NERACA

Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi Rp29,9 triliun pada 21 Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (8/12), mengatakan pembahasan mengenai proyek tersebut telah berlangsung dalam 10 minggu terakhir melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. "Kami siapkan 'financial closing' tanggal 21, 22 bulan ini. Pencairan dana untuk Adhi Karya 15 Januari 2018," katanya.

Luhut meyakinkan setelah melalui pembahasan panjang, proyek LRT Jabodebek disebutnya jauh lebih efisien. Proyek infrastruktur yang tidak penuh dibiayai oleh negara itu disebut dia justru menghasilkan penghematan di sana sini. “Tingkat pengembalian (IRR) kira-kira 8,9 persen. Dengan TOD (Transit Oriented Development) semua proyek tetap IRR sekitar 11 persen atau sekitar itu,” katanya.

Dari total investasi sebesar Rp29,9 triliun, pemerintah memberikan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun dan PMN kepada KAI sebesar Rp7,6 triliun. Adhi Karya yang melakukan "right issue" (penerbitan saham baru) dan investasi dalam pembangunan proyek mampu menghimpun Rp4,2 triliun. Sedangkan KAI sebagai investor melakukan pinjaman kepada perbankan sebesar 18,1 triliun untuk jangka waktu 17 tahun.

Pembiayaan dari perbankan akan dilakukan oleh tiga bank pemerintah yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI serta dua bank swasta yakni BCA dan CIMB Niaga. Ada pun Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masuk sebagai lembaga pembiayaan dan pengatur. "Pembagian sedang kami hitung karena tadinya kan Rp23 triliun, sekarang menjadi Rp18 trilliun pembiayaannya," kata Direktu Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.

Ia mengemukakan pinjaman tersebut akan dibagi ke tiga perbankan pemerintah dengan porsi sekitar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun dengan bunga 8,25 persen. Perbankan swasta sendiri telah komitmen untuk menggelontorkan dana. "Ini untuk pembiayaan depo dan TOD bagi Adhi Karya. Jadi ada dua sindikasi, untuk KAI dan untuk depo serta TOD Adhi Karya," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan untuk menjaga agar proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dikerjakan sesuai rencana dan tata kelola yang baik sehingga bebas dari korupsi. Ia menyebutkan hal itu penting lantaran sejumlah proyek infrastruktur sering dianggap sebagai ranah yang tidak sehat dan rawan dikorupsi.

"Kita berharap BUMN ini bisa menjalankan secara baik sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik. Kita juga menekankan di dalam proses ini adalah tidak ada korupsi, sehingga ini menimbulkan 'image' yang baik terhadap Republik Indonesia dalam menjalankan proyek infrastruktur yang selama ini sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat," katanya pula.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyambut baik proyek yang menggabungkan pembiayaan komersial dengan anggaran negara serta jaminan pemerintah dalam proyek tersebut karena membuat perusahaan lebih efisien. "Biaya proyek ini lebih efisien dan lebih sehat untuk perusahaaan, dalam hal ini KAI dan Adhi Karya," katanya pula.

Menteri Perhubungan Budi Karya berharap format pembiayaan baru yang tidak seluruhnya ditanggung pemerintah itu akan dapat diterapkan di wilayah lain seperti di Sulawesi Selatan, Surabaya, dan Bandung. "Sekarang BUMN, bukan tidak mungkin ada kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Kami gembira dengan format baru yang digunakan ini," katanya.