Hidayat Nur Wahid 

Wakil Ketua MPR

Konstitusi Beri Keleluasaan Kedaulatan Pada Rakyat

Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan kedaulatan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, memberikan keleluasaan kedaulatan kepada rakyat untuk dapat memilih presiden dan wakil rakyat secara langsung.

"Untuk itu, gunakan kedaulatan rakyat semaksimal mungkin," kata dia saat memberi sosialisasi empat pilar pada warga di Jakarta Selatan, Selasa (28/11), demikian siaran pers yang diterima. Hal tersebut tidak dirasakan baik di Orde Lama maupun Orde Baru.

Meski demikian diingatkan agar rakyat tidak menyalahgunakan kedaulatan yang ada dengan menukarkan sesuatu yang murah, seperti sembako."Jangan sampai rakyat dididik memilih seseorang yang memberi sesuatu yang banyak," ujar dia. 

Hal demikian bisa mengkawatirkan masa depan. Rakyat menerima sembako, menurut Hidayat, sangat mungkin sebab di beberapa tempat ada spanduk yang bertuliskan 'kita siap menerima serangan fajar'.”Kalau hal demikian terjadi maka sistem politik kita hanya transaksional,” kata dia.

Hidayat mengatakan, kedaulatan rakyat tidak hanya pada saat Pemilu. Bila rakyat melihat atau merasakan ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka rakyat berhak untuk mengadukan kepada MK lewat `judicial review."Banyak `judicial review'(uji materi) yang dilakukan oleh rakyat dimenangkan oleh MK. Di MK, rakyat bisa mengalahkan DPR dan presiden," ujar dia. 

Sebelumnya, Hidayat mengingatkan bahwa rakyat Indonesia memiliki kedaulatan dan kedaulatan tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin pada pemilu sehingga menghasilkan pemimpin yang baik."Konstitusi atau UUD NRI 1945 mengamanahkan warga negara Indonesia memiliki kedaulatan yakni hak politik untuk memilih pemimpinnya," kata Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar dihadapan seratusan anggota Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid (JPRM), di SMKN 57 Jakarta, seperti dikutip melalui siaran pers MPR RI yang diterima di Jakarta, Jumat (24/11).

Menurut Hidayat Nur Wahid, kedaulatan rakyat tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin dalam memilih calon pemimpin terbaik yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Rakyat, kata dia, jangan sampai salah pilih hanya dengan iming-iming sejumlah uang atau paket sembako yang harganya tidak seberapa, tapi akan merugikan rakyat itu sendiri lima tahun ke depan. Ant