Gapkindo Sumsel Ingatkan Pemerintah Kendala Peremajaan Karet

NERACA

Palembang - Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Alex K Eddy mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi jika rencana peremajaan karet direalisasikan tahun 2018.

"Pada prinsipnya Gapkindo Sumsel sangat mendukung rencana ini tapi pemerintah juga harus mengetahui bahwa selama lahan petani diremajakan, mereka harus bagaimana?" kata Alex di Palembang, Senin (4/12).

Ia mengatakan dalam peremajaan itu dibutuhkan setidaknya waktu empat tahun, sementara seperti pada umumnya petani hanya memiliki lahan tersebut."Rata-rata petani rakyat memiliki lahan 1-2 hektare saja. Artinya harus ada pengganti kegiatan agar mereka tetap bisa makan," ujar Alex.

Selain itu, ia menekankan ke pemerintah bukan hanya fokus pada peremajaan tapi juga ke hal yang lebih detail yakni bibit karet. Pemerintah diharapkan memberikan bantuan bibit unggul yang setara dengan bibit yang dipakai Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Seperti diketahui, rasio produksi getah per hektare di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan Malaysia, Thailand dan Vietnam. Di Indonesia dalam satu hektare hanya memperoleh 1 ton getah, sedangkan di Vietnam dan Thailand sudah tembus 2 ton. 

"Tentunya ketika harga jatuh seperti saat ini, yakni 1,4 dolar per kilogram membuat menjadi tidak masalah bagi Thailand dan Vietnam. Sementara bagi petani Indonesia menjadi sangat berat, karena hanya mendapatkan sekitar Rp700.000 per bulan," ujar dia.

Pemerintah Jokowi-JK berencana meremajakan 1 juta hektare lahan karet tahun 2018 setelah pada tahun ini menyasar peremajaan lahan sawit.

Menurut Alex, pemerintah seharusnya jangan sebatas membenahi internal tapi seharusnya lebih cerdas dengan membenahi sektor eksternal. Pemerintah Indonesia harus lebih aktif mengajak negara-negara eksportir karet untuk mengurangi pasokan di pasar internasional karena sudah tiga tahun terakhir harga tetap bertahan di kisaran rendah. Ant