Pertamina-Rosneft Bentuk Perusahaan Patungan - Dunia Usaha

NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan migas Rusia, Rosneft Oil Company melalui afiliasinya Petrol Complex PTE LTD menandatangani akta pendirian perusahaan patungan.

Perusahaan patungan yang diberi nama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) akan membangun dan mengoperasikan kilang minyak baru yang terintegrasi dengan Kompleks Petrokimia (New Grass Root Refinery and Petrochemial/NGRR) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Dalam siaran pers di Jakarta, disalin dari Antara, penandatanganan akta pendirian perusahaan itu dilakukan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dengan memanfaatkan layanan prioritas yang dilakukan oleh Tim Layanan Izin Investas 3 Jam, di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.

Direktur PT KPI Achmad Fathoni Mahmud mengatakan dalam rangka pembangunan NGRR Tuban yang direncanakan berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan total nilai investasi sampai dengan Rp15 miliar, kedua perusahaan sudah menyepakati komposisi saham perusahaan patungan PRPP sebesar 55 persen saham untuk Pertamina dan sisanya 45 persen untuk Rosneft.

Menurut dia, proyek NGRR Tuban akan memberikan manfaat besar baik ekonomi maupun sosial bagi bangsa dan negara ke depan. "Proyek ini akan meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi dengan meningkatkan produksi bahan bakar minyak nasional yang berkualitas Euro V. Kilang juga akan menghasilkan produk baru petrokimia," katanya.

Fathoni menambahkan pembangunan megaproyek NGRR Tuban akan menciptakan lapangan kerja, dengan perkiraan saat proyek antara 20.000-40.000 tenaga kerja dan sekitar 2.000 orang setelah beroperasi.

Proyek itu juga diyakini akan memberikan dampak positif berantai berupa pajak untuk pemerintah dan ekonomi masyarakat nasional maupun regional. Ada pun perkiraan produk BBM yang nanti akan dihasilkan NGRR Tuban adalah gasoline sebesar 80 ribu barel per hari, solar 99 ribu barel per hari, dan avtur 26 ribu barel per hari. Sedangkan untuk produk baru petrokimia adalah polipropilen 1,3 juta ton per tahun, polietilen 0,65 juta ton per tahun, stirena 0,5 juta ton per tahun dan paraksilen 1,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, susunan direksi PT Pertamina Rosneft Pengolahan Petrokimia adalah Amir H. Siagian sebagai Presiden Direktur serta Alexander Dmitriev dan Bambang Sembodo sebagai Direktur.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah menjelaskan pihaknya sangat mendukung pendirian badan hukum Indonesia atas nama PT PRPP antara Pertamina dan Rosneft.

"Pendirian PT PRPP di bidang usaha kilang minyak dengan rencana penyerapan tenaga kerja hingga 40 ribu ini merupakan implementasi Proyek Strategis Nasional yang diharapkan dapat menyeimbangkan 'demand-supply' pasokan migas sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.

Peran pemerintah melalui BKPM, khususnya PTSP Pusat, lanjut Lestari, adalah untuk memastikan bahwa pendirian PT PRPP melalui mekanisme layanan investasi 3 jam dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga dapat segera beroperasi secara resmi sebagai Badan Hukum Indonesia.

"Selanjutnya PTSP Pusat di BKPM juga siap untuk memproses permohonan fasilitas maupun insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan pada saat merealisasikan investasinya," katanya.

Sementara itu, Pengamat energi, Ugan Gandar menegaskan PT Pertamina (Persero) perlu didukung untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia di tengah derasnya tekanan global yang juga menginginkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Ugan yang ditemui di Jayapura, disalin dari Antara, menjelaskan Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi tidak bisa berjalan sendiri dan perlu untuk didukung, diawasi, hingga dikritisi.

Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPB) itu menilai Pertamina di Papua memiliki tugas berat untuk menjalankan program "BBM Satu Harga". Menurut dia, sudah sepantasnya masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, bisa merasakan harga yang sama seperti yang berlaku di wilayah tengah dan barat Indonesia.

"Dalam menjalankan misi BBM satu harga ini, kita harus mengakui bahwa Pertamina juga mengalami kerugian dalam melakukan pendistribusian BBM ke daerah. Akan tetapi hal itu menurut saya sudah menjadi salah satu resikonya sebagai perusahaan negara," ujarnya.

Ugan juga berharap Direksi Pertamina harus punya komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi BBM yang harus dilakukan cukup jauh dan menggunakan moda transportasi laut.

BERITA TERKAIT

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…

Perusahaan Pembiayaan Diminta Mendata Debitur Terdampak Bencana

      NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan industri keuangan nonbank seperti perusahaan pembiayaan agar…

Harga Minyak Dunia Naik Karena Penurunan Ekspor Iran

NERACA Jakarta – Harga minyak dunia naik sekitar satu persen pada akhir perdagangan kemarin di tengah semakin banyaknya bukti penurunan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Lebih Efisiensi dan Menguntungkan, Sistem Bioflok Jadi Solusi Budidaya Ikan Masa Depan

NERACA Sukabumi –  Sistem budidaya ikan bioflok dianggap menjadi solusi budidaya untuk masa depan. Karena dengan bioflok lebih efisien untuk…

Sejumlah Negara Afrika Tertarik Pesawat Buatan Indonesia

NERACA Jakarta – Sejumlah negara Afrika; Madagascar, Kongo dan Sudan tertarik dengan dua jenis pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia (PT…

IMF-WBG AM 2018 Pacu Kemitraan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Pertemuan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia atau The Annual Meetings of International Monetary Fund & World…