Holding BUMN Tambang - Tito "Kekeuh" Untung Jika Crossing Saham

NERACA

Jakarta -  Seiring denga sudah ditekennya pengalihan saham BUMN tambang ke PT Inalum, maka holding BUMN tambang sebenarnya sudah resmi terbentuk. Merespon dibentuknya holding BUMN tambang, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio angkat suara. Dimana menurutnya, lebih menguntungkan jika dilakukan melalui pasar modal dengan skema crossing saham ketimbang mekanisme melalui inbreng.”Saya enggak tahu, tapi bukankah keuntungan jadi perusahaan tercatat bahwa jika ditransaksikan di bursa?" tuturnya di Jakarta, Rabu (29/11).

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1997 transaksi penjualan saham hanya dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.”Tapi kalau inbreng, secara hukum harus dilakukan dengan harga wajar nominal dikali pajaknya. Perusahaan tercatat. Punya keuntungan hanya bayar pajak penghasilan 0,1%, bukan capital gain tax," ungkapnya.

Kendati begitu transaksi ini dilakukan oleh pemerintah, kata Tito kemungkinan tidak terbebani pajak. Adapun saat ini pemerintah memegang 65% saham Antam, 65,02% di PTBA dan 65% di Timah. Saham yang berupa seri B itu akan dialihkan ke Inalum. Sementara pemerintah masih mengempit saham seri A atau dwi warna di tiga BUMN tersebut.

Asal tahu saja, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau yang dikenal dengan Inalum selaku holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan telah sah menjadi pemegang saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Timah (Persero) Tbk (TINS), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM). Hal ini setelah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN Rini Soemarno bersama direksi PTBA, TINS, dan ANTM melakukan penandatanganan akta inbreng.  

Selain itu, juga semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Inalum yang berisi keputusan untuk menjadikan seluruh saham seri B milik negara RI di ANTM, PTBA, dan TINS sebagai tambahan penyertaan moda negara RI ke Inalum. Lalu juga pasca terbitnya keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 887/KMK.06/2017 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Inalum. 

Sekretaris Perusahaan PTBA, Suherman dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa Inalum saat ini menguasai 1,49 miliar saham seri B atau 65,02% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh perseroan melalui proses inbreng yang dilaksanakan negara kepada Inalum. "Inalum saat ini memiliki 65,02% saham di PTBA," ungkapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan TINS, Amin Haris Sugiarto menuturkan bahwa dengan ditandatanganinya akta inbreng, Inalum secara resmi telah menjadi pemegang saham TINS. "Dengan penandatangan tersebut maka saat ini Inalum sudah resmi menjadi penegang saham kami," tuturnya.

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…