Ombudsman: Susun Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

Ombudsman: Susun Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

NERACA

Jakarta - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dadan S. Suharmawijaya mendesak Pemerintah untuk segera menyusun mekanisme distribusi gas elpiji tiga kg, agar tepat sasaran.

"Pemerintah harus menyiapkan mekanisme yang lebih komprehensif. Jadi subsidinya bukan pada barang, tetapi pada kelompok masyarakat pengguna," ujar Dadan di Jakarta, Jumat (8/12).

Melalui keterangan tertulisnya, dia menyatakan, distribusi elpiji tiga kg atau lebih dikenal sebagai "gas melon" itu sejak awal sudah menjadi problem, karena subsidi atas barang kerap diterima kelompok yang tidak berhak.

Bahkan, bukan hanya diterima keluarga mampu, namun juga para spekulan, lanjutnya. Akibatnya, ketika BBM itu sampai ke tangan keluarga miskin, harganya meningkat tajam karena sudah melalui rantai distribusi yang lebih panjang."Itulah sebabnya, terkait proses penentuan mekanisme distribusi tepat sasaran, Pemerintah juga harus melakukan identifikasi secara benar dan akurat," ujar dia.

Terlebih, lanjut dia, karena terdapat dua kelompok pengguna gas melon yakni keluarga miskin serta kelompok usaha kecil atau informal. Kelompok usaha kecil tersebut, menurut Dadan, sangat rentan tidak teridentifikasi, karena bisa jadi, meski tidak termasuk keluarga miskin,dilihat dari sisi usaha, mereka mungkin termasuk sektor usaha yang harus diberi subsidi.

"Oleh karena itu, harus ada pendataan yang betul. Ini 'PR' (pekerjaan rumah) Pemerintah, untuk segera memetakan dengan tepat, benar, dan cepat. Jadi harus ada survei, sebenarnya siapa 'end user-nya' (penggunanya)," kata dia.

Terkait hal itu pihaknya mengingatkan, Pemerintah agar melakukan kerja sama lintas sektoral, misalnya antara Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah. Bahkan, tambah dia, jika diperlukan, Pemerintah juga bisa merangkul berbagai paguyuban pedagang sektor informal, terutama untuk menentukan siapa saja pengguna subsidi tersebut.

"Kalau semua UKM terregistrasi di Kantor Perizinan dan sebagainya, sudah terdaftar sebagai UKM atau sektor informal, itu akan memudahkan. Bahkan, Pemerintah juga bisa merangkul paguyuban PKL dan mempergunakan data mereka," ujar dia.

Oplosan 

Sementara itu, mantan Ketua DPR Marzuki Alie juga mendesak Pemerintah agar subsidi gas melon diberikan tepat sasaran, karena banyak keluarga mampu yang justru berlomba mendapatkan elpiji tiga kg tersebut."Yang terjadi kan seperti itu. Banyak pengoplosan, banyak rumah makan besar pakai gas melon, sehingga perhitungan kuota untuk memenuhi keluarga miskin tidak terpenuhi. Itu semua karena tidak tepat sasaran," kata dia.

Marzuki menyatakan sependapat terhadap pencabutan subsidi atas barang dan digantikan subsidi langsung kepada masyarakat, karena melalui cara ini, selain subsidi bisa tepat sasaran, juga untuk mengurangi disparitas harga yang rawan terhadap praktik pengoplosan.

Mengenai mekanisme pemberian subsidi langsung tersebut, kata Marzuki, bisa dikaitkan dengan data lain, seperti Kartu BPJS dan juga data penerima BLT. Kartu BPJS bisa dipergunakan, terutama kepada mereka yang iurannya juga disubsidi Pemerintah."Mekanisme itu bagus, tetapi datanya juga harus akurat," kata dia.

Selain pengalihan subsidi langsung, menurut Marzuki, yang juga bisa dilakukan adalah melalui kendali distribusi, dalam hal ini, sebaiknya peran agen kembali diluruskan agar gas melon tidak dilepas begitu saja ke pasar.

"Dari agen sudah ketahuan, siapa saja yang berhak menerima. Jika mekanisme ini sesuai aturan, maka sudah selesai. Tidak harus mengecek ke masyarakat, karena agen-agen itu yang mengatur penjualan," ujar dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Imunisasi Investasi Guna Tingkatkan IPM

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu menyebut bahwa imunisasi merupakan investasi termurah bagi anak,…

Ramadhan Jadi Kesempatan Perkuat Toleransi Antarumat

NERACA Jakarta - Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, KH. Bukhori Sail Attahiri, mengatakan bulan Ramadhan menjadi kesempatan untuk…

Pentingnya Adab dalam Menggunakan Media Sosial

NERACA Jakarta - Beberapa akademisi mengingatkan pentingnya adab, kecakapan digital, dan pemahaman mengenai keamanan digital dalam menggunakan media sosial. Dalam…

BERITA LAINNYA DI

Imunisasi Investasi Guna Tingkatkan IPM

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu menyebut bahwa imunisasi merupakan investasi termurah bagi anak,…

Ramadhan Jadi Kesempatan Perkuat Toleransi Antarumat

NERACA Jakarta - Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, KH. Bukhori Sail Attahiri, mengatakan bulan Ramadhan menjadi kesempatan untuk…

Pentingnya Adab dalam Menggunakan Media Sosial

NERACA Jakarta - Beberapa akademisi mengingatkan pentingnya adab, kecakapan digital, dan pemahaman mengenai keamanan digital dalam menggunakan media sosial. Dalam…