NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2017 sudah mencapai 78 persen atau sekitar Rp1.148 triliun dari target dalam APBN-P 2017 sebesar Rp1.472 triliun. "Sudah mencapai 78 persen," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/11).

Ken mengatakan otoritas pajak akan terus berupaya untuk mengawal penerimaan pajak hingga akhir tahun, agar realisasi bisa mendekati target yang sudah ditetapkan. Untuk realisasi per November, Ken mengatakan pencapaian pajak mencapai Rp114 triliun atau mendekati target bulanan yang ditetapkan sebesar Rp126 triliun.

Namun, penerimaan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai per November ini belum mencakup penerimaan pajak dari Google yang baru disampaikan. "Belum, karena belum tercatat," kata Ken. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan realisasi penerimaan Januari-November 2017 yang sudah mencapai 78 persen, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada 2016 sebanyak 71 persen. Ia mengatakan upaya ekstra akan dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak pada Desember, termasuk memanfaatkan tambahan dari pelaksanaan PP 36/2017 dan PMK 165.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 90 persen dari target dalam APBN-P 2017. "Sampai akhir tahun, kalau menurut saya mendekati 90 persen bisa dicapai," kata Misbakhun. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2017 yang sudah mencapai 78 persen atau sekitar Rp1.148 triliun dari target dalam APBN-P 2017 sebesar Rp1.472 triliun juga diapresiasi oleh Misbakhun. "Pencapaian 78 persen di November menurut saya oke," ucap Misbakhun.

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal pun meyakini target penerimaan pajak sulit tercapai meski program pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan salah satu pendorong terbesar target penerimaan di dua tahun terakhir ini. Faisal memprediksi, sepanjang tahun ini akan mengalami kekurangan pajak (shortfall) hingga Rp135 triliun, atau lebih rendah bila dibanding Rp254 triliun di 2016. “Memang sukar tercapai. Prediksi shortfall mencapai Rp135 triliun. Prediksi realisasi mencapai 91 persen dari target. Sebagai perbandingan, shortfall tahun lalu mencapai Rp254 triliun,” tutur Faisal.

Dia mengatakan target tahun ini sudah realistis, tidak setinggi pada tahun lalu. Namun, program pengampunan pajak tidak membantu banyak, bila dibanding raihan di 2017. “Memang lebih realistis, tidak setinggi tahun lalu. Walaupun begitu tax amnesty yang mendorong realisasi (penerimaan pajak) di tahun ini,” pungkas Faisal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan secara umum pengaruh pengampunan pajak masih terasa. Terbukti dari realisasi penerimaan pajak pada Oktober 2017 tumbuh 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, PPN dalam negeri juga tercatat tumbuh 15 persen pada Oktober dan PPN impor tumbuh 20 persen. Sehingga secara agregat, PPN masih tumbuh sekitar 16 persen year on year. "Pengaruhnya masih terasa," imbuh Ani.

Ani menambahkan pihaknya tak menyiapkan strategi khusus untuk mencapai target perpajakan di akhir tahun. Direktorat Jenderal Pajak tetap melakukan pengumpulan pajak dan sharing data antar KKP. "Enggak ada strategi khusus kita tetap melakukan dari sisi database, pengumpulan, inteligent yang bisa di share di antara semua KPP menyampaikan semua akan tetap berusaha keras tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Ani.