Penyelesaian Obligor BLBI Secara Komprehensif dan Adil

Oleh: Hario Wangsanegara, Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UI

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sepertinya tidak perlu diragukan lagi bagi semuastakeholdersdi negeri ini. Apalagi dalam butir kelima Pancasila disebutkan secara tegas “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan ini bisa terwujud jika pemerintah tetap konsisten menyelesaikan semua komitmennya, termasuk diantaranya menuntaskan utang obligor penerima fasilitas BLBI di masa lalu secara komprehensif dan adil bagi semua pihak.

Apalagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertekad terus mengejar 22 obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya. Kemenkeu pun tengah mencari terobosan baru demi kembalinya uang negara yang dipinjamkan kepada para pemilik bank pada saat terjadi krisis 1998 silam.

Menurut Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II Kemenkeu Suparyanto, pasca Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Lembaga penerusnya yakni PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyelesaikan masa tugasnya, aset-aset terkait BLBI dikelola oleh DJKN Kemenkeu. “Prinsipnya kalau memang ada yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan tagih. Kami akan kejar sampai kapanpun,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/12).

Namun persoalan menjadi menarik perhatian publik, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali salah satu kasus BLBI yang menyangkut Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, yang sebelumnya telah memiliki Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan Pemerintah Indonesia.

SKL merupakan keputusan lembaga negara yang seharusnya dihormati semua pihak termasuk KPK. Aneh rasanya, jika SKL yang merupakan keputusan negara kini dicoba dianulir terus-menerus. Dan mengapa hanya Sjamsul Nursalim sendirian yang diincar oleh KPK? Sedangkan penerima SKL lainnya seperti Anthony Salim (Salim Grup) Rp 52,72 triliun (Maret 2004) dan Mohammad “Bob” Hasan (Bank Umum Nasional) Rp 5,34 triliun (April 2004), mengapa hingga sekarang belum tersentuh oleh KPK?

Berawal dari penetapan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017 oleh KPK, semula dianggap sebagai “obat mujarab” buat melanjutkan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Banyak media massa saat itu terperanjat, dan ekspektasi masyarakat terlihat meningkat, karena penetapan tersangka kasus BLBI ini dipandang sebagai sebuah langkah maju untuk membuka semua kasus BLBI.

Sejak itu KPK semakin rajin pula memanggil saksi-saksi. Satu hal yang mereka persoalkan, yakni proses persetujuan pemberian surat keterangan lunas (SKL) obligor BLBI. Pasalnya, hasil audit BPK maupun auditor internasional PriceWaterhouse dianggap belum menyakinkan pemerintahan Jokowi saat ini.

Tanpa bermaksud mengesampingkan semangat pemberantasan korupsi di negeri ini, namun upaya KPK menggali kembali kasus yang telah lama mengendap ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan. Utamanya, kenapa yang total jadi sorotan hanya satu obligor (BDNI) saja, padahal obligor lainnya seolah dibiarkan melenggang bebas setelah mengantungi SKL.

Kita tentu ingat sejarah dulu, bahwa BPPN sebenarnya juga memberikan putusan sama terhadap 21 obligor lainnya. Di antaranya Hendra Liem sebagai pemilik Bank Budi Internasional, The Ning King dari Bank Dana Hutama, Sudwikatmono dari Bank Subentra dan Bank Surya, Ibrahim Risjad selaku pemilik Bank Risjad Salim International, serta Soedono Salim dengan Bank Central Asia (BCA)-nya.

Kemudian ada sejumlah nama terkenal lainnya seperti Siti Hardijanti Rukmana selaku pemilik Yakin Makmur Bank, Hashim Djojohadikusumo dengan Bank Papan Sejahtera-nya, juga Nirwan Bakrie selaku pemilik Bank Nusa Nasional dan Muhammad “Bob” Hasan dengan Bank Umum Nasional. Bagaimana dengan mereka? Bukankah pemerintah punya semua data 'ajaib' soal harta-harta mereka dan BLBI yang mereka rasakan juga?

Saat itu penyelesaian pembayaran BLBI dilakukan dengan tiga skema. Inti dari skema-skema hasil pembahasan pemerintahan BJ Habibie dengan IMF waktu itu adalah mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham, atau pemilik bank. Terhadap mereka yang dinilai mampu membayar BLBI yang diterimanya, termasuk BDNI, pemerintah menetapkan skema MSAA, sesuai audit Pricewater house-Coopers dan Lehman Brothers. Penilaian terhadap kemampuan para penerima kucuran dana ini bukan cuma oleh BPK. Ada Danareksa, Bahana Sekuritas yang melengkapi dua auditor internasional itu, mendampingi BPK.

Komitmen Negara

Hasil audit di tengah proses pembayaran, juga oleh BPK bersama tim 'pembantu' itu. Hasilnya menyebutkan aset yang diserahkan sudah sesuai dengan utang BLBI BDNI. Dengan kenyataan ini, tentu cukup mengherankan jika hanya BDNI yang diusut oleh KPK. Lihat fakta perjanjian MSAA itu sendiri ditandatangani pada 25 Mei 1999, dan proses selanjutnya, Kepala BPPN yang dipimpin Syafruddin saat itu memberikan SKL pada April 2004. Penerbitan SKL itu dilakukan sebelum masa tugas Badan ini berakhir pada 30 April 2004, serta dikuatkan lewat Keppres Nomor 15/2004 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Yang perlu diperhatikan lagi, semua kebijakan dan skema di atas didasarkan bahkan pada UU No 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional, dan petunjuk teknis dalam Inpres No 8/2002, serta payung politik dua Tap MPR; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR tahun 2002 dan TAP MPR Nomor X/MPR tahun 2001 untuk penyelesaian di luar pengadilan.

Anehnya lagi, semua dasar hukum dan payung politik yang disebutkan tersebut hingga saat ini tidak ada yang dibatalkan, atau dicabut, atau diamendemen. Juga UU No 25/2000 menegaskan debitur yang telah menandatangani dan memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum. Waktu itu Inpres No 2 Tahun 2002 juga menyatakan, debitur yang kooperatif dalam melaksanakan perjanjian perlu diberikan kepastian hukum.

"Kita harus tahu bahwa sebagai auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memeriksa semua proses penyelesaian BLBI hingga dikeluarkannya SKL. BPK secara resmi sudah mengeluarkan "Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)" dalam rangka pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional, No 34G/XII/11/2006 Tanggal 30 November 2006, Setebal 212 halaman," ujar Deni Daruri, President Center for Banking Crisis (CBC) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Deni adalah pengamat perbankan yang mengikuti semua perjalanan pengucuran BLBI dan penyelesaiannya melalui MSAA, MRNIA dan APU hingga dikeluarkannya SKL.

Menurut Deni, hasil pemeriksaan BPK itu menyatakan bahwa SKL layak diberikan kepada para pemegang saham. Di antaranya Sjamsul Nursalim, Salim Group, Ibrahim Risjad, M Hasan, Sudwikatmono. Alasannya, karena mereka telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan-perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

Produk lembaga negara tersebut sesuai konsitusi sudah diserahkan BPK kepada DPR sebagai laporan pemeriksaan keuangan negara. Apabila sekarang ada pihak yang menilai ada penyimpangan atas dikeluarkannya SKL, menurut Deni, sebaiknya membaca laporan BPK yang final dan mengikat.

"Saya mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi. Namun itu harus dilakukan dengan benar dan tidak menabrak aturan yang ada. Kalau ada pihak yang begitu saja menafikan hasil pekerjaan BPK dan DPR, maka kita sebenarnya bukan sedang memberantas korupsi, tetapi sedang merusak tatanan kehidupan bernegara," ujar Presdir CBC saat itu.

Agar tidak terjadi salah kaprah dalam penegakan hukum, Deni mengajak semua pihak untuk mengetahui secara benar duduk perkara persoalan BLBI yang bermula dari krisis keuangan 1997. Krisis dahsyat yang baru pertama kali terjadi di Indonesia itu membuat pemerintah berada dalam kesulitan. Saat itu depresiasi rupiah yang hingga mencapai lebih dari 700 persen membuat para pengusaha tiba-tiba terbebani oleh utang yang membengkak sampai tujuh kali lipat lebih.

Demi menyelamatkan sistem pembayaran nasional, atas dorongan IMF pemerintah menyuntikan dana BLBI kepada perbankan nasional untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, minus 14 persen.

Para pemengang saham yang banknya menerima BLBI, Pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui penyelesaian diluar pengadilan (out of court settlement). Pilihan ini ditempuh pemerintah karena secara yuridis posisi negara lemah. Sebab berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada modal yang disetorkan.

Tanggung jawab pemegang saham itu pun harus dibuktikan melalui pengadilan yang prosesnya memakan waktu lama. Terlebih lagi terjadinya hal ini disebabkan oleh krisis yang merupakan force majeur, tidak ada pihak yang dapat disalahkan.

Ketika MSAA disepakati oleh pemerintah dan pemegang saham, pemerintah kemudian memberikan"Release and Discharge"kepada pemegang saham. Dengan surat tersebut pemerintah menjamin dan membebaskan para pemegang saham dari tuntutan hukum apapun di kemudian hari berkaitan dengan penyelesaian BLBI.

Untuk memperkuat komitmen pemerintah, negara juga mengeluarkan lagi Ketetapan MPR No.8/2000, UU Propernas No. 25/2000, dan Ketetapan MPR No. 10/2001 yang intinya menugaskan kepada Presiden untuk konsisten menjalankan PKPS dalam penyelesaian MSAA, MRNIA, dan APU. Patut diketahui, bahwa semua produk hukum tersebut sampai sekarang belum dicabut.

BERITA TERKAIT

Database, Media Sosial dan KPP E-Commerce

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Basis data (database) adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam…

BUMD dan Swasta di NTB Didorong Go Public

NERACA Mataram – Perbanyak jumlah emiten di pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) aktif melakukan roadshow dan edukasi pasar…

Pilkada Berintegritas, Masyarakat Cerdas, dan Pemimpin Berkualitas

Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia Beberapa hari yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Jaga Pilkada Tanpa Isu SARA

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Indonesia adalah  negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dapat diartikan…

Database, Media Sosial dan KPP E-Commerce

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Basis data (database) adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam…

Sengketa Asuransi, Selesaikan di BMAI

Oleh: Irvan Rahardjo Jakarta – Kasus penetapan petinggi asuransi menjadi tersangka pidana dalam kasus penolakan klaim asuransi beberapa waktu yang lalu…