NERACA

Jakarta – Pengembangan pembangkit panas bumi bakal menjadi alternatif utama pada masa mendatang dan selaras dengan semakin berkembangnya penggunaan sumber energi terbarukan di tataran global saat ini. "Saya yakin bahwa panas bumi ini akan menjadi alternatif utama di masa yang akan datang," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron di Jakarta, Rabu (29/11).

Menurut Herman Khaeron, hal utama yang penting pada saat ini adalah bagaimana memberikan energi panas bumi payung hukum yang tepat dan menyeluruh. Selain Undang-Undang Panas Bumi sudah ada, lanjutnya, tentu juga harus ada yang menaungi seutuhnya menuju penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Herman juga memaparkan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang disebut "Ring of Fire" tentu memiliki potensi besar energi panas bumi yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik. Ia mengemukakan, geothermal atau panas bumi memiliki potensi hingga sebesar 29.000 megawatt (MW) di seluruh pelosok nusantara tetapi yang terpasang baru sekitar 1.600 MW.

Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengkaji penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil untuk kawasan terpencil di Indonesia. "Sebenarnya potensi panas bumi ada di banyak tempat di Indonesia. Seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat setempat, khususnya untuk wilayah perbatasan dan terpencil," kata Kepala BPPT, Unggul Priyanto.

Akan tetapi, pendiri Indonesian Energy and Enviromental Institute (IE2I) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan harga jual energi baru dan terbarukan (EBT) harus lebih kompetitif, sehingga bisa bersaing dengan energi fosil seperti batubara dan gas. "Tantangan dalam memanfaatkan EBT adalah harga jualnya yang sulit bersaing dengan energi konvensional seperti batubara dan gas. Padahal energi terbarukan penting untuk menjaga ketahanan energi di masa mendatang," katanya.

Sedangkan saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berusaha memaksimalkan potensi EBT yang melimpah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Wawan Supriatna, belum lama ini. Wawan menyampaikan capaian kinerja EBTKE dan potensi EBT yang dimiliki Indonesia. "Potensi EBT di Indonesia mencapai lebih dari 441 GW, oleh karena itu penting untuk wujudkan ketahanan energi di masa depan," ujar Wawan.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan terus mendorong EBT di Indonesia untuk memenuhi target bauran energi EBT sebesar 25 persen pada 2025. Dalam kesempatan itu, Jonan mencontohkan potensi EBT di Kalimantan Utara (Kaltara). Provinsi yang dikenal memiliki sungai-sungai besar tersebut memiliki potensi listrik dari tenaga air mencapai 9.000 megawatt (MW).

Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan EBT sebagai tulang punggung energi nasional. Sebagai gambaran, bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun. Pada tahun 2016 capaian bauran EBT sebesar 7,7%. Angka ini lebih besar dari tahun 2015 (6,7%), 2014 (6,4%) dan 2013 (5,3%). Sementara, untuk triwulan II tahun 2017 melebihi target, di mana energi panas bumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).

Lebih lanjut, Jonan mengatakan faktor lain yang harus diperhatikan adalah keterjangkauan harga oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Menurut dia, faktor ini jauh lebih penting. Indonesia, Jonan melanjutkan, memiliki potensi sumber daya energi baru terbarukan cukup besar seperti panas bumi (geothermal), mikrohidro, angin, dan matahari.

Yang pasti, tambah Ignasius Jonan, pemerintah Indonesia telah menetapkan target 23 persen bauran energi baru terbarukan pada 2025. Jonan mengakui bahwa untuk mencapai target tersebut bukan pekerjaan gampang mengingat saat ini penyediaan listrik dari energi baru terbarukan kurang dari 15 persen. "Karena itu saya berharap pertemuan-pertemuan bisnis seperti ini bisa langsung mendiskusikan proposal yang nyata, simpel, dan dapat diimplementasikan," ujarnya. munib