NERACA

Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan dan memberikan dampak yang signifikan. Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu mengatakan, pembangunan fisik infrastruktur sendiri nyatanya masih belum menunjukkan progres yang berarti.

Dari total 247 proyek strategis nasional, sampai 2017 hanya sembilan persen atau 22 proyek yang dinyatakan selesai, tambahnya, sedangkan yang masih dalam tahap perencanaan atau persiapan mencapai angka 36 persen atau 88 proyek. "Artinya selama ini proyek infrastruktur dapat dikatakan mengalami stagnansi," ujar Enny saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Stabilitas Tanpa Akselerasi".

Selain itu, lanjutnya, indikasi anomali dari pembangunan proyek infrastruktur yaitu penyerapan tenaga kerja dan upah buruh bangunan yang menurun. Dengan semakin meningkatnya infrastruktur, idealnya penyerapan tenaga kerja harusnya juga ikut naik. Ia menuturkan, memang dampak infrastruktur baru bisa sepenuhnya dirasakan pada jangka panjang, namun seharusnya dalam jangka pendek manfaat tersebut sudah mulai terlihat seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja sektor konstruksi.

"Memang ada time-lag, pembangunan infrastruktur tidak serta merta hasilnya dapat dinikmati dalam jangka waktu dekat, tapi minimal ada akselerasinya," kata Enny. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada 2015 mencapai 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Pada 2016, sektor konstruksi mencatatkan angka penyerapan tenaga kerja 7,71 juta orang atau turun 0,01 juta jiwa.

Pada 2017 menyerap 7,16 juta orang. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tenaga kerja di sektor ini justru menyusut sekitar 0,56 juta orang. Begitu pula dengan upay riil buruh bangunan yang nyatanya menurun. Upah riil adalah upah nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Pada September 2015, upah riil harian buruh bangunan mencapai Rp66.158, lalu pada dua tahun berikutnya turun menjadi Rp65.768 pada 2016 dan Rp64.867 pada 2017.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan kabinet kerja secara tidak langsung memberikan dampak pada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Bambang mengatakan, jangka pendek yang bisa dirasakan masyarakat adalah adanya ketersediaan lapangan kerja, sedangkan jangka panjangnya bisa menciptakan suatu perekonomian baru. "Yang jelas dia meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan masyarakat, karena dia menciptakan kesempatan kerja," kata Bambang.

Pemerintah saat ini tengah mengebut beberapa pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, bendungan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara atau yang lebih memiliki dampak jangka panjang. "Kita bikin jalan mungkin hanya menciptakan lapangan kerja sekian, tapi kalau jalan itu jadi, maka jalan itu menciptakan ekonomi, ekonominya menciptakan lapangan kerja, tanpa jalannya itu diapa-apain lagi, jadi melihat infrastruktur itu seperti itu, dampaknya jangka panjang," ungkap dia.

Bambang mengungkapkan, alasan gencarnya pembangunan infrastruktur juga dikarenakan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, dan mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya. Apalagi, infrastruktur selama ini menjadi salah satu penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Karena tingkat infrastruktur terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan.