“Barang Tak Berwujud” Bakal Dikenakan Bea Masuk

NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan pada 2018 barang tak berwujud (intangible goods) yang diperdagangkan secara elektronik dari luar negeri akan dikenakan bea masuk kendati saat ini Indonesia masih terikat moratorium World Trade Organisation (WTO). Dalam moratorium WTO tersebut, negara-negara berkembang disebutkan tidak boleh mengenakan bea masuk atas barang tak berwujud yang diperdagangkan secara elektronik.

Menurut Darmin, pemerintah tidak perlu meminta izin ataupun melobi WTO untuk mengenakan bea masuk tersebut karena moratorium sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2017 mendatang. "Begitu Januari, itu boleh. Gak perlu lobi dulu, itu akan berlaku sebagaimana itu berlaku," ujar Darmin usai menjadi pembicara kunci dalam Seminar Outlook Industri 2018 di Jakarta, Senin (11/12).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bea masuk untuk barang tak berwujud diharapkan bisa dilakukan pada tahun depan. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud. Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

Di tengah makin berkembangnya perdagangan elektronik (e-commerce), pengenaan bea masuk terhadap intangible goods sendiri berpotensi menjadi penerimaan negara. Pada tahun ini, negara-negara maju termasuk Indonesia mengajukan permintaan kepada WTO agar pada 2018, bea masuk terhadap barang tak berwujud bisa dikenakan.

Moratorium WTO sendiri pertama kali dicanangkan pada 20 Mei 1998 dalam Second Ministerial Conference di Jenewa, Swiss. Konferensi serupa kembali dijadwalkan berlangsung pada 10-13 Desember 2017 di Argentina.

BERITA TERKAIT

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…

Satgas Bakal OTT Kecurangan Politik Uang

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan bahwa Satgas Politik Uang akan bertugas mengawasi potensi kecurangan politik uang yang rawan terjadi…

PT KAI Bakal Rilis Obligasi Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta - Dalam rangka mendanai pengembangan bisnisnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero akan menerbitkan kembali surat utang (obligasi)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Harga Minyak Dunia Melambung Tinggi

  NERACA   Jakarta - Harga minyak dunia melayang di dekat level tertinggi tiga tahun di 70 dolar AS per…

Meningkatnya Pertumbuhan Konsumsi Di Luar Rumah

      NERACA   Jakarta - Perusahaan riset Kantar Worldpanel Indonesia memonitor pola belanja konsumen untuk produk makanan dan…

Bisnis Game yang Mulai Berubah ke Mobile - Audition AyoDance Mobile

    NERACA   Jakarta – Industri game di Indonesia tengah mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya, game berbasis Personal…