Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah

Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah

NERACA

Depok - Program Nasional Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), ternyata menjadi kunci utama yang mampu sehatkan kondisi ekonomi daerah dalam berbagai bidang pembangunan daerah. program rehabilitasi rumah tidak layak dan tidak sehat karena kesulitan ekonomi keluarga, juga mengentaskan kemiskinan dan pengangguran bahkan Inflasi yang terkendali di Kota Depok.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadisrumkin) Kota Depok, H. Wijayanto M. Si didampingi stafnya Refliyanto ST, Kepala Bidang Perumahan kepada NERACA di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Dijelaskan, program RTLH yang dikelola Distarkim bagi warga Depok, sampai saat ini telah direhabilitasi rumah untuk keluarga tidak mampu, jumlahnya sudah mencapai ribuan."Pemerintah Kota Depok terus berusaha mencari sumber dana dari APBN, Provinsi dan lainnya agar dapat ditingkatkan," ujar Wijayanto meyakinkan.

Dikatakan, setiap tahun dapat diusahakan alokasi angaran dari berbagai sumber. Sehingga, yang selama ini kemampuan anggaran terbatas sekitar 300 rumah, nantinya bisa di alokasikan hingga sekitar 500 rumah lebih/tahunnya."Hal ini menjadi penting, karena Program RTLH. Ini memiliki dampak positif dalam mengatasi kemiskinan, penganguran dan kesehatan masyarakat," ujarnya menegaskan.

Menurutnya, dengan adanya program RTLH, Pemkot Depok dapat mengendalikan inflasi, angka pengangguran dan kemiskinan serta tingkat gizi warga Depok yang setiap tahun meningkat kualitas dan kuantitasnya."Dampak tersebut dibuktikan Depok setiap tahunnya mendapat penghargaan nasional dalam hal Kota Sehat. Bahkan, angka inflasi, kemiskinan dan pengangguran selalu terbaik angkanya yang mampu melebihi target rata-rata Nasional,"‎ tutur Kadisrumkim menjawab NERACA.

Wijayanto juga menjelaskan, RTLH kunci utama yang menentukan berhasilnya pembangunan bidang kesehatan dan ekonomi serta bidang lainnya. Jika rumah tidak sehat, maka keluarga akan tidak sehat pula upaya yang dilakukan keluarga dan anggotanya."Sebaliknya, jika rumah sudah sehat, maka segala usaha atau apapun yang ingin dilakukan menjadi sehat dan terbuka kreatifitasnya dalam berbagai kebutuhan," ujarnya meyakinkan.

Sementara Refliyanto ST, Kabid Perumahan Disrumkim menambahkan, kriteria rumah sehat secara nasional masih dikaji di Kementerian PUPR dan lainya yang terkait."Namun, Kota Depok mengacu pada kajian secara arsitektur yang bisa jadi RTLH Sehat" katanya kepada NERACA.

Dikemukakan, selayaknya untuk RTLH yang bisa menjadi rumah sehat, minimal harus memenuhi syarat; sanitasi, sirkulasi udara, ruang gerak, luas tanah dan bangunan minimal."Untuk keluarga dengan anak satu, minimal luas bangunannya 36 meter belum termasuk pekarangan dan lainnya," katanya bahwa setiap ruangan punya ruang gerak yang sehat.

Artinya, lanjut Refliyanto, untuk rumah sehat sederhana perlu luas tanah minimal 90 meter. Jika jumlah anggota keluarganya bertambah, maka luas bangunan dan tanahnya juga perlu ditambah. Jadi, kalau rumah RSS dengan type 21 memang belum layak huni.

"Itulah sebabnya, kita saat ini berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan program RTLH, agar terwujud percepatan pembangunan ekonomi yang menjadikan Kota Depok Unggul Nyaman dan Religius," tutur Kadisrumkim H. Wijayanto M. Si Kota Depok kepada NERACA.

Sekedar informasi, bantuan rehabilitasi RTLH tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) reguler Kota Depok Tahun 2017. Selain melalui APBD, Kota Depok juga mendapat bantuan rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dasmir

BERITA TERKAIT

Daerah Pemacu Pertumbuhan

Rencana Presiden Jokowi memanggil pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pada pekan depan, merupakan pertanda pemerintahan pusat serius memperhatikan potensi daerah sebagai…

Ekonomi 2018 Diprediksi Mampu Tumbuh Minimal 5,1%

      NERACA   Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai…

Pimpinan Daerah Akan Dipanggil Presiden - PROSPEK EKONOMI MULAI MEMBAIK

Jakarta- Untuk mewujudkan percepatan proses perizinan yang terintegrasi (single submission), Presiden Jokowi akan memanggil semua pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pekan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Sekretaris Ditjen Pas Resmikan Bakso Lapas II B Kota Sukabumi

Sekretaris Ditjen Pas Resmikan Bakso Lapas II B Kota Sukabumi NERACA Sukabumi - Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan…

Sekretaris Ditjen Pas Resmikan Bakso Lapas II B Kota Sukabumi

Sekretaris Ditjen Pas Resmikan Bakso Lapas II B Kota Sukabumi NERACA Sukabumi - Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan…

Bupati Sukabumi Launching Penggunaan Gedung Pelayanan DPMPTSP

Bupati Sukabumi Launching Penggunaan Gedung Pelayanan DPMPTSP NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami launching penggunaan gedung pelayanan Dinas Penanaman…