Pengawasan Perbankan dan Harga Minyak

Oleh: Achmad Deni Daruri

President Director Center for Banking Crisis

Bagi negara net importir minyak seperti Indonesia, naiknya harga minyak bukan merupakan berkah tetapi bisa menjadi malapetaka. Untunglah berbagai lembaga terkemuka dunia hanya memprediksi harga minyak naik namun masih di bawah 60 dolar per barel. Risiko bagi negara net importir adalah hilangya devisa untuk impor minyak dan meningkatnya subsidi minyak. Banyak yang lupa bahwa naiknya harga minyak juga meningkatkan resiko perbankan. Khususnya bagi perbankan yang banyak terkait dengan usaha yang intensif dalam penggunaan energi minyak sebagai input produksinya.

Berdasarkan Shepard Lemma, fungsi biaya dapat digunbakan untuk memprediksi permintaan akan input termasuk minyak. Negara penghasil minyak netto mungkin akan mengalami peningkatan produk domestik bruto. Perbankan yang membiayayi perusahaan yang mengekspor barang ke negara yang merupakan pengekspor netto minyak akan diuntungkan. Dengan demikian jelas ada dampak dari naik turunnya harga minyak dengan pengawasan perbankan. Penyakit Belanda membuktikan bahwa naiknya harga komoditas termasuk minyak di tahun 2018 akan merugikan negara pengekspornya. Indonesia sebagai negara net importir minyak harus belajar dari negara net importir minyak lainnya seperti Korea Selatan.

Rezim berorientasi ke luar di Korea, sebaliknya, menghindari banyak inefisiensi statis yang berorientasi ke dalam, mengurangi kerentanan Korea terhadap guncangan eksternal, dan juga menawarkan berbagai manfaat dinamis kepada Korea, termasuk peluang bagi perusahaan ekspor untuk mengeksploitasi skala ekonomi dan kesempatan untuk belajar-sambil-melakukan (learning by doing) dengan memproduksi untuk pasar dunia yang besar. Strategi perdagangan berorientasi ke luar, dengan fokus pada memacu pertumbuhan ekspor, nampaknya menawarkan keuntungan tambahan untuk memaksa pembuat kebijakan memperhatikan dengan cermat pengelolaan nilai tukar.

Di Korea, juga di Indonesia, dan di Turki setelah tahun 1980, pembuat kebijakan telah mendevaluasi mata uang secara tepat waktu untuk menghindari kerugian kompetitif daya saing internasional yang mahal bagi perusahaan ekspor. Di Amerika Latin, sebaliknya, devaluasi biasanya dihindari sampai saat terakhir. Selama bank sentral memiliki tingkat cadangan minimal atau akses terhadap pinjaman internasional, nilai tukar nominal tetap berlaku meski terjadi inflasi biaya internal. Hasilnya adalah bahwa eksportir diperas oleh nilai tukar riil yang dinilai terlalu tinggi.

Overvaluation kronis semacam ini menambahkan penghalang lebih lanjut (selain rezim perdagangan) untuk pengembangan basis ekspor nontradisional yang dinamis. Kecenderungan Amerika Latin terhadap overvaluation pada nilai tukar resmi pada akhir tahun 1970an dan awal 1980an (setelah guncangan global), di mana ukuran nilai tukar riil terhadap AS untuk delapan negara, membandingkan 1979-82 dengan basis tahun 1978. Kita dapat melihat bahwa di Argentina, Bolivia, Meksiko, dan Filipina, nilai tukar riil terapresiasi secara riil, sementara di Brazil, Indonesia, Korea Selatan, dan Turki nilai tukar secara stabil terdepresiasi.

Struktur perdagangan berorientasi ke dalam di Amerika Latin memperkuat, secara politis, kecenderungan nilai tukar yang terlalu tinggi nilainya. Karena eksportir yang menyukai devaluasi terbatas terutama hanya pada sektor komoditas primer, devaluasi di Amerika Latin biasanya ditentang oleh sebagian besar pelaku ekonomi yang berpengaruh. Tidak ada tekanan yang berlebihan untuk devaluasi tepat waktu dari sektor ekspor manufaktur besar, seperti halnya di Korea dan juga di Indonesia dan Turki.

Pekerja perkotaan dan perusahaan perkotaan yang beroperasi di sektor manufaktur terlindung melihat devaluasi terutama sebagai bagian dari naiknya biaya domestik dan turunnya upah riil dan untuk meningkatkan harga sewa yang diperoleh oleh eksportir komoditas primer, yang pasokannya dianggap tidak elastis (secara tidak benar) dalam hal apapun. Kebijakan mempertahankan nilai tukar nominal tetap di negara-negara Amerika Latin, meskipun ada overvaluation mata uang, merupakan alasan yang penting untuk membuat pinjaman luar negeri oleh sektor publik.

Di Argentina, Bolivia, dan Meksiko, khususnya, bank-bank sentral banyak meminjam pada akhir 1970-an dan awal 1980-an untuk mendapatkan cadangan devisa guna mendukung nilai tukar dalam menghadapi pelarian modal swasta secara besar-besaran, yang pada gilirannya didorong oleh ketakutan dari devaluasi yang akan datang (dan juga ketakutan yang lebih umum tentang ketidakstabilan politik dan ekonomi). Pada periode pinjaman luar negeri terberat, 1976-1985, diperkirakan sekitar dua pertiga dari kenaikan hutang luar negeri kotor di Argentina dan Meksiko digunakan untuk membiayai capital flight swasta. Sebagian besar capital flight ini terkonsentrasi sebelum tahun 1983, selama periode ini otoritas moneter menahan nilai tukar yang terlalu tinggi nilainya. Di Brasil, di mana pembatasan pengendalian modal diberlakukan dan di mana nilai tukar tidak menjadi terlalu tinggi, arus keluar modal asing secara signifikan lebih kecil daripada di Argentina dan Meksiko.

Di Indonesia dan Korea, capital flight adalah fraksi yang jauh lebih kecil dari total pinjaman, terutama karena nilai tukar riil tidak menjadi sangat overvalued pada periode kritis, 1979-1982. Di Indonesia, misalnya, ada sedikit capital flight antara tahun 1976 dan 1985, terlepas dari kenyataan bahwa negara tersebut memiliki mobilitas modal internasional yang sepenuhnya bebas. Dengan demikian dampak bagi perbankan yang paling ditakuti dari kenaikan harga minyak dunia adalah nilai tukar rupiah yang akan terjadi. Masalah perbankan akan semakin membesar ketika defisit APBN diterapkan pada saat harga minyak dunia tinggi.

Di Amerika Latin, Turki, dan Filipina, pemerintah menjalankan defisit anggaran secara besar-besaran pada tahun-tahun menjelang krisis utang, dan sering mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai pengeluaran saat ini maupun belanja modal. Selain itu, memburuknya persyaratan perdagangan pada tahun 1980an menyebabkan hilangnya pendapatan yang besar, sementara tingkat suku bunga yang lebih tinggi menaikkan biaya pembayaran hutang, sehingga guncangan eksternal mendorong ekonomi menuju defisit yang besar. Tidak ada pilihan bahwa subsidi minyak yang membesar karena naiknya harga minyak memang harus segera dipangkas secepatnya. Jika krisis ekonomi dapat di atasi maka krisis perbankan juga dapat dihindarkan jika harga minyak naik di tahun 2018!

BERITA TERKAIT

Trimuda Tetapkan Harga Rp 150 Persaham - Bidik Dana IPO Rp 30 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang kargo dan logistik PT Trimuda Nuansa Citra berencana untuk menjual saham ke…

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

BEI Suspensi Saham INDR dan BNBR

Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Indorama…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Sinergi DJP-DJBC: Strategi Pengamanan Keuangan Negara

  Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar *) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan…

Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018

  Oleh : Steven Sulu, Mahasiswa Nusa Cendana Kupang Kali ini ajang pertandingan antar negara siap dilakukan di Indonesia. Asian…

Strategi BPIP Menangkal Perjuangan Khilafah

Oleh : Toni E dan Torkis T Lubis, Pemerhati Kebijakan Publik Sangat menarik mempertanyakan bagaimana perjuangan menegakkan khilafah untuk menggeser…