Oleh : L.  Airlangga

CEO Strategic Assessment

      Keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan secara tunggal KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo sudah tepat,  apalagi fit and proper test yang dilakukan Komisi I DPR RI terhadap lulusan AAU tahun 1986 tersebut juga berjalan mulus.

      Setidaknya dengan Hadi Tjahjanto jadi Panglima TNI maka masa jabatannya masih panjang dibandingkan KSAL dan KASAD, sehingga untuk membenahi reformasi internal dalam tubuh TNI yang dinilai berbagai kalangan belum baik, Hadi akan memiliki waktu yang cukup.  Indikator reformasi internal TNI yang berhasil adalah kesejahteraan meningkat dan perwira TNI akan lebih bangga berkarir setinggi mungkin hanya di institusi TNI bukan institusi lainnya apalagi institusi sipil dan berbagai indikator lainnya.

      Selain itu,  terpilihnya Hadi dan berjalannya rotasi jabatan Panglima TNI dari ketiga angkatan menunjukkan mereka memiliki peluang sama jadi orang nomor satu di TNI. Terpilih karena kualitas,  bukan karena manuver politik atau semangat korps yang sempit.  Terpilihnya Hadi diyakini TNI akan "lebih rela" back to barracks dan menjauhi perilaku politik praktis yang membahayakan keutuhan NKRI. Netralitas TNI dari hingar bingar politik praktis menjadi penting,  apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

      Tidak hanya itu saja,  usia Panglima TNI dan Kapolri yang sebaya juga memudahkan berkoordinasi dan berkomunikasi secara lebih baik.

       Bahkan Presiden Jokowi ingin kembali memberlakukan rotasi jabatan Panglima TNI seperti era Presiden sebelumnya,  karena dipercaya akan memperkuat solidaritas TNI dibandingkan jabatan prestisius itu dimonopoli satu angkatan saja.  Ingat,  solidaritas TNI salah satu kunci pertahankan keutuhan NKRI. Terakhir dalam berbagai pemberitaan media massa,  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sendiri setuju dengan pilihan Presiden Jokowi yang mencalonkan tunggal (sole candidate) Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru.

Semua anggota DPR yang menghadiri Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 di Jakarta, Kamis (7/12), menyatakan setuju ketika Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan apakah laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kelayakan calon Panglima TNI dapat disetujui.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan, Komisi I DPR sebelumnya telah mendapatkan penugasan untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI berdasarkan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR tanggal 4 Desember 2017.

Menindaklanjuti penugasan itu, rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 5 Desember 2017 memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada tanggal 6 Desember 2017.

"Keputusan diambil Komisi I DPR secara musyawarah mufakat," kata Abdul Kharis, yang juga mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai Panglima TNI.

      Selamat bertugas Panglima TNI yang baru. Jaga dan laksanakan amanah ini secara baik dan pertanggungjawabkan dunia akhirat.