Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

NERACA

Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis lembaga negara itu sudah diakui Dana Moneter Internasional (IMF). "Presiden tidak pernah intervensi data BPS sekecil apa pun," tegas Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono, kepada pers di Bogor, Sabtu (9/12).

Dia mencontohkan, Kepala BPS sering diminta memaparkan realisasi angka pertumbuhan sektoral, baik yang mengalami perlambatan maupun yang tumbuh cepat di Sidang Kabinet. Namun, atas hasil perhitungan BPS, Presiden Jokowi diakui tidak pernah menegur Kepala BPS. "Kalau ada pertumbuhan sektoral yang melambat, Presiden tidak menegur Kepala BPS. Tapi menegur menteri-menteri yang membawahi sektor tersebut," ujarnya.

Adi menjelaskan, sebelum merilis sebuah data, misalnya pertumbuhan ekonomi nasional, pejabat BPS yang berwenang, termasuk pegawai bekerja sesuai tahapan. "Kalau menentukan 5,02 atau 5,03%, beda 0,1% saja proses perdebatan luar biasa dengan subject matter. Kepala BPS jika mau mengumumkan data bahkan sampai tidak tidur karena perlu merangkum dinamika di lapangan. Bahkan sebelum pengumuman jam 11.00 WIB, dua jam sebelumnya harus me-review paparan," ujarnya.

Menurut Adi, data inflasi dan ekspor impor yang dilaporkan BPS setiap bulan dan pertumbuhan ekonomi kuartalan merupakan yang tercepat di dunia. Kualitas data resmi pertumbuhan ekonomi yang diolah BPS pun mendapat pengakuan akurat dari IMF. "Kita merilis data jadi yang tercepat di dunia. Setiap enam bulan dicek, dan data pertumbuhan ekonomi kita telah mendapatkan sertifikat dari IMF, bahwa data kita akurat," ujarnya.

BPS pada hakikatnya berkomitmen independen atas data yang dihasilkan, termasuk inflasi, kinerja ekspor impor, serta pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu, bukan saja integritas lembaga yang hancur, tapi juga akan membahayakan Indonesia.

Pada bagian lain, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati menuturkan pengalamannya saat melaporkan rutin data realisasi pertumbuhan ekonomi kepada publik. Capaian tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga mengakibatkan pasar modal dan pasar uang terkontraksi.

"Dua tahun lalu sehabis rilis Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, saya nangis. Ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi kita 4,8%, tapi kami umumkan 4,6% berdasarkan data. Ada selisih 0,2% yang membuat harga saham berjatuhan, kurs rupiah terjun bebas," ujarnya.

Lantas Sri mengaku, sempat dihubungi para pemodal atau investor yang kecewa dengan data realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Pemodal bilang ke saya, kenapa sih BPS tidak mau berbohong sedikit saja. Saya katakan tidak bisa, karena kami perlu menjaga independensi data maupun lembaga," ujarnya.

Dia beralasan, jika data maupun institusi BPS diintervensi oleh sekelompok orang, maka bukan hanya kredibilitas dan nama baik BPS yang akan tercoreng, tapi juga membahayakan Indonesia. "Kalau sampai kami kena intervensi, bukan cuma BPS yang jatuh, Indonesia juga bisa bahaya. Kurs bisa jatuh, ngeluarin obligasi tidak dipercaya investor. Presiden dan Menteri saja tidak akan intervensi kami, karena perlu dijaga independensinya," tegas Sri.

Kisah lainnya, Sri mengakui, pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartalan yang pernah maju atau lebih cepat menjadi tanggal 2. Akibat hal itu, BPS mendapat serbuan surat elektronik dari negara lain yang mempertanyakan ekonomi Indonesia.

Sensus Penduduk 2020

BPS juga ‎akan menggelar Sensus Penduduk (SP) pada 2020. Survei nasional itu akan menjangkau 270 juta penduduk di seluruh wilayah Indonesia dan pertama kalinya akan menggunakan data administrasi kependudukan (e-KTP) yang dikeluarkan Kemendagri.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, ‎dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS wajib menyelenggarakan Sensus Penduduk setiap 10 tahun sekali dan dilaksanakan pada tahun berakhiran nol. Sensus Penduduk 2020 merupakan SP ke-7 sejak pertama kali digelar pada 1961.

"SP memotret terkini dan masalah yang dihadapi bangsa ini. Data paling utama dari SP, antara lain vertilitas, mortalitas, dan migrasi yang berguna untuk mengambil kebijakan dalam upaya pengendalian jumlah penduduk, penyediaan sarana pemukiman, sanitasi, dan pendidikan," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Kecuk mengatakan, dalam Sensus Penduduk pada 2020, BPS akan pertama kalinya menggunakan data administrasi kependudukan dari Kemendagri, selain memakai metode tradisional. Hal ini sesuai rekomendasi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

"Kami akan sesuaikan cakupan sebagaimana rekomendasi PBB supaya BPS tidak hanya menggunakan metode tradisional dalam SP, tapi juga data administrasi penduduk Kemendagri. Jadi perpaduan registrasi penduduk dan pendataan sensus, ini pertama kalinya," ‎tutur Kecuk. mohar

BERITA TERKAIT

Presiden Hadir di HPN 2018 dan Proyek Nasional Siap Diresmikan

  NERACA Jakarta - Presiden Jokowi akan berada di Padang untuk acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) pada 8 dan…

Investor Saham di Sulawesi Utara Tidak Panik

Investor di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak terpengaruh dengan runtuhnya selasar gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin…

YLKI: MA Tidak Melihat Data Soal Sepeda Motor

YLKI: MA Tidak Melihat Data Soal Sepeda Motor NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perkuat Regulasi Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

NERACA Jakarta – Regulasi yang ada dinilai harus benar-benar diperkuat dalam rangka mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi…

PROSPEK EKONOMI MULAI MEMBAIK - Pimpinan Daerah Akan Dipanggil Presiden

Jakarta- Untuk mewujudkan percepatan proses perizinan yang terintegrasi (single submission), Presiden Jokowi akan memanggil semua pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pekan…

Waspadai Bitcoin Sarana Pencucian Uang

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai perkembangan Bitcoin dan Fintech di Indonesia. Pasalnya, muncul dugaan jika mata uang…