Neraca. Tinggal di apartemen memang menjadi pilihan sebagian besar masyarakat metropolit. Bukan juga soal lifestyle, alasan efisiensi diyakin menjadi alasan mereka memilih apartemen sebagai tempat hunian. Kemacetan yang yang menghantui kaum urban ibukota dan menguras energi sebelum maupun sesudah aktifitas bekerja tentu menjadi pertimbangan dalam memilih tempat hunian.

Dimata pemerintah pun, kemacetan lalu lintas yang berdampak pada putaran roda perekonomian pun mengundang perhatian. Ini dibuktikan dengan beberapa program dan kebijakan yang dalam menyediakan perumahan dalam bentuk apartemen yang dekat dengan pusat bisnis dan perkantoran bagi kalangan masyarakat pekerja, sehingga dapat mengurangi inefisiensi waktu akibat kemacetan yang harus mereka hadapi setiap harinya.

Salah satu program yang didorong pemerintah adalah mengembangkan hunian terjangkau dengan skala besar, yakni apartemen bersubsidi atau rumah susun sederhana milik (rusunami), dengan fasilitas dari pemerintah berupa PPN ditanggung pemerintah dan subsidi selisih suku bunga. Pemerintah menggandeng swasta untuk mewujudkan proyek yang sejatinya menjadi awal era hunian vertikal murah 1000 tower ini.

Apartemen subsidi merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal di Jakarta dengan harga terjangkau. Bagaimana tidak, pemerintah telah membuat klasifikasi apartemen bersubsidi yang dialokasikan untuk masyarakat dengan penghasilan menengah dan berpenghasilan tetap, berkisar dari Rp 1,2 juta sampai Rp 4,5 juta per bulan.

Apalagi sekarang, harga tanah di kota besar khususnya Jakarta terus melonjak. Karena itu tidak salah bila ada yang mengatakan bertempat tinggal di apartemen bersubsidi akan menjadi gaya hidup masa mendatang masyarakat di kota besar.

Selain itu, pembangunan apartemen seperti itu dianggap lebih menguntungkan bagi lingkungan. Sebab, tidak perlu banyak memerlukan lahan untuk membangun tempat hunian yang jumlahnya mencapai ratusan unit. Kondisi seperti itu tentunya juga akan sangat membantu menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam menjaga daerah resapan air.

Pembangunan apartemen subsidi ini 500 tower berada di Jabodetabek, wilayah Jawa non-Jabodetabek seperti bandung dan Surabaya dibangun sebesar 300 tower, sedangkan sisanya dialokasikan di luar Pulau Jawa khususnya Batam dengan 200 tower.

Orang dengan income tertentu bisa membeli apartemen ini dengan harga spesial dengan tujuan membantu mereka memiliki tempat tinggal, namun jika seorang dengan penghasilan melebihi limit penghasilan maksimum yang ditentukan maka akan diberi harga normal.

Walaupun begitu, masyarakat tidak perlu khawatir apartemen bersubsidi yang dibangun pengembang memiliki kualitas yang kurang bila dibandingkan dengan apartemen. Karena pengembang telah berkomitmen dan mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan kawasan hunian yang layak untuk ditinggali. Karena itu tidak aneh kalau pengembang juga membangunkan tempat olahraga dan bisnis di kawasan apartemen bersubsidi yang dibangunnya.

Belajar dari negara tetangga

Konsep pembangunan apartemen subsidi ini sebetulnya meniru apa yang sudah dilakukan negara tetangga seperti Singapura dan Hongkong. Singapura mengahabiskan tempat kumuh di negaranya dengan menyedikan apartemen yang dibangun dan disubsidi pemerintah, namanya Housing and Development Board (HDB) apartment/flats.

Di Singapura sendiri, yang berhak menyewa atau bahkan membeli apartemen HDB ini dengan harga spesial dengan cicilan sampai dengan 30 tahun hanya  pengangguran atau seorang dengan gaji kecil. ataupun menyewa langsung kepada pemerintah Singapore dengan rate yang subsidi untuk bisa dijangakau masyarakatnya.

HDB Apartemen di Singapore dilengkapi dengan fasilitas food court, pasar dan taman untuk aktifitas orang yang tinggal serta dekat dengan transportasi publik (bus dan KA).

Apartemen subsidi di Indonesia juga begitu, ada limit penghasilan , dan akan diberi harga spesial. Jika seseorang tidak termasuk klasifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah maka tidak boleh membeli untuk menempati apartemen tersebut kecuali dengan harga normal.

Untuk mempercepat apartemen bersubsidi sebagai alternatif tempat tinggal bagi masyarakat dan menjadi gaya hidup di masa depan, harus ada campur tangan dan sosialisasi yang lebih besar. Mulai dari memberikan insentif hingga mengeluarkan beberapa aturan yang terkait dengan standardisasi seperti lokasi apartemen bersubsidi, akses transportasi, akses ekonomi, hingga fasilitas yang disediakan.

Disisi lain pengembang akan semakin terpacu membangun apartemen bersubsidi. Adanya standardisasi akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman tinggal di apartemen bersubsidi. Sebab, pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih menjadikan landed house sebagai pilihan utama tempat tinggal. Masyarakat masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya hidup tinggal di rumah horizontal.

Oleh karena itu, tujuan pembangunan apartemen subsidi tidak hanya cukup memindahkan atau merelokasi masyarakat dari permukiman kumuh dan padat ke hunian vertikal, tetapi lebih dari itu perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di rusunami untuk tetap eksis, puas, nyaman dan berkembang baik kondisi kehidupan sosialnya maupun kondisi ekonominya, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidupnya.

Penerapan kriteria kepuasan tinggal yang membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup penghuni apartemen subsidi secara berkelanjutan, dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi perencanaan, pengembangan dan pembangunan apartemen subsidi di masa mendatang, diantaranya; kriteria kepuasan tinggal yang terbentuk perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan indikator-indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan apartemen subsidi, sehingga bisa dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan apartemen subsidi di masa mendatang.

Lalu perlunya evaluasi terhadap pembangunan apartemen subsidi dengan memunculkan sebuah hunian yang nyaman huni dan bisa menjamin peningkatan kualitas hidup penghuninya, dan dilakukannya revisi terhadap standarisasi pembangunan apartemen subsidi dengan menyesuaikan atau menyeimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat penghuni akan kualitas tempat tinggal yang nyaman huni dan jaminan peningkatan kualitas hidupnya.