.

Menurut Menperin Airlangga Hartarto, sejumlah industri yang masih akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan industri di 2018 antara lain elektronik, makanan dan minuman, dan logam. Industri ini menunjukan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir.

"Tentu kita melihat beberapa industri yang pertumbuhannya tinggi termasuk logam, elektronik, permesinan, makanan minuman, kemudian industri farmasi, itu merupakan dengan pertumbuhan yang tinggi, di atas pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ini kita dorong juga untuk bisa mengembangkan menjadi penggerak dari pertumbuhan industri," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut dia, Kemenperin juga akan mendorong industri yang memiliki daya saing di pasar global, seperti industri otomotif. Dalam hal ini, Indonesia menggandeng industri di negara lain seperti di Jepang dan Korea Selatan.

"Di samping itu yang mempunyai daya saing besar di pasar global itu industri otomotif, elektronik, industri makanan minuman. Ini akan menjadi tiga penggerak utama untuk pasar regional bekerja sama dengan Jepang, Korea, juga untuk mengisi global value chain di ASEAN," ujarnya.

Sedangkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, kata Airlangga, Kemenperin akan membantu pertumbuhan industri yang berbasis padat karya. Industri ini seperti tekstil, alas kaki, farmasi dan herbal.

"Sedangkan untuk peningkatan tenaga kerja, kita akan mendorong industri ekspor yang padat karya. Nah industri ini termasuk tekstil clothing dan footwear. Dan juga industri aneka yang menjadi andalan adalah industri perhiasan. Kita juga kembangkan industri farmasi, obat, herbal dan kosmetik. Jadi itu industri-industri yang didorong dan Indonesia sudah mempunyai pasar yang cukup kuat di ASEAN," ujar Airlangga.

Selain Industri manufaktur, produk sektor perkebunan juga dinilai menjadi kekuatan dan penopang ekonomi nasional. Pada 2016 memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp 429 triliun. Pendapatan sektor ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp 365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa. “Dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp 260 triliun,” ujar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, kemarin.

Menurut dia, perkebunan memberikan peran yang sangat penting bagi fundamental ekonomi bangsa Indonesia. “Dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara,” ujarnya.

Dia mengatakan, produktivitas kelapa sawit rata-rata nasional baru sekitar 2 ton per ha, padahal perusahaan sudah mencapai 8-10 ton/ha. “Pemerintah berkomitmen meningkatkan daya saing perkebunan nusantara. Karena dari kondisi yang belum baik saja sudah memberi andil terbesar terhadap ekonomi, apalagi kalau mampu memperkuat dan memperbaikinya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bambang mengajak semua komponen bangsa untuk ikut memperkuat komoditas perkebunan nasional di mata dunia. Sebab, banyak negara yang tidak menghendaki perkebunan di Indonesia maju. “Untuk itu, kita harus siap mengawal perkebunan Indonesia agar bebas dari tekanan luar negeri,” ujarnya.

Pada bagian lain, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, perkebunan berperan sebagai sumber kemakmuran dan pemacu pembangunan wilayah terpencil. “Daerah terpencil atau remote area mulai terbangun dari perkebunan. Sebab yang dapat membangun infrastruktur, komunitas sosial dan ekonomibaru berasal dari pengembangan tanaman perkebunan,” ujarnya.

Dia mengatakan, perkebunan juga menjadi sumber perekat bangsa karena mendekatkan anggota masyarakat yang hidup di wilayah jauh dari perkotaan maupun pedesaan. bari/mohar/fba