Penerimaan Pajak Ditaksir Hanya 90%

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memperkirakan pencapaian target pajak hingga akhir tahun 2017 hanya terealisasi sekitar 90 persen. "Saya perkirakan pencapaian pajak 90 persen itu sudah bagus, karena pencapaian sampai akhir November 2017 baru sekitar 80 persen," kata Mukhammad Misbakhun saat menjadi pembicara pada Forum Olimpiade Pajak Pasca Tax Amnesty seperti dikutip melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (7/12).

Menurut Misbakhun, Dirjen Pajak yang baru, Robert Pakpahan harus melakukan eksekusi-eksekusi atas putusan akhir yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Misbakhun juga berharap Dirjen Pajak dan jajaran terus memonitor dan mengeksekusi wajib pajak dan korporasi yang belum membayar pajaknya di akhir tahun. "Biasanya banyak kewajiban di akhir tahun yang harus diselesaikan," katanya.

Terkait kewajiban yang harus dibayarkan, Misbakhun mencontohkan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang jatuh tempo pada bulan Oktober-November yang dibayar di bulan Desember. Politisi Partai Golkar ini memperkirakan, meskipun realisasi target pajak sangat sulit mencapai 100 persen, tapi capaian hingga 90 persen sudah merupakan angka aman.

Menurut dia, secara natural terjadi "spanding" yang tidak terlalu jauh, karena realisasi belanja sekitar 93-94 persen. Mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI), menurut Misbakhun, ada dua keinginan Pemerintah yakni melakukan penukaran data nasabah perbankan WNI di luar negeri serta kewajiban untuk menyerahkan data orang asing yang mempunyai rekening di Indonesia pada negara mereka masing-masing. "Ada perjanjian bersifat multilateral dan harus didalami dalam perjanjian bilateral," katanya.

Pada saat yang sama, kata dia, Ditjen Pajak memperoleh hak untuk mendapatkan data di beberapa bidang perbankan, meliputi perbankan syariah, pasar modal, bursa berjangka, dan asuransi. Menurut Misbakhun, data-data informasi keuangan ini penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, apakah orang yang mempunyai dan melapor surat pemberitahuan (SPT) pajak sudah benar. "Melaporkan semua data keuangan mereka yang dimiliki di pasar modal, perbankan, bursa berjangka dan asuransi. Semuanya terbuka. Sudah tidak ada lagi rahasia untuk urusan perbankan, asuransi, pasar modal di bidang perpajakan," katanya.

BERITA TERKAIT

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar - Sepanjang 2017

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar Sepanjang 2017 NERACA  Sukabumi - Sepanjang tahun 2017, jumlah retribusi pajak perizinan…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…

Tahun 2018, Simalakama Pajak di Tahun Pilkada

Oleh: Anang Purnadi, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Selamat datang 2018, tahun baru, tahun politik. Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan pemilihan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data…

Ekonomi 2018 Diprediksi Mampu Tumbuh Minimal 5,1%

      NERACA   Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai…

Indonesia Masih Membutuhkan Banyak Kapal - Taiwan International Boat Show 2018

    NERACA   Jakarta – Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, nyatanya masih membutuhkan banyak kapal dalam rangka aksesibilitas…