NERACA
Jakarta – Pelaku usaha industri kelapa sawit harus memastikan perusahaan yang dimiliki mereka benar-benar terbebas dari aktivitas deforestasi dalam rangka meningkatkan kualitas komoditas salah satu andalan ekspor Indonesia itu. Industri minyak sawit dinilai masih merusak dan laporan menunjukkan para pedagang tidak mempunyai rencana untuk memperbaikinya.
Demikian Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Bagus Kusuma, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, disalin dari Antara, kemarin. Menurut dia, Greenpeace International telah mengeluarkan laporan terbaru yang mengungkapkan bahwa para pemasok ke sejumlah merek di dunia masih belum dapat menjamin sawit mereka bebas dari deforestasi. Ia juga berpendapat bahwa tak satu pun dari perusahaan tersebut bisa membuktikan tidak ada deforestasi dalam rantai pasok minyak sawit mereka, dan menyatakan industri minyak sawit penyebab utama deforestasi.
Bagus menyatakan situasi ini sangat penting bagi hutan Indonesia, karena negeri ini dinilai telah kehilangan jutaan hektare hutan dan deforestasi merupakan ancaman besar bagi hewan langka yang tinggal di sana.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Taufiq Abdullah menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia harus dapat benar-benar mengantisipasi terkait kebijakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit nasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. "Sebenarnya permasalahan kelapa sawit ini bukan barang baru bagi kita, dan harusnya itu bisa diatasi bahkan diantisipasi oleh pemerintah," kata Taufiq Abdullah.
Menurut dia, sebagai produsen kelapa sawit seharusnya Indonesia yang bisa mengatur pasar dan bukan sebaliknya diperlakukan komoditasnya dengan kebijakan yang diskriminatif. Politisi PKB itu juga menyatakan, produksi sawit juga harus ditingkatkan nilai tambahnya agar tidak dilempar begitu saja ke pasar internasional dalam bentuk bahan mentah.
"Harus ada upaya dari negara untuk menciptakan industri-industri olahan, sehingga petani sawit dapat melempar ke pasar dalam harga yang maksimal. Di Indonesia ada industri pengolahan sawit, harganya akan lebih mahal daripada kita ekspor. Bayangkan kita yang memproduksi tapi ketika dilempar ke pasar internasional harus melalui negara-negara yang bukan produsen," katanya lagi.
Karena itu, ujar dia, sudah seharusnya Indonesia memiliki jaringan internasional yang kuat serta dapat melakukan upaya diplomasi maupun berinteraksi dengan produsen agar jangan sampai mereka yang menentukan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa meminta penghentian diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.
"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit," demikian Presiden dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin yang diterima, Selasa (14/11).
Presiden menjelaskan perkebunan kelapa sawit begitu berpengaruh dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengakui banyak kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia yang usia tanamannya sudah tua renta. "Karena banyak kelapa sawit kita yang sudah tua-tua, tua renta, tua saja pakai renta bahkan ada yang pikun juga, sehingga produktivitasnya menurun, bisa separuh atau sepertiganya dari swasta," kata Presiden Joko Widodo di Desa Kota Tengah, kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada sebagaimana disalin dari laman Antara, di Jakarta, kemarin.
Presiden menyampaikan hal itu dalam acara peremajaan sawit rakyat (PSR). Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi kedua yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat setelah diluncurkan perdana di Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017 Pemerintah akan meremajakan kebun rakyat seluas 9.109,29 hektare di Sumatera Utara. Kebun rakyat itu tersebar di 12 kabupaten yaitu Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padan Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang dan Tapanuli Tengah. "Maka saya perintahkan ke Pak Menko, Pak Darmin agar diremajakan semuanya, harus diremajakan, yang milik rakyat kalau tidak kita bisa disalip negara lain," ungkap Presiden.
Presiden mengakui butuh biaya yang besar untuk meremajakan ribuan hektare kelapa sawit yang tua tersebut. "Memang butuh biaya besar tapi harus kita kerjakan entah skema kredit, KUR (Kredit Usaha Rakyat), kalau tidak tahu-tahu kita disalip Malaysia atau negara lain," cerita Presiden.
NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk…
NERACA Jerman – Indonesia kembali berpartisipasi dalam Hannover Messe 2024, acara pameran industri terkemuka yang merupakan salah satu satu pameran…
Air minum kemasan bermerek Le Minerale sukses menggeser AQUA sebagai air mineral favorit konsumen selama Ramadhan 2024. Hal tersebut tercermin…
NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk…
NERACA Jerman – Indonesia kembali berpartisipasi dalam Hannover Messe 2024, acara pameran industri terkemuka yang merupakan salah satu satu pameran…
Air minum kemasan bermerek Le Minerale sukses menggeser AQUA sebagai air mineral favorit konsumen selama Ramadhan 2024. Hal tersebut tercermin…