Menteri Dalam Negeri - Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan lobi-lobi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya terkait pengesahan anggaran daerah.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III tahun 2017 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Jakarta, Rabu (6/12).

"Dalam perencanaan anggaran daerah itu jangan ada 'bargaining' yang berkaitan dengan dana dengan DPRD. Terkait perencanaan anggaran itu jangan ada kompromi, harus sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyrakat, aspirasi DPRD dan janji kampanye," kata Tjahjo.

Mendagri menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menawarkan dan menyediakan imbalan sebagai upaya meloloskan program daerah, termasuk dalam proses pengesahan di DPRD. Hal itu berkaitan dengan dugaan kasus suap, yang dikenal dengan istilah "uang ketok", dalam upaya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Jambi kan kasusnya dengan DPRD, itu mengingatkan bahwa perencanaan anggaran bersama-sama dengan DPR tetapi jangan memaksakan program pemda, programnya gubernur dengan iming-iming imbalan. Itu pasti akan terbongkar seperti di Jambi dan beberapa daerah itu," jelas dia.

Sejumlah pejabat daerah Provinsi Jambi diduga melakukan suap kepada anggota DPRD agar RAPBD Tahun Anggaran 2018 dapat disahkan dalam rapat pengesahan. Ketiga pejabat Pemprov Jambi yang diduga memberikan suap tersebut adalah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan dan Asisten Daerah Bidang III Saifudin.

Total uang yang berhasil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp4,7 miliar. Uang tersebut rencananya akan dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rapat pengesahan RAPBD. Ant

BERITA TERKAIT

Banggar DPRD Sukabumi Setujui Rancangan KUA-PPAS 2019

Banggar DPRD Sukabumi Setujui Rancangan KUA-PPAS 2019 NERACA Sukabumi - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi…

Telkom Bantu Fasilitas ICT Sekolah di Jakarta - BUMN Hadir untuk Negeri

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengapresiasi peran perusahaan negara dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan…

5000 Peserta Ikuti BTN Funwalk di Bengkulu - Puncak BUMN Hadir Untuk Negeri

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar kegiatan jalan  santai atau funwalk di kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan rentetan kegiatan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kejaksaan Belum Maksimal Memburu Koruptor

Pengamat: Kejaksaan Belum Maksimal Memburu Koruptor  NERACA Jakarta - Kejaksaan harus lebih maksimal dan punya strategi kekinian dalam memburu buronan…

Kemendes PDTT Kerja Sama KPK Cegah Korupsi

Kemendes PDTT Kerja Sama KPK Cegah Korupsi NERACA Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan…

Pengamat: UU MA yang Baru Amanat Reformasi

Pengamat: UU MA yang Baru Amanat Reformasi   NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas…