KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi - KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah

KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi

KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah

NERACA

Sukabumi - Sebanyak 2700 sengketa informasi masuk ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah pengaduan tersebut 60% diselesaikan secara pesidangan dan sisanya dengan cara mediasi.

"Semenjak KI (Komisi Informasi) dibentuk 2011 lalu, jumlah pengaduan yang datang sebanyak 2700 sengketa informasi. Dan tugas KI sendiri itu salah satunya untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut," ujar Komisioner Bidang Sosialisasi Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal usai kegiatan workshop Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di Politeknis Sukabumi, Rabu (6/12).

Disinggung mengenai keterbukaan informasi, Ijang mengatakan UU Nomor 14 tahun 2008 sudah 7 tahun disahkan, untuk itu pihaknya terus mendorong agar badan publik bisa terbuka dari sisi informasi, sehingga kepecayaan masyarakat terhadap badan publik dalam merespon keterbukaan informasi yang diminta oleh masyarakat bisa dipercaya."Kita dorong agar pemerintah (badan publik) respon ketika masyarakat meminta informasi," katanya.

Apalagi lanjut Ijang, pemerinthan sekarang itu hasil demokrasi, dan proses demokrasi itu akan berjalan baik kalau masyarakat percaya ke badan publik dengan adanya keterbukaan informasi. Meskipun kata dia, hasil evaluasi di Jawa Barat hanya beberapa daerah saja yang menjalankan UU Nomor 14 tahun 2008 itu dianggap baik."Semua daerah di Jabar sudah benar, namun belum maksimal saja," bebernya.

Arti belum maksimal dalam menjalankan keterbukaan informasi tersebut lanjut Ijang, ada proses yang perlu dilakukan yakni setiap daerah harus membentuk dulu Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Jika PPID berjalan dengan baik, sehingga dokumentasinya juga akan mudah didapat oleh masyarakat ketika meminta sebuah informasi."Tugas PPID itu salah satunya menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik. PPID juga bisa menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.

Disisi lain masyarakat juga harus paham, karena tidak smeua dokumen infromasi bisa didapat, karena ada beberapa dokumen yang dikecualikan. dalam UU tersebut sudah diatur mana dokumen yang bisa diberikan dan mana yang tidak bisa di publikasikan (dikecualikan)."Subtansi UU itu merubah paradigma, kalau orde baru itu semua informasi tertutup, nah dengan UU nomor 14 tahun 2008 ini semua informasi itu terbuka dan ada yang dikecualikan," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

OJK Belum Terima Dokumen Rights Issue PADI

Gembar gembor PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) yang bakal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk lewat penerbitan saham…

Gubernur Jabar Targetkan Sebar 100 Juta Benih Ikan

Gubernur Jabar Targetkan Sebar 100 Juta Benih Ikan NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) menargetkan tahun…

Summarecon Bangun Infrastruktur Pacu Nilai Investasi - Gandeng Pemda Jabar

NERACA Jakarta - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) melalui unit usahanya, Summarecon Bandung, PT Mahkota Permata Perdana menjalin kerja sama…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Bapenda Sumsel Fasilitasi Cek Kesehatan Gratis

Bapenda Sumsel Fasilitasi Cek Kesehatan Gratis NERACA Palembang - Unit Pelayanan Terpadu Badan Pendapatan Daerah (UPT Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan…

KOTA TANGERANG - Wali Kota Instruksikan RPJMD 2014-2018 Direalisasikan

KOTA TANGERANG Wali Kota Instruksikan RPJMD 2014-2018 Direalisasikan NERACA Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menginstruksikan kepada setiap…

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar - Sepanjang 2017

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar Sepanjang 2017 NERACA  Sukabumi - Sepanjang tahun 2017, jumlah retribusi pajak perizinan…