Polri: Lima Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018

NERACA

Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa ada lima wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi terjadi konflik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Setyo mengatakan bahwa lima daerah tersebut yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua."Pilkada 2018 berlangsung di daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah gemuk. Daerah gemuk ini artinya potensi kerawanannya tinggi," ucap Setyo di acara diskusi bertajuk Kesiapan Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Senin (27/11).

Menurut dia, Mabes Polri dan seluruh polda telah mempelajari potensi kerawanan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pilkada. Ada 10 variabel yang menjadi pedoman bagi para kapolda dan kapolres dalam mengamankan Pilkada di daerah mereka masing-masing yakni profesionalitas penyelenggara Pemilu, konflik kepengurusan/ internal parpol, calon petahana, profesionalisme panwas, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas dan profesional pengamanan.

Ia menjelaskan beberapa strategi pengerahan aparat diantaranya pada saat pengumuman deklarasi damai maka pengerahan aparat untuk menjaga keamanan adalah 1/3 jumlah kekuatan, sedangkan saat pemungutan suara diadakan maka pengerahan aparat sebesar 2/3 kekuatan.

"Tiap obyek pengamanan juga memakai pola. Jadi seragam di seluruh Indonesia. 2 2 1, jadi ada dua polisi dan dua kamra yang mengamankan satu TPS yang kondusif," papar dia.

Sementara sejumlah hal yang berpotensi menjadi pemicu kerawanan dalam Pilkada diantaranya tidak adanya nama pemilih di daftar pemilih tetap (DPT), kekurangan logistik dan pasangan calon yang tidak legawa dalam menerima kekalahan. Sementara kotak suara dan lembar kertas suara juga dijamin keamanannya.

"Pengamanannya ketat. Dari mulai pencetakkan (surat suara) dikawal polisi sehingga (kemungkinan) kebakaran, pencurian, kehilangan (surat suara) tidak akan terjadi," tutur dia.

Awasi Kampanye Medsos

Lalu, Setyo menambahkan bahwa Polri akan mengawasi aktivitas kampanye di media sosial (Medsos) jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Pasalnya sosial media dinilai berpotensi besar dapat menggiring opini masyarakat."Belajar dari Pilkada DKI Jakarta, bahwa penggunaan medsos sangat menonjol. Ini (medsos) harus diwaspadai," kata Irjen Setyo.

Ia berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan dalam suasana yang aman, damai dan tenteram. Untuk itu pihaknya berharap partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang damai, aman dan menyejukkan.

Sementara menurut pengamat komunikasi politik Hendri Satrio, bahwa tidak semua wilayah dapat dipengaruhi oleh aktivitas kampanye di media sosial. Ia mencontohkan salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT)."Penggunaan medsosnya di sana tidak berpengaruh karena fasilitasnya tidak ada," kata dia.

Dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, jumlah anggota Polri yang dilibatkan mencapai 171.507 orang, 36.968 anggota TNI dan 756.470 personel linmas.

Pencoblosan pada Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tahapan Pilkada Serentak 2018 telah dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan yakni sejak Agustus 2017. Ant