NERACA

Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan Holding BUMN Migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018. "Setelah Holding BUMN Industri Pupuk, Holding BUMN Industri Semen dan Holding BUMN Industri Pertambangan, selanjutnya dalam waktu dekat segera terwujud Holding BUMN Migas," kata Rini Soemarno, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (7/12).

Menurut Rini, pembentukan holding migas dilakukan untuk meningkatkan daya saing BUMN dalam rangka menghadapi tantangan daya saing di sektor migas. Kebutuhan gas diproyeksikan mencapai lima kali lipat di tahun 2050, ketergantungan pada impor gas, harga gas yang relatif tinggi dan ketidakseimbangan sumber gas diharapkan dapat diatasi Pemerintah di masa datang.

Dengan kombinasi keseimbangan BBM dan gas diharapkan ketahanan energi akan lebih baik. Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, skema Holding BUMN Migas terdiri atas PT Pertamina (Persero) sebagai induk holding dengan kepemilikan saham 100 persen dimiliki negara yang akan menguasai PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sebagai anak holding melalui pengalihan 57 persen kepemilikan saham.

Strategi pelaksanaan holding migas di jangka pendek yaitu "quick wins" dengan mengintegrasikan Pertamina dan PGN yang dilanjutkan sinergi operasional dan komersial di jangka menengah dan panjang. Tujuan holding BUMN Migas sudah seharusnya untuk memberikan nilai tambah kepada induk perusahaan, Pertamina dan juga kepada anak perusahaan yang baru, PGN.

"Dengan adanya holding BUMN Migas, diharapkan Pertamina akan dapat memperluas jangkauan gas kepada masyarakat dan dunia usaha dengan harga yang kompetitif," ujar Edwin. Ke depan, PGN akan menjadi tangan Pertamina dalam melaksanakan kegiatan bisnis gas dari hulu hingga hilir, termasuk transmisi dan distribusi gas alam. Selain itu, PGN sebagai anak holding Pertamina, diharapkan holding akan memiliki struktur neraca keuangan yang lebih kuat, sehingga memperlancar tugas Pertamina sebagai BUMN Energi untuk mewujudkan upaya pemerintah dalam program ketahanan energi.

Proses pembentukan holding BUMN Migas saat ini masih dalam proses. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai holding migas telah melalui proses harmonisasi. Kajian bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tentang holding pun telah dimutakhirkan dan sedang dalam proses penyelarasan final. "Diharapkan pada triwulan I tahun 2018 semua proses holding BUMN Migas akan selesai," ujarnya.

Direktur Institute For Development of Economic and Finance ( Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah perlu menjelaskan rincian rencana membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sejumlah sektor secara jelas. Enny mengungkapkan, aspek tersebut antara lain mekanisme pembentukan struktur holding dan landasan hukum, pembagian sektor dalam pelaksanaan bisnis, hingga upaya pengawasan terhadap tata kelola anak usaha dan entitas BUMN pasca holdingisasi.

“Publik harus dapat kejelasan mengenai critical point ini. Apalagi kita tahu BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis,” kata Enny. Ia menegaskan, dibutuhkan kajian yang komprehensif dalam merealisasikan holding BUMN Migas. Selain memiliki fungsi bisnis seperti umumnya, Pertamina juga harus memiliki fungsi agen pembangunan dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.

“Tapi tidak lantas anak usaha Pertamina dibolehkan untuk melakukan monopoli dan berbisnis di luar core-nya, seperti yang dikeluhkan swasta. Kita harus benar-benar menjadi ini sebagai upaya reformasi dalam rangka pembenahan Pertamina dan skema bisnisnya,” kata Enny. Oleh karenanya, ia pun meminta pemerintah transparan dan mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok dalam pelaksanaan holding BUMN Migas.