NERACA

Bogor – Presiden Joko Widodo menyebut laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah sebuah prestasi melainkan merupakan kewajiban dalam menggunakan APBN. Presiden juga mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

"WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).

Menurut mantan gubernur DKI itu, kepercayaan rakyat tersebut diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat. "Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," katanya.

Presiden menambahkan, saat pemerintah pusat menerima hasil Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, Presiden mengingatkan bahwa hal itu adalah hasil kerja keras seluruh pihak beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat. "Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan," ujarnya.

Tidak berpuas diri Presiden menekankan seluruh pihak agar tidak begitu saja berpuas diri dengan pernyataan bahwa pada 2016 menjadi saat pertama kali predikat WTP diterima Pemerintah Pusat setelah 12 tahun.

Ke depan, Jokowi justru mengajak, semua pihak harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.

"Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," jelas Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, hal yang terpenting yakni harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. "Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan," katanya.

Dengan begitu kata dia, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas. Menurut dia, kalau sistem itu berjalan, ia meyakini semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk "bermain-main" dengan APBN.

"Saya minta setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," tandas Presiden, sebagaimana disalin dari laman Antara.

Presiden juga menegaskan kepercayaannya kepada BPK untuk menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. "Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia saat ini memiliki momentum untuk terus tumbuh cukup tinggi dan lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan itu, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu, pemerintah akan melanjutkan reformasi penerimaan negara baik perpajakan maupun non perpajakan untuk memperkuat dan menyehatkan ekonomi. Dari sisi pembiayaan, akan dikelola secara prudent dan menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN.

Kementerian Keuangan menyatakan akan mengupayakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 tidak perlu direvisi seperti lazimnya yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi pada tahun politik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara, mengatakan pagu penerimaan dan belanja di APBN 2018 sudah disusun secara konservatif.

Desain konservatif dalam instrumen fiskal itu, ujar dia, tercermin dari penerimaan negara yang diperkirakan tumbuh sembilan persen dan belanja yang naik empat persen dari realisasi pada 2017. Dengan begitu, defisit APBN 2018 dipatok 2,2 persen dari PDB, yang berarti menurun dari perkiraan pemerintah untuk defisit fiskal tahun ini yang sebesar 2,67 persen.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait APBN 2018 akan dilakukan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya agar pelaksanaannya segera terlaksana. "Penyerahan DIPA lebih cepat dibanding tahun lalu. Penyerahan DIPA dari Presiden langsung ke semua kementerian dan lembaga termasuk kepala daerah," ujar Askolani, disalin dari laman yang sama.

Menurut dia, dengan penyerahan DIPA yang lebih cepat itu maka perencanaan belanja negara dapat lebih optimal, sehingga diharapkan segera berdampak pada perekonomian nasional serta memberi manfaat bagi masyarakat. "Pemerintah konsisten melakukan upaya ini, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi di antaranya menyangkut efektivitas dan efisiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik," ujarnya.

Pada 2018, lanjut Askolani, beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah yakni mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan, serta percepatan program pembangunan infrastruktur. "Pembangunan infrastruktur ini menjadi kebutuhan pokok Indonesia. Kalau infrastruktur dibangun, investasi akan masuk dan akan mengurangi pengangguran," paparnya.

Dalam postur RAPBN 2018 yang sudah disetujui parlemen, disepakati pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian disepakati Rp847,44 triliun dan belanja non kementerian /lembaga Rp607,06 triliun. MOHAR/BARI/MUNIB