KPK dan Pemerintah Terus Tertibkan Izin Tambang

KPK dan Pemerintah Terus Tertibkan Izin Tambang

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak "clean and clear".

"Kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Rabu (6/12).

KPK melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat dihadiri Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Fredi Haris, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil.

"Kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan 'beneficial ownership-nya'," tambah Pahala.

Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris mengatakan pihaknya siap memblokir IUP yang tidak "clear and clean" (CnC)."Kami siap blokir," kata Fredi.

Pahala menyebutkan ada 5 kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis provinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketiga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi. Keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa. Kelima, akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama, bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownershipnya.

Total IUP yang ada hingga saat ini berjumlah 9.353 IUP dengan 9.074 IUP yang masuk dalam "database" Ditjen Minerba. Dari jumlah itu hanya da 6.565 IUP yang dinyatakan CnC dan 2.509 IUP masuk kategori non CnC.

Dari 6.565 IUP yang masuk CnC itu ada 3.078 IUP yang habis masa berlakunya sampai Desember 2016 karena dicabut selama koordinasi dan supervisi KPK sekaligus IUP yang tidak ada dalam database.

Sehingga yang aktif adalah sebanyak 3.487 IUP. Sedangkan IUP yang non CnC ada 1.845 yang masa berlakunya habis dan yang aktif ada 664 IUP. Provinsi terbanyak yang IUP-nya non CnC adalah Kalimantan Selatan yaitu 343 IUP sedangkan IUP CnC Kalimantan Selatan ada 445. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden RI - KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif  Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla…

Pemerintah Siapkan Intervensi Pasar Jika Harga Telur Bertahan - Niaga Domestik

NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya untuk menurunkan harga daging ayam ras dan telur secara bertahap dalam waktu…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI NERACA Jakarta - Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor…

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dalam kasus tindak…

Sekretaris MA: Ada 32 Pengadilan Terapkan "e-Court"

Sekretaris MA: Ada 32 Pengadilan Terapkan "e-Court"   NERACA Bogor - Sekretaris Mahkamah Agung (MA), A. S. Pudjoharsoyo mengatakan, saat ini…