Raih ISO 9001:2008, BPOM Genjot Peningkatan Mutu Kinerja

NERACA

Jakarta - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mencanangkan tiga program peningkatan mutu kinerja pengawasan sebagai realisasi reformasi birokrasi. Ketiga program tersebut berorientasi pada kepentingan publik sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berfokus pada efektivitas, efisiensi dan mutu serta optimalisasi pelayanan publik.

Untuk itu BPOM menerapkan sistem manajemen mutu (Quality Management System/QMS) sesuai standar internasional ISO 9001:2008 menyusul diakui secara internasional dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008. Semua ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada publik dalam pengawasan obat dan makanan.

“Tiga program yang dicanangkan BPOM adalah elektronisasi sistem registrasi pangan low risk, Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) secara elektronik, serta penyerahan sertifikat ISO 9001:2008,” ujar kepala BPOM Lucky S. Slamet pada peringatan Hari Ulang Tahun BPOM ke-11, Selasa (31/1).

Pencanangan elektronisasi sistem registrasi pangan low risk merupakan salah satu Quick Wins untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dan mempermudah proses. Sistem ini berbasis web/internet dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. “Diharapkan dengan adanya sistem registrasi secara elektronik ini, proses pendaftaran pangan low risk menjadi lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan tetap mengedepankan perlindungan kepada masyarakat,” terang Lucky.

Terobosan utama dalam sistem ini, lanjut dia, antara lain tidak ada pembatasan jumlah aplikasi pendaftaran pada hari yang sama, penyelesaian proses kurang dari tujuh hari, pelaksanaan pengisian formulir dapat dilaksanakan kapan saja tanpa terikat wilayah kerja dan pendaftar dapat memantau prosesnya secara online.

Upaya lain dalam menuju jaminan pelaksanaan Good Governance, yaitu dengan pencanangan SIAP. “Dengan adanya SIAP, maka penilaian kinerja kepegawaian dan pengembangan karir pegawai BPOM dapat lebih transparan, akuntabel dan dapat mengeliminasi terjadinya kolusi ataupun nepotisme, dengan tetap berorientasi pada pemenuhan harapan publik,” tutur Lucky.

Dia mengakui semakin luas dan kompleksnya tugas pengawasan BPOM terutama di era global, akan menuntut seluruh komponen BPOM dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional dalam suatu kesisteman yang terstruktur.

“Sistem tersebut harus melingkupi seluruh sub sistem pengawasan obat dan makanan di unit kerja baik pusat maupun Balai Besar atau Balai POM di daerah yang mampu memotret seluruh fungsi pengawasan obat dan makanan secara komprehensif dan mengidentifikasi keterkaitan antar fungsi dan atau antar unit kerja,” paparnya.

BERITA TERKAIT

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia…

Pertahankan Tradisi Tahunan, Kemenperin Raih Opini WTP

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Palembang Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik 2019

Palembang Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik 2019 NERACA Palembang - Pemerintah Kota Palembang meraih penghargaan pembangunan daerah terbaik tahun 2019…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…

Agar Petani Lebih Dominan Gunakan Pupuk Organik

NERACA Jakarta – Petani di Kabupaten Lebak diminta menggunakan pupuk organik untuk usaha pertanian pangan, palawija, dan hortikultura guna mencegah…

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia…