NERACA

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan Indonesia, salah satu yang diupayakan oleh perbankan adalah dengan menyiapkan agen yang disebut agen laku pandai. Layanan tanpa kantor ini merupakan salah satu program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya, melalui penggunaan agen Bank dan teknologi informasi. 

Sampai dengan saat ini, telah terdapat 23 bank penyelenggara dengan total agen sebanyak 428. 852 agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah rekening yang telah dibuka melalui program ini sudah mencapai 11,8 juta rekening dengan total nominal mencapai Rp1,3 triliun. Namun begitu, Kepala Divisi Jaringan Mikro Bank BRI, Bakri menyebut bahwa ada beberapa masalah dalam pengembangan agen bank yaitu sinyal dan listrik.

Menurut dia, sinyal dan listrik menjadi kendala utama. Bank BRI dengan program BRI Link yang kini jumlahnya mencapai 216.755 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, Bakri menyebut program BRI Link yang dilakukan oleh pihaknya belum optimal. "Kalau sebaran agennya itu sudah menyeluruh mulai dari Aceh hingga Papua, namun begitu ada kendala utamanya yaitu sinyal dan listrik. Kita memang punya satelit akan tetapi itu bukan segalanya karena meski mempunyai alat untuk menghubungkan dengan satelit. Bahkan ada beberapa agen kita yang di Aceh untuk mengembalikan mesin 1.000 EDC begitu juga dengan di Papua. Itu karena tidak ada sinyal," sebut Bakri dalam workshop Pengembangan Model Bisnis Agen Bank yang Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (5/12).

Bahkan, dalam diskusi tersebut, Bakri menyebut perbankan lain jangan mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh BRI. Namun begitu, pihaknya tetap mengembangkan BRILink di tahun depan. Berbagai cara dilakukan oleh BRI misalnya menyiapkan hampir 2.000 tenaga yang khusus dipersiapkan untuk mengurusi agen di setiap wilayah. "Kedepannya kita akan menyiapkan 5.000 tenaga khusus. Karena tahun depan kita juga akan menambah agen BRILink," tukasnya.

Keberadaan agen bank ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Ikut hadir dalam workshop tersebut, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan bahwa nantinya semua bantuan sosial dari pemerintah akan disalurkan dalam bentuk nontunai dan lewat perbankan. “Itu dilakukan agar mudah dikontrol, transparan dan tepat sasaran. Artinya kita memanfaatkan para agen laku pandai untuk bisa menyalurkan bansos tersebut, kalau tergantung sama bank maka akan sangat minim,” jelasnya.

Disamping itu, kata dia, pemerintah juga mengandalkan teknologi untuk memudahkan penyaluran. Akan tetapi, kata Andi, pemerintah memilih teknologi yang mudah karena bansos ini dimanfaatkan untuk orang yang tidak mampu sehingga butuh teknologi yang mudah dan murah.

Di tempat yang sama, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito menyampaikan bahwa tak hanya OJK saja namun juga Bank Indonesia juga memiliki visi yang sama dalam upaya meningkatkan perluasan akses keuangan melalui program Layanan Keuangan Digital (LKD). LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen). Sampai dengan saat ini telah terdapat 5 bank dan 1 perusahaan telekomunikasi yang menjadi lembaga penyelenggara LKD. Total keseluruhan agen LKD saat ini telah mencapai 190.697 agen.

“Saya optimis bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi Informasi di Industri jasa Keuangan akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.