Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

Oleh: Djony Edward

Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan bunga yang terlalu tinggi. Akibatnya terjadi rebutan likuiditas di pasar antara obligasi pemerintah dengan industri perbankan.

Persoalannya rebutan likuiditas itu tidak apple to apple, di satu sisi pemerintah menerbitkan SUN dengan bunga setinggi-tingginya, sementara pemerintah menekan regulator agar menekan suku bunga perbankan serendah-rendahnya. Praktis, SUN lah pemenang rebutan likuiditas di pasar.

Inilah langgam pengaturan fiskal dan moneter yang tidak kompak, iramanya terlalu jomplang, sehingga ujung-ujungnya mengancam eksistensi industri perbnakan.

Kompetisi Tidak Sehat

Isu ini mencuat ketika Ekonomi Fakulta Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Faisal Basri menyoroti kontroversi pembatasan keuntungan marjin bunga bank (net interest margin–NIM) maupun bunga deposito oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Faisal, kebijakan itu merupakan puncak dari kompetisi suku bunga untuk mendapatkan dana segar di pasar keuangan yang tidak sehat.

Ia menilai, selama ini banyak bank yang menawarkan suku bunga deposito tinggi untuk bersaing dengan obligasi yang diterbitkan pemerintah. Sebagai perbandingan, ia mencontohkan, rata-rata suku bunga deposito perbankan saat ini berada di level 7% atau lebih rendah dari imbal hasil (yield) obligasi negara bertenor 10 tahun yang sebesar 8%.

“Pemerintah mengeluarkan surat utangyield-nya tinggi, sehingga deposito lari semua ke SUN, Sukuk, obligasi, utang. Kalau di buku teks itu namanyacrowding out effect, jadi pemerintah dan perbankan Indonesia berlomba-lomba untuk menarik dana masyarakat, sebenernya ini semua dosa pemerintah,” ujar Faisal dalam seminar outlook ekonomi 2018 belum lama ini.

Pemerintah sebaiknya segera memperbaiki manajemen fiskal agar bunga utangnya juga turun. Sama halnya dengan BI Rate, turunnya bunga utang pemerintah pasti menyeret turun berbagai bunga sehingga menggairahkan ekonomi.

Ia juga mendorong adanya efisiensi perbankan melalui skema konsolidasi bank-bank besar yang dimiliki negara. Efisiensi bank bisa ditingkatkan tidak hanya melalui upaya menekan biaya dana (cost of fund) perbankan.

“Kalau di luar negeri bank efisien karena bank-banknya besar, sudah terjadi konsolidasi perbankan. Di Malaysia, tadinya 38 bank sekarang 13 bank, di Indonesia masih ratusan. Tidak dilaksanakan namanya arsitektur perbankan Indonesia,” ujarnya.

Logikanya, ketika pemerintah menyerukan penurunan suku bunga perbankan, maka pemerintah yang harus memimpin lebih dulu dengan menurunkan suku bunga obligasi. Toh suku bunga obligasi pemerintah dibandingkan bunga obligasi negara tetangga termasuk yang paling tinggi.

Menukil situs asianbondsonline.adb.org, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang lokal bertenor sepuluh tahun, hari ini, mencapai 8,18%. Sementara, obligasi pemerintah Thailand, Malaysia, dan Singapura dalam mata uang lokal yang memiliki tenor yang sama berturut-turut 2,008%, 3,925%, dan 2,186%.

“Jadi penyebab suku bunga bank naik itu ulah pemerintah sendiri. Kalau SUN banyak maka suku bunga tak akan turun. Apakah pemerintah tak paham ini?” cetusnya.

Pemerintah Jokowi, menurut Faisal, orang yang hanya ingin hasil tapi prosesnya tak peduli. “Dia rusak pondasi sektor keuangan dalam negeri. Bahkan tak segan-segan untuk memanggil Gubernut BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar suku bunga bisa diturunkan.”

Akhirnya BI bisa diintervensi. Dan harus turunkan suku bunga acuan berkali-kali. Suku bunga turun tapi rupiah jadi korban, anjlok terus karena suku bunga turun, kata dia.

Bank BUMN juga dipaksa agar suku bunga turun jadi 7% untuk membiayai infrastruktur. “Ini jelasngaco. Apalagi infrastrukturnya jugangaco. Emang bank BUMN itu cuma urusi LRT saja?” kritik Faisal.

Langgam Bersama

Para bankir menilai upaya menurunkan suku bunga kredit di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh kalangan perbankan saja. Pemerintah juga diminta berkontribusi mendorong pemangkasan suku bunga kredit.

Salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menurunan suku bunga pinjaman adalah dengan menurunkan kupon ataurateobligasi jangka panjang.

“Artinya, kalau pemerintah mengeluarkan obligasi denganrateyang tinggi itu kan berarti mempengaruhi suku bunga deposito juga yang kita tawarkan,” ujar Direktur Utama BNI Achmad Baiquni beberapa waktu lalu.

Menurut Baiquni, bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besaran biaya dana (cost of fund) yang komponennya terdiri dari bunga pinjaman, biayaoverhead, hingga premi risiko.

Bunga deposito bank biasanya akan berada di atas tingkat pengembalian (return) obligasi jangka panjang, misal Surat Utang Negara (SUN) bertenor 10 tahun. Produk ini merupakan investasi bebas risiko (risk-free) karena dijamin oleh negara.

Logikanya adalah kalau orang punya uang, dia taruh di bank yang bukanrisk-freekarena bank ada risikonya ada yang bisa tutup, ada yang bisa rugi. Bunga (deposito)-nya dia harus di atasrisk-free rate. Dengan demikian,cost of fundsuatu negara akan mengikutirisk-free ratenegara itu.

Risk-free rateIndonesia memiliki peluang untuk turun, mengingat adanya penurunan tingkat inflasi.Risk-free rateitu memiliki peluang untuk turun karena inflasi Indonesia sudah turun danrating(investasi) Indonesia juga sudah naik.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Nomor Kep-1 /Pr/2016 Tentang Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2016, kupon SUN seri FRO056 yang jatuh tempo pada 15 September 2026 adalah 8,375%.

Dengan demikian, kalau situasi bunga bank dipaksa turun, sementara bunga obligasi tetap tinggi, sama artinya pemerintah, BI dan OJK hendak ramai-ramai membunuh industri perbankan. Kesadaran inilah yang harus dipahami untuk industri perbankan yang lebih baik di kemudian hari. (www.nusantara.news)

BERITA TERKAIT

Pelindo IV Siap Rilis Obligasi Rp 5 Triliun - Danai Proyek MNP

NERACA Jakarta – Danai percepatan pembangunan proyek Makassar New Port (MNP), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berencana melepas obligasi sebesar…

PT Pan Brothers Berencana Rilis Obligasi - Genjot Kapasitas Produksi

NERACA Jakarta – Danai belanja modal tahun ini yang dianggarkan sebesar US$ 30 juta, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) bakal…

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah provinsi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Jaga Pilkada Tanpa Isu SARA

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Indonesia adalah  negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dapat diartikan…

Database, Media Sosial dan KPP E-Commerce

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Basis data (database) adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam…

Sengketa Asuransi, Selesaikan di BMAI

Oleh: Irvan Rahardjo Jakarta – Kasus penetapan petinggi asuransi menjadi tersangka pidana dalam kasus penolakan klaim asuransi beberapa waktu yang lalu…