Persoalan Harga Ganjal Pertamina Serap Minyak Mentah KKKS

NERACA

Jakarta - Minat PT Pertamina (persero) untuk memborong minyak mentah dalam negeri yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) demi menjaga ketahanan energi nasional dan menekan impor minyak bakal sedikit terganjal. Pasalnya, harga minyak mentah yang diproduksi KKKS lebih mahal dibanding minyak impor.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Azwir Dainy Tara, harga minyak KKKS lebih mahal hingga mereka lebih memilih ekspor ke luar negeri dibanding menjualnya ke Pertamina. “Tidak ekonomis jika diolah di kilang Pertamina,” ujarnya di Jakarta, Selasa (31/1).

Di sisi lain, ujar Azwir, pemerintah juga tidak bisa mengeluarkan regulasi yang memaksa KKKS untuk menjual bagian minyaknya ke Pertamina. Dia juga mengatakan, sesuai kontrak bagi hasil, pemerintah dan KKKS sudah terdapat bagian minyaknya masing-masing.

“KKKS bebas menjual ke manapun. Mau ke domestik atau ekspor. Artinya, kontrak sudah menetapkan bagiannya masing-masing. Selanjutnya, minyak hasil pembagian tersebut bebas dijual pemerintah dan KKKS ke pembeli manapun,” ujarnya.

Azwir memahami bahwa produksi minyak mentah dalam negeri cenderung stagnan dan bahkan menurun, sehingga tidak mampu memenuhi seluruh kapasitas kilang Pertamina yang mencapai satu juta barel per hari. Oleh sebab itu, Pertamina harus membeli minyak mentah dari beberapa negara lain.

Maka dia meminta agar pemerintah dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BPMigas) agar aktif meningkatkan cadangan minyak, sehingga menjamin keberlanjutan tingkat produksinya. “Pertamina juga harus aktif mengeksplorasi ladang baru dan sumur tua yang dimilikinya,” katanya.

Azwir juga mengingatkan peran Pertamina harus diperkuat melalui revisi UU Migas. Menurut dia, kilang milik Pertamina yang berlokasi antara lain di Balongan, Cilacap dan Balikpapan kini mengolah minyak jenis Minas, Brent, dan Tapis. Sementara, jenis Arab Light Crude yang dibeli secara khusus dari Saudi Aramco untuk memenuhi kebutuhan Kilang Cilacap.

Alasannya, lanjut Azwir, minyak mentah jenis lainnya dari Timur Tengah yang memiliki kadar sulfur tinggi tidak sesuai dengan kilang Pertamina. Saat tertentu, minyak Minas merupakan termahal, namun lain waktu minyak Tapis dapat menjadi termahal.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun memang meminta dukungan Pemerintah untuk menyempurnakan regulasi bagi hasil minyak yang memberikan opsi kepada Pertamina untuk membeli minyak mentah bagian KKKS. Upaya tersebut sudah mendapatkan dukungan penuh BPMigas. “Tetapi memang saat ini tidak ada regulasi yang mengatur hal ini dan masih diperlukan penyempurnaan regulasi agar KKKS mau menjual minyak mentah bagiannya untuk kilang dalam negeri,” ujarnya.

Di samping telah mengirimkan surat kepada BPMigas, Harun mengatakan, juga telah mengirimkan surat permintaan pembelian minyak mentah domestik kepada seluruh KKKS yang masih mengekspor minyak mentah bagian mereka yang mencapai sekitar 210 ribu barrel per hari. Menurut dia, Pertamina siap memberikan penawaran terbaik bagi KKKS tersebut.

“Karena selama ini, masih impor minyak mentah yang berada di kisaran 300 ribu barel per hari. Selain itu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis minyak apabila situasi di Selat Hormuz, Iran terus memanas,” lanjutnya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serap Rp22,5 triliun dari Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,5 triliun dari lelang enam seri Surat Utang Negara (SUN) untuk…

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

ADHI Baru Serap Obligasi Rp 966,73 Miliar

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) baru menggunakan dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp966,73 miliar…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Penanaman Modal di Sektor Riil - Indonesia Pacu Tiga Sektor Manufaktur Jepang Tambah Investasi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus mendorong para pelaku industri Jepang skala menengah untuk terus berinvestasi di Indonesia. Terdapat tiga…

Mencari Alternatif Langkah Penyelamatan Perusahaan Negara

NERACA Jakarta - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat kritik dari sejumlah akademisi…

Industri Kecil dan Menengah - Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…