Meski realisasi ekonomi tahun ini diprediksi meleset dari target pemerintah di 5,2%, toh ini tidak mengurangi keyakinan pemerintah prospek tahun depan bakal lebih baik. Pemerintah tampaknya harus lebih waspada terhadap faktor eksternal serta internal yang bisa mengganggu kondisi ekonomi Indonesia di tahun depan. Faktor rencana kenaikan bunga acuan The Fed pada Desember ini, atau awal tahun depan setidaknya akan mendongkrak kenaikan bunga tiga sampai empat kali seiring dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat.

Jika ini terjadi, bakal ada potensi nilai rupiah terpapar dengan kenaikan bunga acuan. Ingat, ekonomi kita masih dikuasai dana asing atau hot money, mengingat hingga 29 November, investor asing sudah memegang 39,25% Surat Utang Negara (SUN) Rp 2.115,07 triliun, atau setara Rp 830,26 triliun. Risiko penarikan dana secara besar-besaran tidak mustahil terjadi. "Cadangan devisa harus terus diperkuat, untuk antisipasi capital outflow dan menjaga volatilitas rupiah," menurut ekonom INDEF Eko Listiyanto.

Pasalnya, efek penarikan dana bisa membuat rupiah lesu darah. Mahalnya rupiah bisa berdampak dengan kenaikan bunga utang yang bisa memberatkan anggaran. Kenaikan bunga Fed juga akan mengakhiri era bunga murah yang bisa menjadi stimulus mengalirnya kredit ke sektor riil. Kondisi yang juga mencemaskan adalah risiko kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak akan jadi beban anggaran, utamanya subsidi BBM dan listrik. Bisa lebih parah jika suhu geopolitik di Korea dan Timur Tengah menjadi lebih panas. Dari dalam negeri, juga ada risiko politik. Pilkada serentak bisa membuat suhu politik diperkirakan memanas.

Karena itu, pemerintah harus mengelola anggaran dengan hati-hati. Salah satunya menjaga defisit. Pembengkakan defisit APBN bisa jadi salah satu alasan terjadinya capital outflow. Selain itu, utang pemerintah harus dijaga lantaran jumlahnya terus membesar hingga Rp 3.600 triliun. Di sisi lain, agar ekonomi tetap bersinar, pemerintah harus menjaga inflasi agar daya beli terus tumbuh. Salah satunya dengan tak menaikkan harga yang diatur pemerintah (administered prices), pasokan kebutuhan rumah tangga harus terjaga.

Namun, optimisme pemerintah itu terlihat dari keyakinan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara. Menurut dia,  APBN 2018 sudah mengcover tantangan ekonomi internal dan ekstenal. Pemerintah berkomitmen menjalankan APBN 2018 dengan teliti. "Target penerimaan dan pengeluarannya terukur, angka defisit juga moderat," ujar Suahasil.

Pemerintah juga akan terus mengupayakan perbaikan sektor riil dengan berbagai reformasi struktural yang dapat mendorong konsumsi, investasi serta ekspor. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan otoritas untuk sinergi kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Bagaimanapun, upaya peningkatan daya beli demi menjaga target pertumbuhan ekonomi tahun depan, tetap masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah.

Daya beli masyarakat yang lesu tahun ini diperkirakan juga akan mempengaruhi pelemahan tingkat kredit perbankan tahun depan, di samping situasi politik tahun depan. Sebab daya beli memiliki korelasi yang penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Kunci dari ekonomi 2018 itu adalah peningkatan daya beli.