Bappenas : Penderita Gizi Buruk Turun 11% - Dalam 5 Tahun

Terkait Pertumbuhan Nasional

Bappenas : Gizi Anak Indikator Daya Saing Ekonomi

Jakarta-Status gizi anak merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menjelaskan hal itu karena status gizi anak mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomi.

”Perlu kita pahami bersama bahwa permasalahan aksesibilitas pangan penduduk sangat terkait dengan tingkat pendapatan penduduk pada satu sisi dan harga pangan di sisi lainnya,” kata Armida saat launching rencana aksi nasional pangan dan gizi (RAN-PG) tahun 2011-2015 di kantornya, Senin (28/2). Karena itu, lanjut Armida upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan stabilitas harga, termasuk di dalamnya penguatan logistik pangan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat aksesibilitas pangan penduduk.

Menurut dia rendahnya aksesibilitas pangan mengancam penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman di tingkat rumah tangga. ”Keadaan ini pada akhirnya akan berdampak pada semakin beratnya masalah kurang gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak,” ucapnya.

Data BPS tahun 2009 mengungkapkan jumlah penduduk rawan pangan, yaitu penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1.400 kilokalori per orang dalam setiap harinya memcapai 14,47 %. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2008, yaitu 11,07 %.

Namun demikian, kata Armida, Indonesisa telah berhasil menurunkan angka kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun (balita) dari 28 % pada tahun 2005 menjadi 17,9 % pada tahun 2010. ”Penurunan angka kekurangan gizi pada anak balita harus terus dilakukan agar Indonesia dapat mencapai target MDG pada tahun 2015, yaitu sebesar 15,5%,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Armida, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015 yang bertujuan untuk memberikan panduan yang tepat bagi segala pihak untuk melakukan pembangunan gizi secara nasional. ”Rencana aksi ini bertujuan untuk menjadi panduan untuk melaksanakan pembangunan gizi dan pangan bagi institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta danpelaku lainnya,” jelasnya.

Armida menerangkan, kebijakan pangan dan gizi ini disusun dengan menggunakan pendekatan lima pilar pembangunan yakni, perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat serta kelembagaan pangan dan gizi.

Dia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan rencana aksi jangka menengah dalam menjaga ketahanan pangan nasional yaitu ekstensifikasi lahan di luar Jawa seperti perluasan di Merauke. Selain itu juga program intensifikasi denga cara meningkatkan produktifitas pertanian dari lahan yang tersedia saat ini. ”Untuk kedua program ini diperlukan investasi, infrastruktur dan dukungan teknologi sehingga diharapkan kita punya ketahanan pangan. Kalaupun ada gejolak pangan misalkan kenaikan harga pangan di pasar dunia, kita nggak terlalu berimbas,” ucapnya.**ruhy

BERITA TERKAIT

Bisnis Semen Masih Lesu - Semester Satu, Penjualan SMGR Turun 4,86%

NERACA Jakarta- Lesunya penjualan semen di semester pertama 2019, dirasakan betul bagi produsen semen. Salah satunya PT Semen Indonesia (Persero)…

Usaha Kecil - Keterlibatan Sektor UKM dalam Rantai Nilai Global Masih Rendah

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan bahwa keterlibatan sektor usaha kecil menengah (UKM)…

RI-Turki Sepakat Selesaikan Perjanjian Komprehensif Tahun Ini

NERACA Jakarta – Indonesia dan Turki sepakat menyelesaikan perjanjian komprehensif ekonomi atau Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) tahun 2019…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LG Kampanyekan Teknologi TrueSteam

  NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Bekasi…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…