Penerimaan Pajak Ditaksir Hanya 90%

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memperkirakan pencapaian target pajak hingga akhir tahun 2017 hanya terealisasi sekitar 90 persen. "Saya perkirakan pencapaian pajak 90 persen itu sudah bagus, karena pencapaian sampai akhir November 2017 baru sekitar 80 persen," kata Mukhammad Misbakhun saat menjadi pembicara pada Forum Olimpiade Pajak Pasca Tax Amnesty seperti dikutip melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (7/12).

Menurut Misbakhun, Dirjen Pajak yang baru, Robert Pakpahan harus melakukan eksekusi-eksekusi atas putusan akhir yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Misbakhun juga berharap Dirjen Pajak dan jajaran terus memonitor dan mengeksekusi wajib pajak dan korporasi yang belum membayar pajaknya di akhir tahun. "Biasanya banyak kewajiban di akhir tahun yang harus diselesaikan," katanya.

Terkait kewajiban yang harus dibayarkan, Misbakhun mencontohkan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang jatuh tempo pada bulan Oktober-November yang dibayar di bulan Desember. Politisi Partai Golkar ini memperkirakan, meskipun realisasi target pajak sangat sulit mencapai 100 persen, tapi capaian hingga 90 persen sudah merupakan angka aman.

Menurut dia, secara natural terjadi "spanding" yang tidak terlalu jauh, karena realisasi belanja sekitar 93-94 persen. Mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI), menurut Misbakhun, ada dua keinginan Pemerintah yakni melakukan penukaran data nasabah perbankan WNI di luar negeri serta kewajiban untuk menyerahkan data orang asing yang mempunyai rekening di Indonesia pada negara mereka masing-masing. "Ada perjanjian bersifat multilateral dan harus didalami dalam perjanjian bilateral," katanya.

Pada saat yang sama, kata dia, Ditjen Pajak memperoleh hak untuk mendapatkan data di beberapa bidang perbankan, meliputi perbankan syariah, pasar modal, bursa berjangka, dan asuransi. Menurut Misbakhun, data-data informasi keuangan ini penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, apakah orang yang mempunyai dan melapor surat pemberitahuan (SPT) pajak sudah benar. "Melaporkan semua data keuangan mereka yang dimiliki di pasar modal, perbankan, bursa berjangka dan asuransi. Semuanya terbuka. Sudah tidak ada lagi rahasia untuk urusan perbankan, asuransi, pasar modal di bidang perpajakan," katanya.

BERITA TERKAIT

Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak dengan AEOI

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang…

321 Ribu Wajib Pajak Badan Telah Laporkan SPT

      NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan sebanyak 321 ribu Wajib Pajak Badan sudah…

BPKD Kota Sukabumi Kumpulkan Rp13 miliiar dari Pajak - Sampai Semester Pertama

BPKD Kota Sukabumi Kumpulkan Rp13 miliiar dari Pajak Sampai Semester Pertama NERACA Sukabumi - Sampai dengan triwulan pertama jumlah pajak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penerbitan Surat Berharga Perpetual, Bappenas Apresiasi OJK

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk…

Pembatasan Transaksi Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi

      NERACA   Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi…

Aspira Ikut Tingkatkan Kompetensi SMK - SMK Sales Award 2018

  NERACA   Jakarta - Dalam rangka mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi siswa/i SMK Kompetensi Keahlian…