BUMN Tersandera Proyek

Menurut analisis makro ekonomi yang dilakukan LPEM FEB-UI bertema Indonesia Economic Outlook 2018 yang diuraikan mengenai keberhasilan proyek infrastruktur. Bahkan dibedah implikasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam sub tema: Paradoks Infrastruktur dan Pertumbuhan.

Dalam usaha mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintahan Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai agenda utama dan mengalokasikan anggaran besar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Meskipun secara teori infrastruktur dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan, kenyataan belum menunjukkan demikian.

Di saat alokasi anggaran infrastruktur tahun 2017 meningkat 177% dari anggaran 2014, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 hanya meningkat sedikit. Penciptaan lapangan kerja yang disebut-sebut sebagai dampak positif yang timbul dari belanja infrastruktur dan konstruksi, juga belum terlihat.

Usaha pemerintahan Jokowi untuk secara signifikan memperbaiki kondisi Infrastruktur di seluruh Indonesia didasari oleh alasan yang baik untuk mendorong dunia usaha melalui pengadaan barang publik yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi, seperti jalan, rel, bandara, pembangkit listrik dan jaringan, atau sistem irigasi.

Mengingat model pertumbuhan masa lalu, didorong oleh ekstraksi sumber daya alam, tidak dapat dipertahankan di tengah harga komoditas yang terus jauh lebih rendah dibanding awal 2000-an, diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor manufaktur dan jasa dengan membangun infrastruktur menjadi semakin penting.

Tidak hanya itu. Rencana membangun infrastruktur senilai Rp5.500 triliun ternyata berhadapan dengan keterbatasan dana. Akibatnya, dengan kewenangan yang diberikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarmo, BUMN Karya pun dipaksa mengcover sebagian biaya pembangunan 225 proyek infrastruktur, dan dampaknya sejumlah BUMN itu sekarang mulai menunjukkan pendarahan likuiditas.

Empat emiten BUMN konstruksi hingga kuartal III-2017 serempak mencatat kenaikan laba bersih. Namun peningkatan laba bersih itu tidak dibarengi dengan cash flow yang sehat. Fenomena itu terjadi lantaran gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN dalam rangka penugasan. Namun rencana itu tak dibarengi dengan kesiapan keuangan yang memadai.

Menurut catatan pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya cukup mengkafer sekitar 7% dari total kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur. Sementara, sisanya harus dibebankan kepada BUMN yang mendapat penugasan. Akhirnya, beban keuangan pada BUMN yang bersangkutan menjadi tinggi, likuiditas pun makin cekak. BUMN karya harus mencari sumber-sumber pendanaan baru lewat berbagai skema, dari mulai pinjaman perbankan, pasar modal hingga obligasi.

Akibatnya, BUMN Karya seperti tersandera proyek infrastruktur, padahal mereka adalah perusahaan publik, di mana diharapkan oleh para pemegang saham bisa membagikan dividen. Namun karena kondisi likuiditas minus, maka harapan itu pun sirna.

Kita melihat penugasan paksa itu akan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio-DER) pada perusahaan BUMN tinggi. Makin tinggi DER maka makin tinggi beban utang yang harus ditanggung perusahaan, dan pada saatnya bisa menurunkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya.

Di sisi lain, aset-aset yang dibangun belum bisa diandalkan untuk memberikan pemasukan pada keuangan perusahaan namun sudah ada penugasan lain yang menanti untuk dikerjakan dan butuh pendaan lebih besar lagi sehingga membuat BUMN-BUMN Karya mulai ‘berdarah-darah’ melakukan pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, pemerintah harus mulai mewaspadai kondisi ini karena dalam jangka panjang, dampaknya akan mulai terlihat. Bila fenomena ini tak diwaspadai sejak dini, maka tak tertutup kemungkinan BUMN-BUMN tersebut bisa gulung tikar dalam empat tahun ke depan. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Bank BUMN Minta Pengaturan Bunga Deposito

      NERACA   Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan…

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

Mengandalkan Proyek Pemerintah - WIKA Gedung Bidik Kontrak Rp 22,78 Triliun

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2019, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 22,78 triliun…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…

Jaga Rasio Utang Sehat

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…