NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah memilih Robert Pakpahan sebagai dirjen pajak baru menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun. Menteri Keuangan Kamis malam (30/11) langsung melantik Robert sebagai dirjen pajak dan akan segera bekerja mulai 1 Desember 2017. Terpilihnya Robert menjadi dirjen pajak memunculkan harapan-harapan. 

Lembaga kajian perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyebutkan direktur jenderal pajak yang baru Robert Pakpahan harus menuntaskan reformasi pajak sehingga bisa menjadi institusi yang lebih kredibel dan dipercaya oleh publik. "Agenda reformasi pajak harus dituntaskan, baik perbaikan kebijakan dan regulasi, perbaikan administrasi, manajemen sumber daya manusia, dan proses bisnis," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo.

Menurut Yustinus, dirjen pajak yang baru harus dapat membuka komunikasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, baik institusi pemerintah lainnya, asosiasi usaha, konsultan pajak, akademisi, masyarakat sipil untuk membangun pemahaman bersama dan saling percaya. "Penegakan hukum yang adil dan terukur, fokus pada mereka yang 'memilih di luar sistem dan tidak membayar pajak' perlu menjadi prioritas dan patut didukung," ujar Yustinus.

Ia menuturkan, tugas seorang dirjen pajak saat ini sungguh sangat berat. Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi besar dan penting sehingga harus dipastikan kredibel, akuntabel, profesional, dan dapat bekerja efektif meraih kepercayaan publik dan membangun kepatuhan pajak. Dirjen pajak yang baru harus dapat memastikan bahwa pemungutan pajak akan didasarkan pada kejelasan (clarity), kepastian (certainty), konsistensi (consistency), dan keadilan (fairness), serta mengedepankan program dan tindakan yang moderat, terukur, profesional, dan melakukan konsolidasi internal.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo berpesan agar Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru, dapat menjaga transformasi Ditjen Pajak menjadi lembaga yang lebih kredibel dan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. "Dia figur yang selama ini sudah berkarir sebelumnya di Ditjen Pajak. Bertugas dengan baik. Senantiasa menjaga transformasi. Sekarang dia kembali, baik sekali untuk suksesi Dirjen Pajak," kata Agus.

Menurut Agus, Robert saat bertugas sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu juga mampu menorehkan prestasi dengan membuat manajemen risiko yang baik dari penarikan utang. "Dia menumbuhkembangkan pengelolaan risiko fiskal, kemudian mengadministrasi penerbitan surat utang," ujar dia.

Robert Pakpahan lahir pada 20 Oktober 1959 di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan pernah mengenyam pendidikan di STAN hingga lulus Diploma IV pada 1987. Pria yang meraih Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada 1998 dan memulai karir di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai pegawai pajak, karir Robert meningkat pesat, hingga dipercaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada 2003. Kemudian, sejak September 2005, Robert menduduki posisi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga 2006. Setelah itu, Robert dipercaya sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga 2011.

Pada 2011, Robert dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, sebelum terpilih sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang pada 2013 menggantikan Rahmat Waluyanto. Semasa menjabat, Robert ikut mengawal perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 2015. Pada November 2014, Robert pernah mengikuti proses rekrutmen terbuka pimpinan tinggi madya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Meski demikian, Robert gagal pada tahap seleksi makalah, meski memiliki pengalaman yang luas secara mikro dan makro dalam bidang perpajakan.