Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) menyebutkan, data sementara kejadian bencana alam sejak 1 Januari hingga 20 November, ada 2.057 bencana yang terjadi. 698 banjir, 618 puting beliung, 545 tanah longsor, 96 kebakaran hutan dan lahan, 63 banjir dan tanah longsor, 19 kekeringan, 18 gempa bumi, 7 gelombang pasang atau abrasi, dan 2 letusan gunung berapi. Total, ada 282 korban meninggal dunia, 862 mengalami luka-luka dan lebih dari 3 juta yang harus mengungsi.

NERACA

Seiring meningkatnya curah hujan, ancaman bencana akan terus meningkat. Apalagi, puncak hujan diperkirakan Januari mendatang. Ini artinya, bencana banjir, tanah longsor, dan putting beliung juga meningkat. Diluar bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api yang bisa terjadi kapan saja.

Data sementara kejadian bencana alam sejak 1 Januari hingga 20 November, ada 2.057 bencana yang terjadi. 698 banjir, 618 puting beliung, 545 tanah longsor, 96 kebakaran hutan dan lahan, 63 banjir dan tanah longsor, 19 kekeringan, 18 gempa bumi, 7 gelombang pasang atau abrasi, dan 2 letusan gunung berapi. “Total, ada 282 korban meninggal dunia, 862 mengalami luka-luka dan lebih dari 3 juta yang harus mengungsi,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.

Oleh karena itu, pemda dan masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana. Apalagi, perubahan iklim menyebabkan curah hujan semakin meningkat. “Dampaknya adalah kerusakan lingkungan, degradasi lahan, daerah aliran sungai kritis,” ucapnya.

Menurut Sutopo, saat ini Indonesia mengalami darurat ekologi. Itu karena, luas lahan kritis di Indonesia mencapai 24,3 hektare, di mana laju kerusakan hutan berkisar 750 ribu hektare per tahun. Padahal, kemampuan pemerintah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan sekitar 250 hektare per tahun.

Di samping itu, BNPB juga telah memiliki peta bencana di Indonesia, berupa erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, dan longsor. Peta tersebut menggambarkan terdapat 150 juta orang yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sebanyak 60 juta berada di wilayah rawan banjir, 40 juta orang berada di wilayah rawan longsor, 4 juta orang di wilayah rawan tsunami, dan 1,1 juta orang berada di wilayah rawan erupsi. “Dari Sabang sampai Merauke merah semua, Indonesia memang daerah rawan bencana,” ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei

Makanya, kata Willem, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat unsur Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Selain itu, mulai tahun depan, pencegahan dan penanggulangan bencana sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Tingkatkan Kewaspadaan

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas mengingat ekstrimnya cuaca dalam beberapa waktu terakhir. "Saya mengimbau kepada masyarakat ini memang cuacanya sangat ekstrim. Jadi agar berhati-hati," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia meminta masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan. Terlebih karena dalam beberapa saat terakhir banyak terjadi hujan lebat yang kerap kali disertai angin kencang juga gelombang yang tinggi di laut. "Tingkatkan terus kewaspadaan karena cuacanya memang, sekali lagi, cuacanya ekstrim. Hujan lebat, angin kencang juga ada gelombang yang tinggi. Semuanya hati-hati," katanya.

Presiden sudah memerintahkan jajarannya khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Basarnas, kementerian/lembaga terkait, hingga pemda. "Saya sudah perintahkan kepada BNPB, TNI, Polri, Basarnas, kementerian yang terkait, Pemda, semuanya untuk waspada dan membantu masyarakat apabila ada bencana secepat-cepatnya dan kita harus antisipasi dampak cuaca ekstrim ini, terutama pada produksi pangan," katanya.

Meskipun, kata dia, sampai sekarang belum ada masalah pada gangguan pasokan produksi pangan namun hal itu harus tetap diantisipasi. "Ini masih bulan Desember. Nanti masih ada bulan Januari," katanya.

Presiden menggarisbawahi pentingnya untuk menjaga jalur-jalur logistik agar tidak terputus akibat bencana. "Dan juga terutama jalur-jalur logistik jangan sampai putus karena adanya bencana. Ini juga harus betul-betul diantisipasi dan diwaspadai," katanya.

Menteri Sosial RI Khofifah Indah Parawansa juga meminta seluruh stakeholder terkait kebencanaan dan masyarakat di Tanah Air mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi pada bulan Desember. "Kalau kita bicara cuaca ekstrim, menurut BMKG itu cuaca ekstrim akan masuk di bulan Desember. Jadi November kemarin belum masuk puncak cuaca ekstrim," kata Mensos.

Menurut Menteri, kejadian alam yang terjadi pada November seperti hujan deras disertai angin kencang akibat badai Siklon Tropis Cempaka yang melanda sebagian wilayah Jawa itu menurutnya belum puncak cuaca ekstrim. "Puncaknya pada bulan Desember, oleh karena itu kita semua bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga mudah-mudahan Desember yang katanya puncak ekstrim itu bisa kita lewati semua dalam keadaan baik," katanya.

Untuk itu lanjut Mensos, perlu koordinasi antara berbagai pihak baik di tingkat pemerintah daerah (pemda) yang dikoordinatori Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga koordinator tingkat nasional yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Mensos juga mengatakan, sosialisasi terhadap kemungkinan peningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang harus dilakukan para pihak harus itu dilakukan oleh seluruh lini, terutama agar tersampainya informasi kepada masyarakat dan aparat desa. "Dan wilayah Indonesia ini memang sangat kemungkinan ada bencana, dan kita harus menyiapkan berbagai langkah-langkah antisipasif dan mitigasi yang detail, karena ada 323 kabupaten/kota di Indonesia itu berisiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, pemerintah sudah menyiapkan upaya antisipasi penanganan bencana Menurut Puan, saat ini Indonesia tengah menghadapi bencana erupsi Gunung Agung, banjir dan longsor di sejumlah wilayah akibat meningkatnya intensitas hujan. “Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sudah menyiapkan peralatan dan logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Desember hingga Februari, menurut Puan, merupakan puncak musim hujan. Menyusul musim kering pada Maret-Mei tahun depan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan. (agus, iwan, rin)