Mengukur Dampak Siklon Cempaka dan Dahlia

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Siklon Tropis Cempaka dan Dahlia yang melanda sebagian wilayah Jawa belum lama ini merupakan fenomena alam baru di Tanah Air. "Memang yang namanya Siklon Cempaka dan Dahlia itu sesuatu yang baru yang terkonfirmasi kepada kita semua," kata Mensos.

Tetapi, lanjut Mensos, ini harus menjadi bagian dari pembelajaran dan pengalaman bahwa wilayah Indonesia memungkinkan hal baru terkait alam sehingga harus menyiapkan berbagai langkah-langkah antisipasif dan mitigasi yang detail.

Mensos menjelaskan, seperti yang diinformasikan kepada semua pihak, hujan intensitas tinggi dengan kekuatan angin pada saat bersamaan sehingga timbul banjir bandang dan longsor terutama di wilayah Yogyakarta dan Pacitan itu teridentifiasi karena Siklon Tropis Cempaka. "Nah itu bagian dari kemajuan IT (teknologi informasi) kita yang sudah bisa mendeteksi ada Siklon Tropis Cempaka dan Siklon Dahlia, kemudian juga melakukan mitigasi bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman kepada masyarakat," katanya.

Mensos mengatakan, perlu pemahaman kepada masyarakat bahwa Siklon Cempaka dan Siklon Dahlia sebetulnya bisa menimbulkan intensitas hujan sangat tinggi yang diikuti angin kencang. "Nah sosialisasi terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan ini harus dilakukan oleh seluruh lini, terutama adalah sampainya informasi ini kepada masyarakat dan aparat desa," katanya.

Mensos juga mengatakan, dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia terdapat 323 kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap kemungkinan terjadi bencana alam, apapun itu yang menjadi penyebabnya. "Katakan tanggul jebol, kenapa intensitas hujan tinggi, kemudian luapan air yang kemudian daya tampungnya melebihi kapasitas," kata Mensos.

Yang pasti, bencana alam seperti meletusnya Gunung Agung menghambat pencapaian target kunjungan 15 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pasalnya tiga tujuan utama mereka adalah Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. "Bali masih yang utama, jadi bencana letusan Gunung Agung itu besar dampaknya terhadap capaian target kunjungan wisatawan asing," kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

Ia menjelaskan, benyaknya natural disaster di Indonesia mengakibatkan hingga akhir tahun ini jumlah wisman diperkirakan hanya akan mencapai 14 juta pengunjung atau sebesar 93% dari target. "Banyak natural disaster di Indonesia Karena udah terjadi yaudah, lalu berapa impaknya sudah hitung sampai 1 juta kurangnya jadi kira-kira 14 juta atau 93%. Jadi ini (bencana alam) sudah terjadi. Kalau belum sih saya masih bisa mengatakan ada harapan (bisa tercapai)," jelasnya.

Padahal sebelumnya, pihaknya sangat optimistis target itu akan tercapai. Bahkan hingga akhir September rasio kunjungan meningkat. "Pertumbuhannya aman banget, target kita pertumbuhannya bagus achievement bagus, jadi dua-duanya bagus, yaitu pertumbuhan 25% achivmentnya masih 102% tapi kondisinya tidak memungkinkan ada peningkatan," sebutnya.

Menpar menjelaskan dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sebanyak 40% di antaranya berkunjung ke Bali. Sedangkan Jakarta dan Kepulauan Riau, masing-masing menyumbang 40% dan 30% kunjungan wisman. Selebihnya tersebar ke berbagai destinasi wisata lain di Indonesia.

Meski demikian, perhelatan Sail Sabang 2017 itu pun tidak akan mendorong target wisman di 2017. Pasalnya, kegiatan di Pulau Weh, Aceh itu diproyeksikan hanya akan membidik 3 ribu wisman saja. "Tidak bisa, jadi Sail Sabang terus terang hanya dapat 3 ribu saja. Bali itu sehari aja 15-20 ribu (wisman). Sehari 15 ribu wisman atau kalau dirupiahkan devisanya Rp250 miliar, kalau ngitung sisa hari mulai tanggal 25 atau 26 November itu 36 hari, kalau dikalikan Rp 250 miliar berarti kerugian kita berpotensi Rp 9 triliun devisa, kan jika bandara ditutup, tutupnya 100%," lanjutnya.

Langkah OJK

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji pemberian relaksasi kredit bagi para nasabah yang terpaksa mengungsi karena terdampak erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. "Salah satu upaya kami meminta kebijakan relaksasi ke OJK Pusat karena kebijakan seperti itu wewenangnya ada di Jakarta," kata Deputi Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan II dan Perizinan OJK Regional Bali Nusa Tenggara Rochman Pamungkas.

Menurut dia, relaksasi kredit tersebut untuk membantu nasabah karena kondisi alam termasuk mewujudkan perbankan di Bali dalam kondisi sehat.

Dia menjelaskan permintaan kebijakan relaksasi tersebut saat ini sedang dikaji oleh Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

OJK di daerah, kata dia, saat ini juga sedang mengupayakan agar kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan karena pihaknya juga berkepentingan untuk menjaga kondusivitas perbankan di Bali. "Kami menunggu keputusan OJK Pusat memberikan perlakuan khusus bagi perbankan yang nasabahnya mengalami kendala kesulitan dalam membayar kewajibannya," katanya.

OJK melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi ancaman kredit bermasalah atau "nonperforming loan" (NPL) yang dialami perbankan karena dampak erupsi Gunung Agung.

Sebelumnya Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah mengatakan telah berkoordinasi dengan OJK Pusat terkait kebijakan relaksasi yang akan diberikan kepada debitur-debitur yang kemungkinan akan terdampak bencana letusan Gunung Agung.

Kebijakan serupa juga pernah dilakukan di beberapa daerah yang mengalami bencana gunung meletus.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data keuangan BPR di Bali, data sementara per 23 Oktober 2017 terdapat 56 BPR yang memiliki debitur terdampak bencana erupsi Gunung Agung dengan baki debet sekitar Rp222,3 miliar.

Sedangkan untuk data keuangan bank umum yang memiliki jaringan kantor di Bali, sebanyak 12 bank umum (termasuk BPD Bali dan Bank Mantap) yang memiliki debitur terdampak bencana Gunung Agung dengan baki debet sekitar Rp1,4 triliun. (agus, iwan)

BERITA TERKAIT

Menakar Dampak Urbanisasi Terhadap Dinamika Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Sosiolog Spanyol dan anggota Institut Inovasi dan Teknologi Eropa, Manuel Castells, sudah sejak lama menyoroti bahwa…

Sang Menteri Terbaik Dunia dan Rezim Keuangan Global Ribawi

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya Pada Ahad, 11 Februari 2018, Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, memperoleh penghargaan…

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI NERACA Jakarta - Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jangan Ada Lagi Duka di Lautan

Kecelakaan beruntun tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an…

Presiden: Kita Perlu Jaga Keselamatan Penumpang

Presiden Joko Widodo menyatakan akan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan para kepala dinas perhubungan di daerah untuk segera menyikapi peristiwa…

DPR: Kemenhub Harus Tingkatkan Pengawasan ASDP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau,…