NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bisnis online yang tengah berkembang saat ini masih didominasi oleh produk-produk impor dari China. "Bisnis online sekarang jadi masalah karena barang-barangnya kebanyakan barang impor sekitar 95 persen dari luar negeri, termasuk China. Barang dari Indonesia itu kurang dari 5 persennya saja," kata Luhut di Jakarta, Rabu (29/11).

Luhut menyampaikan hal tersebut setelah mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong di Istana Merdeka. Menurut mantan Menko Polhukam itu, meski sektor perdagangan online (e-commerce) punya peluang besar untuk berkembang, masalah membanjirnya produk impor asal China harus diatasi. "Tapi ini trennya sekarang begini, makanya kita harus lakukan sesuatu soal ini," katanya.

Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong adalah untuk melaporkan enam kesepakatan dalam pertemuan tingkat tinggi di bidang hubungan antarmasyarakat di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/11) malam. China sendiri, menurut Luhut, telah berkomitmen untuk menginvestasikan dana hingga 750 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan. Kunjungan kehormatan Wakil PM China merupakan salah satu konsultasi rutin hubungan bilateral kedua negara.

Dalam kesempatan sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) ikut memantau peredaran barang-barang palsu. Kepala BIN, Budi Gunawan, mengatakan pihaknya melakukan operasi intelijen untuk mendeteksi peredaran barang palsu. “Di bidang ekonomi ini juga perlu diketahui ulama. Ada operasi intelijen di bidang ekonomi yang sangat masif,” kata Kepala BIN, Budi Gunawan.

Dari hasil pemantauan, ditemukan banjir produk China. Produk-produk tersebut menurut Budi tidak berkualitas. "Marak yang kita rasakan banjirnya produk palsu dan tidak berkualitas di Indonesia, khususnya dari China," lanjutnya. Barang-barang palsu ini beredar di Indonesia dengan harga murah, sehingga menghambat perkembangan produk lokal. "Melemahkan produk lokal dan melemahkan kemandirian ekonomi," kata Budi.

Tak hanya soal produk China, Budi juga bicara soal kartel energi dan pangan. Menurutnya, kartel memiliki jaringan sangat kuat. "Ekonomi Indonesia dikuasai kartel pangan dan energi. Ini sangat sulit diberantas karena jaringan mereka sangat kuat," tutur Budi.